Imparsial Minta Komisi I DPR RI Kaji Ulang Pembentukan Koopsus TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Komisi I DPR RI mengkaji ulang pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang baru diresmikan oleh Panglima TNIMarsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa (30/7/2019) lalu.

Ia menilai, hal itu diperlukan karena menurutnya menyangkut dengan dinamika dan kehidupan politik masyarakat khususnya pandangan masyarakat sipil mengenai pembentukan Koopsus TNI tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Kantor Imparsial Jakarta Selatan pada Kamis (1/8/2019).

“Peran institusi pengawasan seperti DPR misalnya Komisi Iuntuk mendorong agar pembentukan Koopsus ini direview. Karena ini akan terkait dengan dinamika eksternal kehidupan politik masyarakat, maka sangat penting untuk memperhatikan dinamika yang berkembang di publik, terutama bagaimana respons masyarakat sipil terkait dengan Koopsus ini,” kata Gufron.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi tiga fungsi Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang baru diresmikan pada Selasa (30/7/2019) yakni penangkalan, penindakan, dan pemulihan dalam hal aksi terorisme yang kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Dalam pers rilis yang dibacakan oleh perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dari LBH Pers, Ahmad, di kantor Imparsial, Jakarta Selatan pada Kamis (1/8/2019), mereka berpendapat sepatutnya pendirian Koopsus TNI tidak lepas dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.

Oleh karena itu, menurut mereka, tugas utama Koopsus TNI lebih dititikberatkan untuk menghadapi ancaman kedaulatan negara yang berasal dari eksternal.

Sementara menurut mereka, pelibatan Koopsus TNI dalam menghadapi ancaman internal, seyogyanya hanya dapat dilakukan ketika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi menghadapi ancaman tersebut dan atas dasar keputusan presiden.

“Untuk itu, kami memandang tidak semestinya Koopsus menjalankan fungsi penangkalan terorisme, dalam hal ini pengintaian (surveillance) dan observasi. Hal ini mengingat, pasukan yang dilibatkan dalam Koopsusberasal dari satuan-satuan khusus yang merupakan pasukan pemukul,” kata Ahmad.

Ahmad melanjutkan, menurut mereka, fungsi pengintaian dapat dilakukan oleh institusi lain yang bekerja di wilayah pengintaian seperti lembaga intelijen negara atau badan intelijen strategis yang dimiliki TNI.

“Selain itu, kami berpendapat, fungsi yang akan dijalankan Koopsus akan menjadi masalah apabila substansi Perpres mengenai Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme tidak tepat dan tidak sesuai dengan perundangan yang ada,” kata Ahmad.

Mereka menilai, draf Perpres Tugas TNI masih mempunyai sejumlah problem mendasar yang bertentangan dengan UU TNI dan UU Terorisme.

Menurut mereka, selain memberikan kewenangan luas kepada TNI, Perpres tersebut menyiratkan pelaksanaan pola War Model (perang) dalam menghadapi ancaman terorisme, dari pada penggunaan mekanisme sistem penegakan hukum (criminal justice system).

Menurut mereka, draf Perpres tersebut menyebutkan TNI juga ikut menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan.

Mereka menilai, fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud mulai dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi sampai deradikalisasi yang terdapat pada Pasal 3.

Selain itu, mereka menilai penangkalan sebagaimana dimaksud tersebut juga dijalankan dengan operasi intelijen, operasi tertorial dan informasi pada Pasal 5.

“Selain istilah penangkalan tidak dikenal di dalam UU Terorisme, kami memandang sejatinya fungsi penangkalan dan pemulihan dikerjakan badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi, seperti fungsi penangkalan oleh Badan Intelijen Negara atau fungsi pemulihan yang di dalamnya termasuk melakukan kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Kementerian Agama, Kementrian Pendidikan, BNPT dan lembaga-lembaga lainnya,” kata Ahmad.

Mereka juga menilai, draf Perpres tersebut juga bertentangan dengan UU TNI dengan membuka peluang penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

“Draf Perpres ini juga membutuhkan perbaikan mendasar mengingat ketiadaan mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 (2) UU TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR,” kata Ahmad.

Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan antara lain KontraS, Imparsial, Elsam, WALHI, HRWG, AJI Indonesia, PBHI, Setara Institute, INFID, LBH Jakarta, Institut Demokrasi, ILR, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, dan ICW .

 

 

Kamis, 1 Agustus 2019 18:34 WIB

 

 

 

 

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *