Bagi Papua, Roti, Anggur, dan Jembatan Bukan Penawar Duka

Oleh : Irine Hiraswari Gayatri, M.A.*

Membicarakan Papua berarti mendiskusikan kontestasi hegemoni makna sebagai dilema sebuah bangsa yang sejarahnya panjang. Setelah seolah-olah bergerak maju di mana “dialog” sebagai kata kunci yang diusulkan oleh Tim Kajian Papua LIPI diterima secara luas  dalam perbincangan-perbincangan di Jakarta, Papua maupun kota-kota lain, bahkan diterima oleh pemerintahan SBY dengan kata lain “komunikasi konstruktif”, belakangan ide ini tampaknya berhenti di tengah jalan.

Mengapa demikian?

Bukanlah hal yang aneh bahwa sejarah terkait dengan Papua ini bukan hanya satu versi yang selama ini diadopsi, dibaca dan disebarluaskan dalam kurikulum sejarah resmi nasional.

Demikian pula narasi mengenai suatu perlawanan bersenjata, di Papua. Perlawanan bersenjata ini seringkali dalam diksi analisis internasional mendapat ruang terhormat karena melambangkan muatan substansinya: disebut sebagai gerakan kemerdekaan, gerakan untuk menentukan nasib sendiri. Namun di tangan media nasional hingga kini, hanya dinarasikan sebagai pemberontak atau separatis.

Lama kelamaan, seiring dengan demokratisasi, orang Indonesia semakin kritis dan tahu bahwa yang berlangsung di Papua Tanah Damai itu lebih dalam dari sekedar– mengutip Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombespol, Sulistiyo Pudjo Hartano, setelah tragedi penembakan di Timika bulan Januari 2014– gerakan “kelompok kriminal bersenjata” yang layak ditumpas.

Maka di tengah kembalinya hegemoni penunggalan narasi mengenai Papua menjadi “penumpasan kelompok kriminal bersenjata” dan “pembangunan” saat ini, apakah masih mungkin ada ruang narasi mengenai Papua yang tidak meminggirkan mereka  dari keberdayaan?

Dari hasil riset tim LIPI pada awal 2009 yang berjudul Papua “Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, Securing the Future”. Buku itu  mengetengahkan pembahasan menyeluruh tentang Papua. Menurut salah satu penggagasnya, Adriana Elisabeth, “belum ada lagi kajian komprehensif mengenai Papua, namun substansi Papua Road Map (PRM) relatif menjadi bahan perbincangan bahkan perdebatan di berbagai kalangan”.

PRM memuat dengan gamblang apa-apa saja yang dialami dan menjadikan persepsi di Papua berkembang sedemikian buruk mengenai Indonesia. Dalam PRM dipetakan empat akar masalah yang menjadi sumber konflik di Papua antara lain marjinalisasi dan efek diskriminasi, pembangunan Papua yang tidak optimal, kekerasan politik negara yang menjurus pada pelanggaan hak asasi manusia (HAM) Papua, dan sejarah integrasi Papua.

Dalam PRM juga telah dibahas mengenai solusi untuk Papua yang mencakup program pemberdayaan dan pengakuan atas eksistensi orang asli Papua (OAP), paradigma baru pembangunan Papua, pengadilan HAM dan rekonsiliasi, dan dialog damai.

Dialog dilakukan antara pemerintah pusat dan warga Papua termasuk  juga kelompok-kelompok perempuan, bukan hanya dengan kelompok bersenjata, untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang menghambat relasi di antara dua pihak ini. Asumsinya adalah, menurut Muridan S. Widjojo, (alm.) “dialog tidak membunuh siapapun. Dialog dilakukan di berbagai kebudayaan yang beradab. Usulan dialog itu, yang kemudian berkembang di tangan Jaringan Damai papua mempunyai tradisi “Para-para Adat” dan ”Bakar Batu”. Jaringan Damai Papua yang dimotori oleh Pater Neles Tebay dan Tim kajian Papua LIPI (2011) membahas lebih dalam usulan dialog lewat berbagai forum di distrik-distrik dengan partisipasi luas warga, laki-laki dan perempuan Papua dari pegunungan hingga pantai.

Demikian juga usulan dialog termuat dalam laporan “Stop Sudah!” berisikan sejumlah rekomendasi langkah strategis penanganan dan pencegahan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua yang dirilis April 2010. Untuk itu, menarik diikuti bahwa dari sudut pandang Komnas Perempuan dan TIKI (Jaringan HAM perempuan Papua) masih ada satu metode lain yang layak dicoba yang menekankan pada proses persiapan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua tingkat pengambilan keputusan. Ini hal yang penting jika perempuan ingin berpartisipasi penuh dalam dialog damai. Patut diapresiasi dan layak dijadikan sebagai referensi pemerintah untuk diadopsi dalam kebijakan, termasuk kebijakan untuk melakukan dialog, ketika Komnas Perempuan dan TIKI pada tahun 2012 melakukan Pendokumentasian anyam Noken Kehidupan (ANK) yang berisikan pengalaman dan pendapat perempuan Papua tentang keadilan, perdamaian dan keamanan di sana.

Sedangkan pada level praksis, apakah ada preseden tentang dialog di ranah politik nasional? Ya, ketika masa Presiden Habibie sebenarnya telah dipraktikkan melalui mekanisme  “Dialog Tim 100”.

Berangkat dari referensi di atas, terbukti  dialog memang mendapat tempat yang konkrit baik dalam diskursus maupun praktik politik di negeri ini. Hal ini diketengahkan lagi dalam policy brief tentang Dialog Nasional Membangun Papua Damai yang diluncurkan pada April tahun 2016 oleh tim Kajian Papua LIPI di Jakarta.

Maka ketika dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK ini masih terjadi berbagai penangkapan dan penembakan terhadap “Kelompok Kriminal Bersenjata”, juga pemberangusan kebebasan berekspresi mahasiswa Papua di berbagai tempat, hingga yang terakhir yaitu ketika pemerintah mengangkat Ka Bais dengan latar belakang pejabat militer yang dinyatakan bertanggung jawab atas wafatnya Theys Hiyo Eluay, maka perlu dilihat lagi prioritas pendekatan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk menangani persoalan-persoalan di Papua.

Narasi ala Jakarta yang menghegemoni pola-pola respons pemerintah dan aparat terhadap apapun yang berlangsung di, atau terkait dengan isu Papua makin gencar.  Ini diikuti dengan bagaimana media mengolah berita terkait Papua.

Blackout di kalangan media nasional dalam pemberitaan tentang Papua adalah masalah tersendiri (Diskusi Gema Demokrasi, Agustus 2016). Dimulai dengan tidak adanya pembahasan kritis di media tentang pembukaan Kodam baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.  Lalu, dengan media black out ini maka penyebutan OPM menjadi “Kelompok Kriminal Bersenjata” (KKB) makin cenderung mengeklusi para pihak dari potensi dialog sebab terjadi kriminalisasi para pihak.  Sebagai contoh, penyebutan oleh mayoritas media massa nasional terhadap Lekagak Telenggen sebagai “KKB” yang dituduh menembak “guru bantu SD” dengan hanya satu nara sumber yaitu Kapolda Papua pada insiden 12 September 2016 adalah bukti penguasaan narasi sepihak tentang konflik.

Masalah tertutupnya akses ke Papua untuk jurnalis internasional pun saat ini mendapatkan sorotan luas. Semestinya jika penanganan mengenai isu-isu di Papua dilakukan secara terkoordinir, mengedepankan aspek dialogis, tidak militeristik dan tepat sasaran, tidak perlu ada lagi yang disembunyikan dari dunia luar pada Papua. Media massa termasuk yang internasional justru dapat membantu Indonesia menyatakan pada dunia  bentuk-bentuk kemajuan yang telah terjadi di Papua.

Di sisi lain saat ini tak dapat dielakkan, karena kombinasi dari kelemahan diplomasi RI dan pendekatan dalam kebijakan dalam negeri mengenai Papua maka internasionalisasi masalah Papua di medium politik regional semakin menguat.

Hal ini diperlihatkan oleh ULMWP di arena MSG (Melanesia Sparehad Group) sebagai tantangan bagi ke-ter-koordinasi-an kebijakan dalam negeri dan politik luar negeri tentang Papua.

Demikian pula, gestur apa yang ingin disampaikan pemerintah jika terdapat fakta tak terbantahkan tentang buruknya situasi penjara di mana ada banyak para tapol Papua?  http://www.papuansbehindbars.org/

Kesimpulan sementara adalah, kembalinya OPM pada NKRI bukanlah jaminan bahwa penanganan keamanan di Papua telah mencerminkan perbaikan kondisi. Bahkan wajar jika hingga kini masih ada keraguan pada upaya pemerintah lewat peresmian pasar mama-mama Papua, karena kekerasan belum berhenti. Apakah pasar mama-mama– mempunyai peran besar dalam perekonomian Papua dan politik sehari-hari– yang diresmikan beberapa waktu yang lalu adalah jawaban maksimal pada empat akar masalah yang dihadapi  Papua?

Apakah proyek produksi lumbung beras terbesar di Papua dan pembangunan jalan Trans Papua,  merupakan jawaban bagi pertanyaan tentang rekognisi sejarah, yang dibayangkan dapat menjadi pintu masuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan sebagaimana pernah dialami dan dirasakan para perempuan Papua?

Dalam sesi diskusi dengan Komisi 1 DPR RI pada 2013, Tim Kajian Papua LIPI telah memberikan masukan pada pemerintah yaitu penghentian kekerasan segera, penataan intelijen dan penataan aparat keamanan di Papua, untuk membangun Papua sebagai tanah damai.

Apakah hal-hal di atas telah secara intensif terus menerus dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres-JK? Roti dan anggur enak  disantap di baik di Papua maupun di seluruh wilayah Nusantara, tapi tidak demikian hal nya jika orang Papua selalu dalam sorotan kecurigaan, apalagi berada di bawah todongan senjata.*****

 

*Penulis adalah Peneliti Puslit Politik LIPI

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *