RUU Bela Negara tidak Perlu Buru-Buru

Media Indonesia-WAKIL Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Asril Tanjung menilai warga negara yang menolak membela negara harus mendapat hukuman. Pasalnya, UUD 1945 menyatakan setiap warga negara wajib membela negara.

“Kalau saya pribadi, negara kita terancam, kalau enggak mau dipanggil, ya Anda musuh berarti. Harusnya kena hukuman dan tindakan,” katanya di sela pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN-PN) kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Meski dari perspektif hak asasi manusia (HAM) tidak ada pemaksaan untuk turut serta membela negara, tetapi setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti konstitusi negara tempat ia berada. “Ada yang soal HAM bela negara mau atau tidak, tidak boleh diganggu. Tidak bisa begitu, kalau tidak, tidak masuk negara Indonesia, itu kewajiban kita. Kalau negara sudah terancam dan tidak mau bela, ya harus dihukum,” imbuh Asril.

Dia menyadari masih terjadi perdebatan mengenai kewajiban ikut serta membela negara. Maka dari itu, dalam RUU PSDN-PN, khususnya mengenai aksi bela negara, perlu ditelaah lebih lanjut dan mendengar keterangan semua pihak.

Menurutnya perlu diatur pihak mana saja yang termasuk komponen cadangan sebagai pendukung komponen utama, yakni TNI ketika situasi dalam keadaan mendesak.

Kamis 22 Agustus 2019, 09:10 WIB

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *