Profesialisme Militer Lemah, Alusista Masih Kurang, Kesejahteraan Prajurit Belum Maksimal

RadarKotaNews – Terkait rencana Pergantian Panglima TNI dan Entri Pertahanan, refomasi bidang pertahanan adalah bagian dari Reformasi sektor Keamanan atau yang dikenal nama Security Sector Reform ( SSR ) yakni Merupakan Sebuah Praktek Progran perubahan Pertahanan.

Demikian disampaikan Dirketur Imparsial, Al Araf, dalam diskusi yang bertajuk “Evaluasi Bidang Pertahanan dan Menimbang Pergantian Panglima TNI dan Menhan” di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, selasa (02/05)

Lanjut Al Araf, memang ada pencapaian perubahan yang signifikal dalam Sistem keamanan seperti masuknya Sipil kedalam kementrian Pertahanan terkait reformasi Militer. Namun pertanyaaannya adalah apakah sistem reformasi ini sudah selesai.

Menurutnya, ada beberapa tolak ukur yang dapat di simpulkan; Pertama, Aspek Legislatif; kedua Aspek Sosialisasi; Ketiga, Konteks Perundang undangan. Dalam Konteks perlindungan dan HAM dst.

“Dalam perundang undangan Kementrian Pertahanan dan TNI memprioritaskan Legislasi yang penting dibuat dalam kerangka mendorong Reformasi militer yakni agenda Reformasi Peradilan. Dalam bentuk legislasi belum terbentuk RUU.”terangnya.

Ia menilai, dalam Konteks kemampuan Pengembangan Kebijakan, menyusun Perencanaan pertahanan, seperti Program bela negara juga tidak sejalan dengan UU pertahanan dan UU TNI dimana Program tersebut sudah dilakukan tanpa adanya undang undang yang melandasinya sebagaimana diharuskan oleh UU Pertahanan dan UU TNI itu sendiri.

Kebijakan Bidang pertahanan tidak sejalan dengan agenda reformasi pertahanan sebagaimana terlihat dari pertahanan struktur Komando teritorial di beberapa daerah padahal restruktural kader adalah mandat yang tertuang dalam pasal 11 UU TNI.

“Dalam kontek profesialisme militer itu lemah seperti Alusista masih kurang, kesejahteraan prajurit masih belum maksimal,”ungkapnya.

Menurutnya ada 4 kecenderungan yang ia simpulkan; Daya cangkup TNI yang mencondong ke Teritorial seperti mengatasi demo, mengatasi masalah warga pertanian dll; Kedua, Agenda kemanan tidak terwaspadai; ketiga, Sektor keamanan masih minim

Dan trakhir menurut Al Araf, Presiden Harus memperhatikan regenerasi yang mendalam dan bisa memperhatikan sistem keamanan, demi proses penyegaran dalam keamanan.(Denis)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *