Redam Terorisme dengan Demokrasi

MediaInoneisa.com-NILAI-NILAI hak asasi manusia (HAM) dan prosedur hukum tidak boleh dilanggar dalam upaya menangani kasus-kasus ekstremisme ke­kerasan (violent extremism) dan terorisme.

Tak hanya melanggar prinsip demokrasi, tidak mengindahkan HAM dan prosedur hukum dalam menangani tindak pidana justru bakal mendekatkan negara pada bentuk-bentuk otoritarianisme.

Demikian diungkapkan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Melawan Ekstremisme dan Terorisme Negara Hukum dan Demokrasi di Kantor Imparsial, kawasan Tebet, Jakarta, kemarin.

Menurut Usman, saat ini penegak hukum dan negara ke­rap melanggar nilai-nilai HAM dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan terorisme. Densus 88 Polri, misalnya, kerap melakukan kekerasan-ke­kerasan kepada terduga kasus terorisme.

“Pada April 2016, Kapolri (ketika itu) Badrodin Haiti itu mengakui anggota Densus pernah menendang dada terduga teroris, mematahkan tulang rusuknya, dan membuat jantungnya gagal bekerja. Ini suatu pelanggaran HAM yang paling berat tapi tidak pernah ada upaya koreksi,” ujar dia.

Karena itu, Usman mengimbau publik mengawasi substansi RUU Terorisme yang saat ini tengah dibahas di DPR. “Baik itu (rencana) perpanjangan masa tahanan di RUU, pelibatan militer, ataupun mencabut kewarganegaraan seseorang, semuanya bertentangan konsep penghukuman dan pemasyarakatan. Pelaku kejahatan apa pun bisa dikembalikan ke masyarakat setelah jalani hukuman,” ujar dia.

Direktur Imparsial Al Araf menilai pemerintah dan negara tengah melakukan sekuritisasi isu terorisme dan eks­tremisme dengan merilis Perppu Ormas dan mengebut revisi RUU Terorisme.

Dengan mengendarai gelombang momentum bom Thamrin dan bom Kampung Melayu, menurut dia, pemerintah mencoba menjustifikasi substansi Perppu Ormas dan RUU Terorisme meskipun melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

“Ciri sekuritisasi itu hadirnya ekstralegal, ekstraprosedural. Sekuritisasi bias, represif, dan merupakan titik persilangan antara demokrasi dan otoritarianisme. Dalam sekuritisasi, pemerintah melihat sebuah dinamika ancaman seolah-olah tidak ada cara lain selain kebijakan represif. Negara dan pemerintah seolah diperbolehkan menabrak HAM dan segalanya itu diperbolehkan,” jelasnya.

Ia mencontohkan tidak dilibatkannya lembaga pengadil­an dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai salah satu indikasi sekuritisasi. Menurut dia, pemerintah telah melanggar prinsip trias politika dengan membubarkan HTI.

Gerakan kultural
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Karlina Supelli menambahkan pemerintah perlu membangun sebuah gerakan kultural untuk memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok radikal. Begitu juga sebaliknya. “Harus ada dekonstruksi teologis. Artinya pemerintah juga perlu mengetahui apa yang membuat seseorang menjadi teroris. Dilihat teologi­nya seperti apa dan didekati dari teologi mereka sendiri secara personal.’’ (P-2)

 

 

Penulis: Christian Dior Simbolon

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *