Tujuh Catatan Imparsial Untuk HUT Ke-74 TNI

 

 

Tribunnews-Hal itu menurut Imparsial menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru.

Ketujuh adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Imparsial menilai, sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia karena hal itu bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

Berdasarkan tujuh catatan tersebut, Imparsial mendesak agar Pemerintah dan DPR melakukan evaluasi atas sejumlah regulasi dan kebijakan keamanan yang bermasalah, seperti UU PSDN yang baru disahkan oleh DPR, berbagai MoU TNI dengan kementerian dan instansi lainnya.

Pemerintah dan DPR juga diminta segera melakukan pembahasan atas revisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer.

Kemudian Pemerintah dan DPR juga didesak segera membentuk undang-undang tentang tugas perbantuan sebagai dasar hukum pelibatan militer dalam OMSP.

Pemerintah dan DPR juga diminta meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Imparsial juga mendesak Pemerintah dan DPR perlu melakukan modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel.

“Mendesak DPR yang baru untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif kepada TNI demi penguatan profesionalisme TNI. Melakukan restrukturisasi Koter sebagai bagian dari mandate undang-undang TNI terkait dengan postur TNI dan gelar kekuatan TNI,” kata Annisa.

Jumat, 4 Oktober 2019 17:08 WIB

Penulis: Gita Irawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe

 

 

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *