RUU Terorisme, Usulan Panglima TNI Dianggap Tak Tepat

[JAKARTA] SuaraPembaruan–  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai substansi surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR terkait Rancangan UU Terorisme pada 8 Januari 2018 tidak tepat. Dalam suratnya, panglima meminta agar pansus mengakomodasi usulan TNI.

Usulan tersebut antara lain agar judul UU diganti menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, mempertegas definisi terorisme menjadi kejahatan melawan negara dan tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Menurut koalisi, usulan Panglima TNI tidak layak diterima pansus. Misalnya, mengenai perubahan judul yang tidak mungkin dilakukan mengingat, sejak awal draft yang kini tengah dibahas bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan membuat UU baru.

“Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama,” kata anggota koalisi, peneliti ICJR, Ajeng Gandini, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (23/1).

Mengenai definisi terorisme, koalisi menilai haruslah diartikan sebagai kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Apabila definisi terorisme diartikan secara luas dikhawatirkan menjadi karet atau multitafsir yang bisa menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.

Sedangkan tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme mulai dari penindakan hingga pencegaham dikhawatirkan merusak sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebab, militer adalah alat pertahanan negara yang sejatinya tidak bisa dilibatkam dalam penanganan pidana.

“Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM,” kata anggota koalisi dari PBHI Totok Yuliyanto.

Koalisi berpandangan, tidak ada urgensi melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme dalam RUU Terorisme. Pasalnya, tugas dan fungsi TNI dalam penanganan terorisme sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI yang menyatakan militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara.

Pengertian keputusan politik negara dijelaskan dalam Pasal 5 UU TNI yakni, keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Artinya jelas tidak perlu mengatur lagi peran TNI dalam pemberantasan terorisme karena sudah ada landasan hukum dalam UU TNI. [E-11]

 

Rabu, 24 Januari 2018

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *