Ambiguitas Politik HAM Jokowi Di Papua

Oleh : Achmad Fanani Rosyidi*

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Pada 17 Oktober 2016, tercatat Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun demikian, prinsip affirmative action yang menjadi landasan paradigmatik penanganan Papua untuk memperoleh hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain, masih terbatas pada pengutamaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sementara, permasalahan kekerasan politik dan massifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Meskipun, semasa pemerintahan Jokowi-JK beberapa langkah politik dilakukan untuk memajukan demokrasi dan HAM di Papua, seperti Pemberian grasi tapol (2015), Pencabutan pembatasan pers asing (2015), dan pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM Papua (2016). Akan tetapi, dalam realitanya pelanggaran HAM masih terjadi bahkan secara massif. Laporan Setara Institute tentang Kondisi HAM di Papua masih menunjukkan kondisi darurat kebebasan berekspresi, selain berbagai pelanggaran HAM lainnya.

Sebuah Temuan

Di tahun 2016, Setara Institute melakukan monitoring pelanggaran HAM di Papua dengan fokus pada pelanggaran hak sipil dan politik dalam disiplin hak asasi manusia. Beberapa Temuan Setara dapat kita lihat sebagai berikut.

Dibandingkan tahun 2015, pada tahun 2016 angka peristiwa pelanggaran HAM di Papua mengalami peningkatan signifikan dari 16 peristiwa pada 2015 menjadi 68 pada tahun 2016. Di tahun 2016, tercatat 68 peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan 107 bentuk tindakan yang tersebar di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari sisi waktu peristiwa tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu sebanyak 16 peristiwa. Berikutnya berturut-turut di bulan April (10 peristiwa), Desember (9 peristiwa), September (6 peristiwa), Agustus, Oktober, dan November (5 peristiwa), Juni dan Juli (3 peristiwa). Sedangkan jumlah peristiwa terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, dan Maret masing-masing 2 peristiwa.

Peristiwa tertinggi terkonsentrasi pada bulan Mei (16), April (10), dan Desember (9). Pada bulan April-Mei 2016, ribuan masyarakat Papua melakukan aksi damai serentak di 7 titik wilayah Papua maupun luar Papua. Aksi tersebut berakhir dengan tindakan represif dan penangkapan. Aksi ini dilakukan untuk mendukung ULMWP diterima menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain peristiwa itu terjadi juga demonstrasi memperingati 1 Mei 1963 sebagai hari aneksasi Indonesia ke Papua dan mendukung pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London pada tanggal 3 Mei 2016 yang akan membahas referendum untuk Papua.

Dari segi wilayah, peristiwa pelanggaran HAM isu Papua dan/atau dilakukan oleh rakyat Papua terdapat di dalam Papua dan di luar Papua. Di Papua peristiwa pelanggaran terbanyak terjadi di Jayapura dengan  15 peristiwa. Selanjutnya Merauke (12 peristiwa) dan Jayawijaya (7). Di Sorong terjadi sebanyak 4 peristiwa. Kemudian 3 peristiwa terjadi di Yahukimo dan Kaimana. Selanjutnya 2 peristiwa terjadi di masing-masing wilayah di Manokwari, Fakfak, Nabire dan Sentani. Terakhir, 1 peristiwa terjadi di masing-masing wilayah di Timika, Dogiyai, Biak, Intan Jaya, dan Asmat.

Sedangkan di luar Papua, peristiwa pelanggaran terhadap masyarakat Papua juga terjadi. Di Jakarta terdapat 5 peristiwa, di Yogyakarta 2 peristiwa, selanjutnya masing-masing 1 peristiwa  di Semarang, Makassar, Gorontalo, dan Manado.

Dengan menggunakan kategori aktor yang jamak digunakan dalam disiplin HAM, pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara. Pada tahun 2016, dalam 68 peristiwa pelanggaran, terdapat 64 pelaku yang dilakukan oleh aktor negara dan 4 peristiwa sisanya dilakukan oleh aktor non negara, yaitu warga sipil dan orang tak dikenal (unidentified actors).

Dalam kategori pelaku negara terdapat 9 kelompok aktor/institusi yang dikualifikasi sebagai pelaku tindakan pelanggaran HAM di Papua pada tahun 2016. Tiga besar institusi negara yang menjadi aktor pelaku pelanggaran HAM adalah Kepolisian (42 peristiwa), Aparat gabungan Polri-TNI (12 peristiwa), dan TNI (5 peristiwa).

Dalam segi jumlah tindakan, dari 107 tindakan pelanggaran terdapat 20 bentuk tindakan, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Bentuk tindakan yang paling banyak terjadi adalah kriminalisasi aktivis/warga (34 tindakan), penangkapan (33 tindakan), dan penyiksaan (12 tindakan).

Dari sisi jumlah korban, pelanggaran HAM di Papua di tahun 2016 menimpa beragam kelompok korban, dari warga sipil hingga aktivis organisasi politik Papua. Korban terbanyak pertama dialami warga sipil sebanyak 2.214 orang. Korban terbanyak kedua dari organisasi politik Papua sebanyak 489 yakni; Komite Nasional Papua Barat/KNPB (404), Aliansi Mahasiswa Papua/AMP (45), United Liberation Movement for West Papua/UMLWP (19), Parlemen Rakyat Daerah/PRD (16), Tentara Pembebasan Nasional/TPN (4), dan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat/PRPPB (1). Selebihnya korban menimpa 5 junalis dan 1 media massa suarapapua.com yang dibredel oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

 

Ambiguitas Politik HAM di Papua

Trend pelanggaran HAM dalam rumpun hak sipil dan politik yang menonjol terjadi di Papua dalam tahun 2016 dapat dilihat dari tiga sektor; yakni pertama, kekerasan sipil berupa tindakan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Tindakan penangkapan terhadap hampir tiga ribuan aktivis Papua di tahun 2016 merupakan sebuah sejarah HAM yang paling kelam terjadi di Indonesia. Kedua, massifnya peristiwa pembatasan kebebasan berekpresi di Papua. tahun 2016, masih banyak terjadi peristiwa pembatasan hak berkumpul dan menyuarakan pendapat di publik. Begitu juga terkait tahanan politik Papua meskipun pemerintah melakukan langkah pemberian grasi pada sejumlah Tapol tapi sampai sekarang masih terjadi upaya penangkapan dan penahanan terhadap aktivis Papua. Ketiga, masih maraknya peristiwa pembatasan kebebasan pers. Pembatasan pers asing di Papua masih terjadi baik itu terhadap pers asing maupun lokal. Terhadap pers asing, meskipun pemerintah melakukan langkah politik pencabutan pembatasan terhadap pers asing namun dilapangan pemerintah membatasi izin liputan pers asing. Terhadap pers lokal, pemerintah secara sepihak melakukan pemblokiran terhadap terhadap situs media online suarapapua.com.

Dalam ranah kebijakan, terbukti Presiden Joko Widodo tidak memiliki satupun kebijakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satupun peraturan atau perundangan-undangan yang menyangkut permasalahan HAM. Sebaliknya, Jokowi hanya bermanuver politik dengan upaya membuka kran demokrasi secara parsial seperti pemberian grasi terhadap tapol, pencabutan atas pembatasan pers asing, dan pembentukan tim penyelesaian kasus HAM di Papua, tetapi tidak menyelesaikan persoalan Papua secara holistik.

Bahkan, dalam langkah politik presiden tersebut terkesan ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi, presiden memberikan grasi terhadap enam tapol dan memberikan kebebasan pers asing. Akan tetapi di sisi lain, Pemerintah melakukan aksi penangkapan secara massif terhadap aksi demonstrasi masyarakat Papua. Bahkan, Presiden justru berencana membangun Kodam baru, Mako Brimob, pangkalan Angakatan Laut, dan penambahan pasukan  di Papua. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah dengan vulgar masih menghadirkan pendekatan militeristik dan aksi represif terhadap masyarakat Papua.

Di forum internasional, Jokowi menjalankan diplomasi ‘tutup mata’ dengan menyangkal seluruh komplain dan informasi pelanggaran HAM di Papua. Dalam banyak forum, pemerintah lebih defensif tanpa dasar memadai. Keangkuhan pemerintah di hadapan internasional dengan sama sekali mengabaikan laporan hak situasi hak asasi manusia adalah bukti pengingkaran atas kebijakan humanis yang pernah dijanjikan oleh Jokowi.

Solusi Kebijakan

Demi mencari solusi terciptanya Papua damai dan menyelesaikan persoalan konflik kekerasan politik yang tidak berkesudahan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis; Pertama, Pemerintah merancang suatu kebijakan baru penanganan pelanggaran HAM Papua sebagi entry point untuk memperoleh trust rakyat Papua atas pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi dialog-dialog lanjutan penanganan Papua. Kedua, Pemerintah dan rakyat Papua mengupayakan dialog terbuka dengan komitmen tinggi untuk memahami Papua secara bersama-sama sebagai batu pijak penanganan Papua secara berkelanjutan.

Ketiga, Pemerintah mengedepankan pendekatan dialog dengan meletakkan kehormatan (dignity) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM, dan intervensi kesejahteraan secara berkelanjutan sebagai kunci penanganan Papua. Keempat, Pelibatan secara intensif masyarakat sipil Papua, khususnya yang tergabung dengan kelompok perlawanan Papua seperti UMLWP untuk mendiskusikan atau mendialogkan secara bersama terhadap beberapa poin tentang bagaimana menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu? Bagaimana menghentikan kasus pelanggaran HAM di masa kini? Dan bagaimana mencegah agar tidak ada pelanggaran HAM di masa depan? Kelima, Pemerintah mengadopsi kerangka penyelesaian dan perdamaian di Aceh, dimana pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 diposisikan setara dalam proses negosiasi mencari solusi perdamaian permanen.

Keenam, Pemerintah mengubah pendekatan diplomasi atas Papua di forum internasional dengan memberikan pengakuan secara proporsional tentang fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai parties dalam berbagai perjanjian internasinal HAM. Diplomasi ‘Buka Mata’ ini secara pararel, keterbukaan pemerintah akan menghimpun kepercayaan publik Papua dan internasional bahwa pemerintah mampu mengatasi Papua secara damai. Pembiaran dan penyangkalan atas pelanggaran HAM yang terjadi justru semakin memperluas ketidakpercayaan rakyat Papua dan mengundang intervensi internasional berlebih.

 

*Penulis adalah Peneliti di SETARA Institute

 

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *