Di Papua: HAM Sebagai Instrumen Politik

Oleh: Otto Syamsuddin Ishak*

Penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Papua mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari rezim Jkw-JK. Hal yang sungguh berbeda dengan perlakuan rezim-rezim politik sebelumnya. Bahkan, rezim Jkw-JK belum mengambil kebijakan khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM semasa konflik dengan Aceh 1976-2005 sebagai bagian dari menciptakan perdamaian yang menyeluruh di Aceh. Ada apa dengan perkembangan situasi di Papua?

Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga melakukan kunjungan politik ke Papua, sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. “Pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami serius dan transparan melakukan ini, tidak ada rekayasa.” Bahkan ia didampingi oleh para duta besar dari negara-negara di kawasan Pasifik.

Pemerintah juga membentuk sebuah tim yang mengevaluasi semua kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, yang dipimpin oleh ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji. Mereka menseleksi 22 kasus, dan menyatakan kasus-kasus Wamena (April 2003), Wasior (13 Juni 2001), dan Paniai (Desember 2014), yang layak ditindak lanjutkan.

Bahkan Komnasham RI, membentuk Tim Gugus Papua di atas semua tim yang telah terlebih dahulu dibentuk untuk Papua, dan gugus ini langsung dipimpin oleh Ketua Imdaddun Rahmat dengan tekad: “Penyelesaiannya harus komprehensif. Tidak hanya sektor sipil dan politik, tapi juga yang berkaitan dengan hak ekonomi serta sosial seperti hak atas tanah dan kesejahteraan.” Hal yang terkesan sangat ambisius bila dipertimbangkan target waktu Pemerintah yang menginginkan diselesaikan dalam tahun 2016, dan memperhatikan sejarah penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua telah bertransformasi menjadi masalah politik identitas di negara-negara kawasan Pasifik, yang dikenal sebagai Melanesian Spearhead Group (MSG). Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, yang mana politik negaranya menginginkan satu kaki di Asean dan satunya lagi di Pasifik, mengingatkan Indonesia untuk bersikap hati-hati dalam menggunakan kekerasan untuk mengatasi masalah di Papua. Hal itu sangat beralasan, bukan saja dari pengalaman Timor Leste saja, tetapi juga dari sisi perkembangan generasi yang ke 3 atau 4 yang telah berhasil mentransformasi diri dari model gerakan bersenjata OPM menjadi gerakan yang menggunakan HAM sebagai instrumen perjuangannya, sebagaimana yang dipakai oleh organisasi pergerakan barunya: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Kelahiran ULMWP setelah 54 tahun perjuangan (1961) atas hak kemerdekaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekjen Octovianus Mote, adalah untuk menjawab pernyataan politik Indonesia untuk dunia internasional, persoalan persatuan dan kepemimpinan di Papua, serta untuk merespon politik kawasan di Pasifik. Pernyataan politik Indonesia bahwa orang Papua belum bersatu dan memiliki pemimpin yang kuat.

Sementara persoalan internalnya adalah kehancuran semua organisasi dan pimpinan gerakan termasuk Presidium Dewan Papua (PDP), tapi tidak menyebut kondisi OPM. Lalu, adanya kebangkitan gerakan politik generasi baru, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB); dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

Kelahiran ULMWP juga merespon tantangan politik dari Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill dalam pertemuan MSG, “bahwa Papua harus bersatu barulah kami mendukung mereka.” Demikian pula tantangan  Perdana Menteri Vanuatu, Moana Kolosil, yang bila telah bersatu akan mendukung di dalam pertemuan PBB.

Agaknya, karena adanya perubahan di dalam tubuh gerakan dan sikap politik dari negara-negara di kawasan Pasifik, maka Pemerintah memberikan kebijakan politik yang istimewa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. HAM menjadi permainan yoyo: di satu pihak jika penyelesaiannya berlarut-larut, maka HAM menjadi instrumen politik yang kuat sebagai senjata untuk membangun politik identitas dan meraih solidaritas etnis dari negara-negara-negara di kawasan Pasifik. Di lain pihak, jika penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dapat diselesaikan sesegera mungkin, maka HAM sebagai instrumen politik perjuangan ULMWP akan semakin lemah, sehingga lemah pula politik identitas dan solidaritas politik dari kawasan Pasifik.

Memang saya agak optimis ketika Pemerintah memberikan perhatian khusus dan kebijakan yang istimewa untuk masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua melalui jalur hukum atau yudisial. Namun, di lain pihak, jika melihat belum adanya preseden historis atau belum adanya prestasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, maka membuat saya menjadi pesimis. Karena, setelah ada kebijakan dari rezim, maka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia tergantung pada kinerja dan kontinuitas kerja antara Komnasham RI dan Kejaksaan Agung.

Betapa banyaknya berkas perkara yang sudah diselesaikan oleh pihak Komnasham sebagai penyelidik yang berkewajiban untuk menemukan bukti awal pelanggaran HAM, lalu dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan alasan-alasan yang berada di luar ketentuan UU 26/2000. Kejaksaan Agung yang berwenang dalam hal penyidikan dan penuntutan tidak melanjutkan hasil penyelidikan Komnasham. Nampaknya, Kejaksaan Agung “memperlakukan Komnasham sebagai instrumen penyidikan, yang merupakan kewenangannya,” sebagaimana kerja-kerja mereka dengan pihak Polri dalam pananganan kasus-kasus non-pelanggaran HAM.

Sehubungan dengan berkas kasus pelanggaran HAM untuk Wasior-Wamena, sampai saat ini masih di tangan Kejaksaan Agung, dan mereka belum mengeluarkan petunjuk tentang informasi apa yang harus dilengkapi oleh (tim) penyelidikan Komnasham sehingga kasus yang ingin dipecah menjadi Wasior dan Wamena ini masih menggantung di Kejaksaan Agung. Sementara, untuk kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, sangat tergantung pada kinerja Komnasham sendiri di dalam menyelesaikan penyelidikannya. Anehnya, kemacetan atau kelambanan penyelidikan oleh tim-tim proyustisia bentukan Komnasham diatasi dengan pembentukan (tim) Gugus Papua.

Hal-hal demikian semakin membuat pesimis bahwa penyelesaian –untuk satu kasus saja pun— pelanggaran HAM di Papua dapat tercapai pada tahun 2017. Lalu, apakah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah di Papua? Apakah pemerintah masih bersikukuh dengan pembangunan ekonomi (kesejahteraan), yang belum juga menampakkan buahnya?

Hal itu menjadikan kita teringat dengan kata dialog yang dilontarkan pada masa rezim SBY-JK. Hal itu pula, yang ditekankan oleh Horta baru-baru ini: “Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu.” Karena itu, penyelesaian masalah pelanggaran HAM merupakan bagian dari komitmen para pihak dari keseluruhan penyelesaian masalah Papua. Memang, pada saat Imparsial dan Jaringan Akademisi untuk Papua Damai melakukan penjajagan perihal dialog, semua peserta di dalam FGD tersebut menunjuk ULMWP sebagai para pihak yang dapat mewakili Papua. Sayangnya, belum ada kebijakan untuk itu dari rezim Jkw-JK.*

 

Penulis adalah Anggota Komnas HAM 2012-2017 dan Anggota Forum Akademisi Papua Damai

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *