Perppu No 2/2017 Tindakan Sewenang Wenang Pemerintah

AKURAT.CODirektur Imparsial Al Araf mengatakan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melalui Perppu Nomor 2/2017 merupakan tindakan sewenang wenang pemerintah.

Terkait mekanisme pembubaran melalui Undang-undang partai politik (parpol), PT, yayasan, dan penanggulangan terorisme, maka pembubaran tersebut dilakukan melalui pengadilan.

“Misalnya mengapa pembubaran tentang ormas itu dilakukan oleh pemerintah, dan tidak dilakukan oleh pengadilan. Menurut saya, itu sesuatu yang keliru,” kata Al Araf di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (13/8).

Padahal, kata dia, UU ormas mengatur mekanisme pembubaran itu dilakukan oleh pengadilan.

Menurut dia, kesannya pemerintah ini mengapa tiba-tiba mengeluarkan Perppu, dan itu menimbulkan reaksi pandangan bahwa pemerintah telah sewenang-wenang didalam melakukan pembubaran terhadap Ormas.

Sehingga, lanjut dia, semuanya bisa dikenakan Perppu tersebut dalam hal pembubaran, mulai dari organisasi jurnalis, PT, yayasan, perkumpulan, organisasi buruh, dan organisasi petani.

“Oleh karena itu Perppu tentang Ormas tersebut jangkauannya luas. Sementara alasan-alasan pembubaran multi tafsir, misalkan tentang anti pancasila dan sebagainya, ” tegasnya.

“Itu ukurannya dalam level-level tertentu bisa disalah artikan, seperti dialami pada masa pemerintahan orde baru, karena berbeda pandangan dengan kekuasaan, akhirnya dituduh anti pancasila.

 

 

Yudi Permana 
Minggu, 13 Agustus 2017 19:53 WIB

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *