Urusan HAM di Era Jokowi Masih Jalan di Tempat

RMOL. Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, penegakan HAM tidak mengalami progres yang berarti. Ketimbang menegakkan HAM, pemerintah lebih cenderung melanggar HAM. Di antaranya, pemerintah masih menggelar eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, perbaikan kondisi HAM di Indonesia belum juga menunjukkan kema­juan berarti. Walau ada beberapa agenda HAM yang tertuang dalam Nawa Cita, namun hingga kini implementasi agenda terse­but berjalan tanpa progres dan cenderung mengalami stagnasi.

“Penegakan HAM belum menjadi perhatian pemerin­tahan Jokowi-JK selama ini, khususnya dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup,” katanya di Jakarta.

Diterangkannya, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi-JKseiring praktik hukuman mati yang terus dilakukan. Sejak Jokowi memimpin, hingga kini tercatat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana yang dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Berlangsungnya huku­man mati menjadi satu indika­tor lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi terhadap HAM.

Imparsial, lanjut Al Araf, men­desak penghapusan hukuman mati dengan merevisi KUHP Indonesia dan mendorong pem­berlakuan moratorium terhadap eksekusi mati. “Kami mendesak agar praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional,” tegasnya.

Sementara peneliti Imparsial, Evitarossi S. Budiawan menu­turkan, sejumlah argumen yang mendasari mengapa praktik hu­kuman mati yang sejatinya mer­upakan warisan kolonial harus segera dihapus di Indonesia.

Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 hasil amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa pen­erapan hukuman mati untuk men­imbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru.

Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. “Keempat, peradilan yang sesat sering kali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa huku­man mati,” ujarnya.

Evitarossi menekankan, ber­lanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan ‘standing’ moral pemerintah Indonesia da­lam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menambahkan, selama dua tahun terakhir kasus-kasus intoleransi masih marak. Pelanggaran terhadap hak kel­ompok minoritas cenderung dibiarkan. Sebagian warga juga mengalami pemidanaan den­gan dalih melakukan penodaan agama. Sementara perusakan dan pelarangan tempat iba­dah masih terjadi di sejumlah daerah.

Persoalan itu bertambah parah karena penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mandeg padahal regulasi itu di­harapkan bisa memajukan kondisi kebebasan beragama dan berkeya­kinan di Indonesia. Sementara peraturan yang mengancam kebe­basan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan seperti UUPNPS Tahun 1965.

“Peraturan ini nyatanya ser­ing digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan ber­keyakinan di masyarakat bukan saja oleh kelompok intoleran tapi juga pemerintah,” tandas­nya. ***

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *