Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada Dalam Koridor Criminal Justice System

RadarKotaNews – Koalisi Masyarakat sipil untuk Reformasi sektor Keamanan. Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor criminal Justice system dan Menghormati HAM.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhir perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan korban terorisme.

Namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer penanggulangan terorisme, isu ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dalam dan lainnya.

Koalisi menilai, kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam
menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman
masyarakat.

Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan.

Untuk itu, dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin dan perlindungan kebebasan serta hak – hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti – terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

“Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana,”kata Al Araf saat Konferensi Pers yang bertema “Menyikapi Pembahasan RUU Perubahan atas UU Tindak Pidana Terorisme dan Surat Panglima TNI Terkait Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme” oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Imparsial Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (23/01).

Maka dari itu sambung Al Araf bahwa penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR.

Menurut dia, Belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018 yang intinya meminta Pansus RUU terorisme beberapa usulan TNI yakni pertama tentang perubahan judul Undang – Undang.
“Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan – usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat, Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir di DPR. hal tersebut tidak tepat dilakukan Terorisme sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU.

“Pemberantasan Tindak Pidana yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru.”tegasnya.

Pasalnya, Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih dan eksesif Masuknya non-udicial tatanan sistem dalam ancaman terorisme akan berdampak pada rusakan negara hukum.

Selain itu, Pendekatan criminal justice system ini telah digunakan di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, yang dibutuhkan dalam perubahan No Tahun 2003 adalah mengatasi agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum.

Tidak hanya itu, Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of management dalam pelibatan militer OMSP salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sebuah UU tentang perbantuan pelibatan militer OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No, 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang – wenang.

“Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip de process.”katanya.

Atas dasar hal tersebut diatas. mendesak kepada DPR dan pemerintah agar No.15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka dan jangan bergeser ke arah. Pembahasan revisi terhadap UU model penegakan hukum.(Adrian)

 

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *