Imparsial: RUU PSDN Tidak Adopsi Prinsip HAM Secara Utuh

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai, Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Negara (RUU PSDN) tidak mengadopsi prinsip dan norma hak asasi manusia secara penuh. Hal itu dapat dilihat dari pemahaman RUU ini terhadap prinsip kesukarelaan dalam pembentukan komponen cadangan (Komcad).

“Nah, dalam RUU tersebut meski menyatakan bahwa bagi pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela, tetapi hal yang sama tidak diberlakukan kepada komponen cadangan di luar manusia yang berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan berdasarkan pasal 50-55 RUU PSDN,” kata Gufron di kantor Amnesty International, Jakarta, Rabu (11/9).

Gufron menjelaskan, prinsip kesukarelaan harus dipandang secara luas, yakni tidak hanya sebatas pada pilihan-pilihan absolut dalam hal ini ketika warga negara mendaftar secara sukarela dan terikat selamanya tanpa ada peluang untuk mengubah pilihanna. Menurut dia, prinsip ini memberikan peluang bagi warga negara yang sudah mendaftar secara sukarela mengubah opsi mereka jika dilakukan mobilisasi berdasarkan kepercayaannya.

“Tapi sebaliknya, RUU ini justru mengancam dengan sanksi pidana terhadap anggota komponen cadangan untuk menolak panggilan mobilisasi berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya,” katanya.

Ia menyatakan tidak adanya pasal yang mengatur pengecualian bagi mereka yang menolak penugasan militer karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaannya merupakan pelanggaran Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang melindungi hak atas kebebasan belpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini ditekankan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum Nomor 22 dan pendapat-pendapat lainnya yang dibuat untuk menanggapi prosedur petisi maupun laporan penerapan Kovenan yang diserahkan oleh negara pihak.

“Sebagai negara pihak Kovenan tersebut, Indonesia wajib untuk memastikan adanya pasal yang mengatur pengecualian tersebut,” ujar dia.

Gufron menyayangkan, dalam pengaturan komponen berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan, prinsip kesukarelaan sama sekali dikesampingkan dalam RUU ini. Misalnya, soal sumber daya di luar manusia tersebut dimiliki atau dikelola oleh warga negara atau sektor swasta, serta yang juga tidak kalah penting perlindungan properti yang telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan.

“Padahal kerangka pengaturan komponen cadangan untuk sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana harus menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia,” katanya.

Termasuk, soal pengelolaan anggaran dimana ketentuan pada Pasal 47 huruf b dan c yang menyebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan negara harus dilakukan secara terpusat.

Sementara, pada ayat (2)-nya dinyatakan bahwa keterpusatan anggaran pertahanan itu tidak hanya ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga komponen pertahanan lainnya. Menurut dia, keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam UU Pemda yang menyatakan bahwa bidang pertahanan sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.

“Apalagi, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran, namun juga kontrol terhadap TNI,” ujarnya.

Kata Gufron, jka pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya diakomodasi dalam RUU ini, maka dapat menimbulkan masalah serius. Sebab, sulit untuk dikontrol keberadaannya yang tidak tergantung pada anggaran APBN.

“Hal ini juga akan memperumit proses pertanggungjawaban, sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan,” katanya. (Aza)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *