Prosedur Eksekusi Mati harus Transparan

Jakarta – Media Indonesia. PRO-kontra hukuman mati, baik vonis maupun eksekusinya, tersulut kembali dengan rencana pelaksanaan hukuman mati tahun ini. Namun, pelaksanaan eksekusi mati yang tinggal menghitung hari harus melakui prosedur yang transparan.

Prosedur ini harus dipaparkan kepada publik melalui indikator terukur. Misalnya, kriteria pemberian atau penolakan grasi, dan penentuan siapa saja yang bakal dieksekusi.

Proses penentuan terpidana yang dieksekusi sebaiknya tidak tertutup dari publik. Demikian disampaikan Koalisi Penolak Hukuman Mati di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/5).

“Bila eksekusi dilakukan secara diam-diam, maka peluang kesewenangan semakin terbuka lebar. Ini mengarah pada diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, membuka peluang pelanggaran HAM serius terkait nyawa manusia, serta pelanggaran terhadap prinsip rule of law dan fair trial,” ujar Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Hafiz Muhammad.

Contoh pelanggaran prinsip peradilan yang transparan, jelas Hafiz, adalah kasus terpidana mati Marry Jane dari Filipina. Berkaca dari kasus tersebut.

Di sisi lain, pemerintah diharapkan meninjau kembali keputusan untuk melakukan eksekusi mati gelombang III. Sebab, pelaksanaan eksekusi mati bisa memperlemah posisi tawar pemerintah dalam melindungi WNI yang terancam hukuman mati di luar. “Karena sistem peradilan di luar negeri juga ada yang tidak fair,” ujarnya.

Menurut Hafiz, penegasan Jaksa Agung HM Prasetto, yang menghargai pendapat yang berbeda, tetap akan melaksanakan eksekusi, harus diikuti oleh jelan tengah. Jalan tengahnya Kejaksaan meneliti kembali dengan saksama mereka yang akan dieksekusi. Hak-hak mereka sebagai terpidana ataupun proses peradilannya perlu dihargai.

Terkait itu, Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan indikator ini penting supaya pemerintah bisa menjelaskan mengapa narapidana yang telah mengalami masa hukuman penjara lebih dari lima hingga 10 tahun tetapi belum juga dieksekusi mati. Bahkan, ada narapidana yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun, namun belum juga mendapatkan kepastian hukum.

Di sisi lain, ada narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi telah dijatuhi vonis eksekusi mati. Kondisi ini, lanjut Al Araf, menimbulkan adanya dugaan unsur politis dalam penjatuhan vonis eksekusi mati.

Menurut Al Araf penolak hukuman mati sebenarnya juga menyadari bahwa masalah narkoba di Indonesia sangat berat. Namun, hukuman mati bukanlah cara yang tepat untuk menciptakan efek jera.

Buktinya, penyalahgunaan dan penjualan narkoba makin bertambah marak. Pemerintah dan pembuat UU juga belum pernah melakukan kajian tentang sejauh mana hukuman berat itu bisa membuat jera para pelakunya.

“Substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” ujarnya. (OL-2)

Rudy Polycarpus

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *