SKB 11 Menteri Rentan Penyalahgunaan, Imparsial Minta Pemerintah Kembali ke UU

Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam upaya pencegahan tindakan dan paparan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menunjuk sebelas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB).

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro berpendapat, bahwa ia tidak melihat ada kebutuhan yang sifatnya mendesak tentang bagaimana pemerintah, merasa perlu untuk melakukan pengawasan kepada para ASN yang dianggap radikal.

“Isi SKB 11 kementerian dan lembaga yang sebagian besar membahas terkait ujaran kebencian pun sebenarnya telah ada pada beberapa undang-undang. Dari aturan yang telah ada baik itu bentuk pidana, peraturan pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup kuat sebagai wujud menindak atau menangani,” papar Ardianto dalam diskusi bersama media di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12).

Ardianto menilai, jika poin-poin dalam SKB ini rentan terhadap abuse atau penyalahgunaan. Baik dari penguasa dalam hal ini atasan, atau pihak yang mencari-cari alasan yang tidak suka dengan ASN yang bersangkutan.

Misalnya, pada poin keempat SKB 11 kementerian dan lembaga yang menyatakan dapat menindak ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan berupa likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial terkait konten ujaran kebencian terhadap UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, aturan terkait norma bagi ASN sejatinya telah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (PS)

 

Oleh: Anisa Tri K

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *