Imparsial: Tugas Perbantuan Militer Cenderung Salahi Aturan

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan, sejak Reformasi 1998 bergulir dan hingga saat ini, praktik tugas perbantuan militer sudah sedemikan luas dan cenderung menyalahi aturan sebagaimana yang diatur dalam UU TNI.

“Praktik tugas perbantuan militer di era sekarang jauh lebih luas, tidak hanya penanganan konflik, bahkan bisa digunakan dalam kasus penggusuran,” kata Al Araf dalam diskusi publik bertema “Peran Internal Militer Problem Tugas Perbantuan TNI” yang diselenggarakan Imparsial bekerja sama dengan Universitas Paramadina di Kampus Paramadina Graduate School, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Di Indonesia, sejak Reformasi 1998 membawa perubahan positif dalam rangka perbaikan dan penguatan sistem keamanan. Ketika di era Orba, militer menjadi salah satu kekuatan politik. Namun, sejak reformasi bergulir, fungsi sosial politik militer dihapus dan fokus menjadi alat pertahanan negara.

Dikatakan Al Araf, perluasan peran perbantuan militer terjadi sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kondisi tersebut kian masif di era sekarang ini, di mana hampir setiap level dilakukan perbantuan militer melalui MoU parsial.

“Ada 41 MoU setidaknya terjadi enam tahun belakangan ini. Ada perluasan peran militer yang terjadi sejak era SBY. Namun, semakin masif di era sekarang ini,” ucap Al Araf.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Imparsial, pelibatan militer sangat dipengaruhi persepsi pemerintah atas perkembangan ancaman, kondisi sosial politik dan doktrin militer.

“Praktik perbantuan militer juga terkadang menyalahi aturan sebagaimana di ataur dalam UU TNI. Dimana pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) banyak yang tidak melalui keputusan politik negara, tetapi melalui MoU dan aturan parsial lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, otoritas sipil juga terkesan membiarkan praktik tugas perbantuan dalam kerangka OMSP yang menyalahi aturan seperti kasus MOU TNI dan kasus lainnya. Disinilah pengawasan parlemen dan pemerintah kian lemah.

Diingatkan Al Araf, perbantuan militer yang parsial menimbulkan ketidaktaatan dalam penggunaan dan pengalokasian anggaran. Pemerintah sipil di daerah malah terkadang menarik militer untuk menjaga keamanan yang tidak sesuai UU.

“Juga termasuk perbantuan militer dalam kerangka menjaga Pilkada atau pemilu terkadang dapat menarik militer untuk terlibat dalam kegiatan Politik praktis.

Karena itulah, saat ini memang sangat diperlukan peraturan yang ideal dalam tugas perbantuan militer. Salah satu penekanannya adalah harus dilakukan dalam situasi darurat, permintaan institusi sipil, keputusan otoritas sipil, dan adanya landasan legal. “Secara terperinci kita membutuhkan regulasi yang baik terkait perbantuan militer,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia menambahkan, dalam perbantuan militer melalui operasi militer selain perang bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

“OMSP harusnya hanya bisa dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Ke depan, saya berharap RUU perbantuan TNI segera dibentuk,” kata Farah Putri Nahlia.

 

Yeremia Sukoyo / AO Senin, 23 Desember 2019 | 22:53 WIB

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *