Koalisi Masyarakat Sipil Bakal Gugat Pansus Hak Angket ke MK

Berita satu.com Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melakukan perlawanan terhadap hak angket DPR yang dinilai semakin nyata ingin melemahkan bahkan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk menghentikan manuver Pansus Hak Angket ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bakal menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 79 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sejumlah civil society. ICW, YLBHI dan lainnya akan melakukan judicial review Pasal 79 UU MD3,” kata Koordinasi Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam diskusi “Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Dikatakan Donal, pihaknya saat ini sedang menyusun permohonan uji materi tersebut. Setidaknya, permohonan judicial reviewtersebut akan disampaikan pada pekan ini. “Minggu ini mudah-mudahan kami sudah bisa masukan permohonan,” katanya.

Dalam gugatan ini, Koalisi Masyarakat Sipil akan meminta MK menafsirkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengenai objek hak angket DPR. Hal ini lantaran Koalisi Masyarakat Sipil berkeyakinan hak angket terhadap KPK telah salah sasaran berdasarkan Pasal 79 ayat (3) tersebut.

“Kami minta MK tafsirkan siapa yang sebenarnya jadi obyek hak angket itu sendiri,” katanya.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyebutkan, hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Dengan pasal tersebut, Donal menyatakan, DPR telah keliru menggulirkan hak angket lantaran KPK bukanlah bagian dari pemerintah. Pasal 3 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Jika KPK merupakan bagian dari eksekutif seperti keyakinan Pansus, Presiden sebagai kepala pemerintahan seharusnya bisa mengganti atau memindahkan pimpinan KPK. Namun, berdasar UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden tidak memiliki kewenangan mengganti Pimpinan KPK.

“Dua UU saja bisa dijadikan referensi dan tidak ada satu pun pasal mengenai kewenangan presiden melakukan itu (mengganti pimpinan KPK). Itu membuktikan KPK bukan eksekutif yang berada di bawah struktur kepresidenan,” katanya.

Donal pun mengkritik pernyataan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyebut KPK sebagai bagian eksekutif dan dapat diangket oleh DPR. Donal meyakini, Yusril seharusnya mengetahui perkembangan ketatanegaraan saat ini terdapat sejumlah lembaga negara yang tidak termasuk dalam eksekutif, legislatif, yudikatif.

“Apakah tidak tahu perkembangan? Saya tidak yakin tidak tahu perkembangan, tapi disimpan di bagian-bagian tertentu yang menguntungkan pansus angket itu sendiri,” ujar Donal.

“Kalau kita benar-benar melakukan pendekatan ketatanegaraan secara obyektif dan murni, KPK itu bukan eksekutif. Dia adalah lembaga negara atau state auxiliary agencies. Itu banyak sekali hari ini. Jangan lagi pakai teori lama untuk menguntungkan pansus. Kira-kira begitu. Jangan menafikan perkembangan ketatangeraan,” tegasnya.

Selain melalui proses hukum, Donal meminta masyarakat untuk serta melawan pelemahan KPK melalui hak angket ini. Masyarakat, kata Donal dapat menghukum dengan tidak memilih anggota DPR yang menjadi bagian dari Pansus Hak Angket terhadap KPK maupun yang berada di belakang layar dan mengendalikan Pansus Hak Angket.

Penghukuman ini dilakukan karena tidak adanya mekanisme untuk mengawasi kerja-kerja DPR secara langsung oleh masyarakat sebagai pemilih.

“DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik. Kita yang tidak bisa awasi DPR. Mekanismenya hanya lima tahun. Melapor ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sama saja karena teman mereka sendiri. Lapor ke partainya, di-PAW (pergantian antarwaktu) tapi tidak bisa diganti seperti Fahri Hamzah. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun. Itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” katanya.

 

Oleh: Fana Suparman / JAS | Rabu, 12 Juli 2017 | 16:44 WIB

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *