UU Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan

koran-jakarta.com, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama.

Padahal melihat isi drafnya, RUU tersebut belum menjawab akar permasalahan terorisme. “Seperti diketahui, sebelumnya, Pemerintah menyerahkan draf RUU pada Februari 2016 sebagai reaksi atas serangan terorisme di kawasan Sarinah Jakarta beberapa waktu sebelumnya,” kata Erasmus Napitupulu wakil Institue for Criminal Justice Reform (ICJR) di koalisi masyarakat, di Jakarta, Jumat (29/4).

Erasmus menilai pembahasan sangat dipaksakan mengingat rancangan yang ada saat ini masih belum menjawab akar permasalahan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ketentuan yang ada dalam rancangan banyak melanggar prinsip-prinsip HAM yang dianut dalam berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICEAFRD).

Sejumlah masalah yang muncul dalam RUU Terorisme, diantaranya, mengenai kewenangan penangkapan yang bertentangan dengan KUHAP. “RUU ini memberikan kewenangan bagi penyidik melakukan penangkapan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu 30 hari,” katanya.

Padahal nomenklatur hukum yang berlaku di Indonesia kata dia, tidak mengenal status hukum terduga sebagaimana diatur dalam RUU ini. KUHAP mengatur penangkapan dapat dilakukan dalam waktu satu hari dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti yang cukup.

Selain itu, ICCPR juga secara tegas telah mengatur penahanan hanya dapat dilakukan pada orang dengan status hukum yang jelas dengan jangka waktu yang rasional. “Masalah lain, mengenai kewenangan pencabutan status kewarganegaraan,” ujarnya. Potensi pelanggaran HAM sangat besar, kata Erasmus.

Rancangan regulasi terorisme memberikan kewenangan bagi Negara untuk mencabut kewarganegaraan bagi setiap WNI yang mengikuti segala jenis pelatihan untuk tindak pidana terorisme. ags/AR-3

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *