RUU Antiterorisme, Pelibatan TNI di Tangan Presiden

KBR, Jakarta – DPR dan pemerintah menyepakati poin pelibatan TNI dalam Revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengatakan, pelibatan TNI diperbolehkan berdasar pada skala ancaman teror.

Selain itu, keikutsertaan TNI juga harus didahului dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

“Kami meminta agar pendekatannya tidak berbasis peristiwa terorisme tertentu. Tetapi pada track level, skala ancaman, seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa Barat, dan itulah yang kami pelajari di Inggris ketika studi banding,” terang Arsul Sani di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (29/3/2018).

Anggota komisi hukum DPR itu menjelaskan, revisi undang-undang menyepakati bahwa peran TNI bakal diperluas.

Antara lain, apabila teror menimpa presiden dan wakil presiden di Istana, terjadi di kapal laut di mana Polri tak bisa bertindak, di pesawat udara. Kemudian, jika teror terjadi di kantor Konsulat Indonesia di luar negeri maupun dalam negeri. Dan terakhir, kejadian terorisme di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Menanggapi itu, Direktur Imparsial Al Araf tetap mewanti, pelibatan TNI dalam terorisme harus berbasis pada putusan presiden, menjadi pilihan terakhir dan dipastikan di bawah pengawasan pemerintah serta masyarakat sipil.

Ungkapan serupa disampaikan bekas Kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) Soleman Ponto. Menurutnya perbantuan TNI di luar tugas pokok militer sudah diatur melalui Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di mana pasal 7 undang-undang tersebut mengatur pelibatan TNI dilaksanakan berdasar kebijakan dan keputusan politik negara.

Arsul mengatakan, kendati poin pelibatan TNI sudah menghasilkan titik temu. Namun masih ada satu poin yang belum disepakati yakni soal definisi terorisme.

2 Pasal Jadi Ganjalan

Pembahasan revisi undang-undang Anti-terorisme pada penghujung Februari 2018 memang masih menyisakan dua pasal yang diperdebatkan. Antara lain soal definisi terorisme dan pelibatan TNI.

Sedangkan sejumlah pasal tentang penguatan BNPT maupun perlindungan korban, menurut Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme Muhammad Syafii telah disetujui.

“Kecuali tentang definisi, karena ini memang sepenuhnya kami berikan dulu ke pemerintah untuk merancangnya,” kata Syafii di Hotel Borobudur, Rabu (28/2/2018).

 

Oleh : Winna Wijaya, Ninik Yuniati

 Jumat, 30 Mar 2018 14:29 WIB

 

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *