Marsekal Hadi Diminta Mengevaluasi MoU yang Tak Sejalan UU TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diharapkan menghentikan kebijakan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kebijakan yang dimaksud adalah MoU TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sama sekali tak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai lembaga pertahanan negara.

” Panglima TNI yang baru perlu mengevaluasi kebijakan lama yang enggak sejalan dengan UU TNI, yakni maraknya MoU TNI dengan institusi lain,” kata Direktur Imparsial Al Araf kepada Kompas.com, Senin (4/12/2017).

Imparsial mencatat, ada 30 MoU antara TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan UU TNI. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indonesia.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).(Dimas Jarot Bayu)

“Perlu dicatat bahwa MoU TNI dengan institusi lain menyangkut tugas pokok dan fungsi di luar perang harus melalui keputusan presiden. Maka dari itu, sekali lagi, Panglima TNI yang baru harus mengevaluasinya,” ujar Al Araf.

Hadi Tjahjanto, lanjut Al Araf, lebih baik fokus menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara yang berubah seiring pergantian zaman.

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga telah menetapkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini, lanjut dia, seharusnya menggeser orientasi pertahanan Indonesia dibanding dengan sebelumnya.

 

 

FABIAN JANUARIUS KUWADO
Kompas.com – 04/12/2017, 18:06 WIB

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *