Todung Mulya Lubis : Korupsi Merampas Hak Publik

JP-Jakarta,  Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, LL.M (Advokat/Aktivis HAM senior) dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Imparsial (Rabu, 12 Juli 2017) mengatakan bahwa korupsi merampas hak publik, terutama korupsi masalah pengadaan. KPK bukan satu2 nya lembaga pemberantas korupsi, ada Polri dan kejaksaan.  Banyak kasus kasus pengadaan yang sedang dilakukan, banyak kritik terhadap KPK tapi kok masih termasuk lembaga paling kredibel dalam memberantas korupsi dibanding lembaga lain.

KPK saat ini dianggap tidak berhasil memberantas korupsi,  jumlah korupsi yang ditangani hanya 9,7 Triliun Rupiah, uang uang yg diselamatkan hanya 5,3 Triliun, karena itu ada yang mengatakan KPK sudah tidak efektif lagi, meskipun ada yang masuk ke LP Suka miskin tapi lebih banyak lagi yang tidak terjamah oleh hukum. (baca : http://www.jayakartapos.com/2017/07/12/al-araf-capaian-tertinggi-proses-reformasi-adalah-terbentuknya-kpk/)

Saat ini salah kalau menilai keberhasilan korupsi hanya dari nilai uang yang diselamatkan, angka 1℅ orang di Indonesia menguasai hampir 50℅ kekayaan alam Indonesia, politisi politisi banyak yang masuk rensicers. Kalau kita melihat kasus korupsi yang ditangani KPK ada hubungan tali temali antara politisi dengan franmen misalnya kasus daging yang melibatkan partai PKS, adalagi korupsi penghindaran pajak, ini semua adalah korupsi berkaitan dengan politisi politisi yang berkuasa saat ini rensicers. Kita saat ini sulit mengharapkan Indonesia bersih. Daya menolak hak angket KPK dia bukan eksekutif, legialatif dan yudikatif tapi dia melaksanakan yudisial.  KPK itu bukan lembaga tersebut tapi menjalankannya proses

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *