Imparsial: Pemerintah Harus Tanggung Jawab atas Kematian Munir

JAKARTA Okezone news – Direktur Imparsial, Al Araf menilai keberadaan dokumen resmi laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib menjadi kontroversi di publik pasca keluarnya keputusan Komisi Informasi Publik (KIP). Terlebih lagi, putusan tersebut memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu kepada publik.

“Dalam menanggapi putusan itu, pemerintah menyatakan laporan itu tidak diketahui keberdaannya dan tidak ada di sekertarus negara (sekneg),” kata Al Araf di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2016).

Dikatakan Araf, belum ditemukannya dokumen TPF kasus Munir menunjukan bahwa tata kelola sistem administrasi pemerintahan di negera ini buruk.

“Dokumen yang begitu penting bagi proses penegakkan hukum di dalam rangka mengungkap suatu kejahatan pembunuhan tidak diketahui keberadaannya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Al Araf menegaskan bahwa pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun pemeintah masa Joko Widodo (Jokowi) tidak lepas dari tanggungjawab kasus kematian Munir.

“Kasus ini adalah masalah serius dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dokumen hasil penyelidikan kasus pembunuhan Munir yang dibuat oleh TPF adalah dokumen resmi Negara dalam karangka penegakan hukum bagi penyelesaian kasus ini,” tandasnya. (sym)

(fds)

Salsabila Qurrataa’yun, Jurnalis · Kamis, 27 Oktober 2016 – 13:18 wib

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *