Diplomasi Indonesia atas Papua: Success Story in the Crossroad

Oleh: Emil Radhiansyah, M.Si*

Latar Belakang

Papua merupakan kepulauan paling timur di Indonesia timur. Papua terbagi menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papu Barat.  Mendengar kalimat Papua yang terbersit adalah tempat ini adalah beautifully dangerous, sebuah istilah yang hendak menyatakan bahwa suatu tempat tersebut menyimpan keindahan sekaligus berbahaya.  Pulau Papua menyimpan banyak keindahan alam,  terdapat keaneka ragaman hayati yang masih belum terungkap, kekayaan alamnya masih banyak yang belum dikelola dengan baik, tidak hanya kekayaan alam berupa materi tambang sebagaimana yang dikelola oleh Freeport selama puluhan tahun di tanah Papua namun juga kekayaan alam non materialnya. Tempat ini juga sekaligus menyimpan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara mereka yang mengharapkan kemerdekaan dan mereka yang mengharapkan pembangunan secara merata di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Papua yang pada masa kolonial Belanda dikenal dengan sebutan Irian Barat,  menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui Pemungutan Pendapat Rakyat (PEPERA) dan pulau ini dikenal dengan nama Irian Jaya, baru pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid nama Irian Jaya dikembalikan menjadi Papua. Namun Pasca PEPERA keadaan Irian Barat tidak lebih baik dari sebelumnya.  Penolakan terhadap PEPERA merebak menjadi konflik bersenjata yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang tidak puas terhadap hasil PEPERA dan juga terhadap pola pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.  Pasca pergantian kepemimpinan dari rezim orde lama kepada rezim orde baru konflik terbuka semakin tajam antara pemerintah dan kelompok yang dianggap menentang kebijakan pemerintah. Pada era rezim orde baru diterapkan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) pada dua wilayah Indonesia yaitu Irian Jaya dan Aceh.  Pada masa DOM banyak pimpinan politik yang berseberangan pendapat dengan penguasa berakhir di penjara,  termasum mereka yang ada di Irian Jaya. Penerapan DOM dilakukan pada daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.  Di Irian Jaya terdapat Beberap kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka sebagai pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bagi militer mereka dikenal sebagai gerombolan bersenjata pengacau kemanana ( Gerakan Pengacau Keamanan /GPK),  penamaan tersebut dikarenakan terjadinya kontak senjata antara aparatur keamanan militer dan polisi yang tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan GPK OPM,  dan tidak sedikit korban Jiwa dalam konflik tersebut baik dari ABRI,  GPK OPM dan rakyat sipil.

Pasca lengsernya rezim orde baru dengan hadirnya gerakan reformasi, status DOM di Aceh dan Papua dicabut.  Namun pencabutan status tersebut tidak diikuti dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kemanan. Rakyat Papua khususnya mereka yang pernah menjadi tahanan politik menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan hukum. Namun tuntutan tersebut tidak berjalan dengan baik walaupun beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan telah diputuskan oleh pengadilan.  Walaupun demikian masih saja terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI maupun Polri. Sikap aparat keamanan yang tidak berubah dan keseriusan pemerintah yang setengah setengah justru membuat kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua menjalankan perjuangan diplomasi politik dalam dan luar negeri. Tidak hanya itu,  komunitas internasional pun mengalihkan perhatiannya terhadap permasalahan Papua dan mulai mempertanyakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Tuntutan Masyarakat Internasional

Perjuangan rakyat Papua pro kemerdekaan terus berlanjut di Dunia Internasional dan mendapatkan perhatian dari masyarakat serumpun yaitu melanesia yang terdiri dari negara negara seperti Vanuatu, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Kepulauan Solomon, Tonga dan beberapa negara lainnya di Pasifik.  Mereka beranggapan bahwa Papua tidak seharusnya berada di bawah kolonisasi Indonesia.  Untuk memperjuangkan kepentingan negara negara Pasifik dibentuklah suatu organisasi atau forum pasifik Melanesia Spearhead Group (MSG)  yang memperjuangkan hak hak negara pasifik.  Isu Papua menjadi pembicaraan yang serius,  kelompok ini dalam setiap pertemuannya seringkali membawa isu pelanggaran HAM di Papua dan kemungkinan untuk mendukung penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua.  Usaha kelompok pembebasan Papua untuk memasukkan agenda kemerdekaan Papua menemukan momentumnya dalam pembahasan perlunya untuk memasukkan Gerakan Papua Merdeka (United Liberation Movement West Papua/ULMWP) sebagai anggota penuh dalam MSG.  Bila diterima sebagai anggota dengan hak penuh maka kesempatan untuk memasukkan agenda penentuan nasib sendiri melalui MSG kepada Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) akan terbuka lebar,  terlebih MSG merupakan organisasi yang diakui bernanung langsung di bawah PBB. Namun ULMWP baru menerima status sebagai observer (pengamat) dalam pertemuan MSG yang disahkan pada 2015 lalu, walaupun demikian penetapan status tersebut dapat dianggap sebagai keberhasilan ULMWP untuk mendapatkan recognition mengenai status Papua di Dunia Internasional.

Belum lama dalam persidangan Majelis Umum PBB MSG melalui Negara Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu menyatakan pendapatnya dalam forum internasional tersebut mengenai kekhawatiran Mereka terhadap isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia.  Perdanan Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menyatakan bahwa pelanggaran HAM dan perjuangan menentukan nasib sendiri Papua Barat adalah dua hal yang ada pada koin yang sama (wangge, 2016). Kelompok tersebut meminta agar pemerintah Indonesia segera mencabut status operasi keamanan terhadap Papua,  membebaskan tahanan politik, mencabut larangan peliputan jurnalis serta memberikan akses kepada pengamat independen untuk melihat situasi di Papua.

Tidak hanya kelompok MSG,  Parlemen Uni Eropa pun pada persidangan awal tahun 2017 mengecam pelanggaran HAM yamg terjadi di Papua.  Tuntutan Parlemen Uni Eropa adalah meminta kepada pihak berwenang Indonesia mencabut semua tuduhan yang dikenakan terhadap semua aktivis Papua yang menyuarakan pendapat mereka yang merupakan hak konstitusi mereka  (Siadari, 2017). Tuntutan ini dilayangkan setelah adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yang menahan sebanyak 528 aktivis dalam suatu gerakan protes damai termasuk di dalamnya Hosea Yeimo dan Ismael Alua. Desakan Parlemen Eropa tersebut dilandaskan kepada Partnership Cooperation Agreement  (PCA) yang ditandatangani oleh Indonesia-Uni Eropa pada 01 Mei 2014 dalam rangka kerjasama dengan salah satu prasyarat mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Diplomasi Indonesia atas Masalah Papua

Pernyataan beberapa negara Pasifik dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai kondisi Papua merupakan suatu hantaman yang cukup keras bagi Pemerintah Indonesia. Isu Papua merupakan hal yang sensitif bagi Indonesia untuk dibicarakan pada forum Internasional yang dapat bermakna internasionalisasi isu. Bagi pemerintah Indonesia PEPERA yang dilaksanakan pada tahun 1969 di bawah naungan PBB merupakan suatu hasil yang final. Permasalahan Papua merupakan masalah internal Republik Indonesia, yang secara intensif diupayakan munculnya suatu penyelesaian persoalan. Sgala upaya yang menyinggung masalah internal Indonesia akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Nara Masista Rakhmatia seorang diplomat muda Indonesia yang memberikan jawaban sanggahan terhadap Negara-negara Pasifik yang secara spesifik menyebut permasalahan Indonesia, bahwa pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorila Indonesia  (ABC News, 2016).

Jawaban yang diberikan oleh Nara sudah cukup keras, didukung oleh pernyataan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara-negara Pasifik tersebut tetap melakukan internasionalisai isu, namun walaupun demikian  upaya internasionalisasi masalah Papua sudah terjadi. Upaya diplomasi lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah upaya internasionalisasi adalah dengan mendapatkan keanggotaan MSG demi mencegah masuknya ULMWP menjadi anggota penuh pada organisasi tersebut. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan usaha untuk mendekatkan diri dan memberikan pengertian mengenai situasi yang sesungguhnya mengenai Papua.

Menghadapi tekanan dunia internasional,  indonesia harus mampu memainkan peran Politik Luar Negerinya.  Disinilah tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan aktif, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia 1945 mengenai pran aktif Indonesia untuk menciptakan suatu bentuk perdamaian abadi,  menciptakan keamanan dan menjaga kebebasan rakyat Indonesia dalam kedaulatan Indonesia.  Secara aktif pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan negara negara yang tergabung di dalam MSG bahwa pemerintah menjamin keamanan rakyat Papua termasuk di dalamnya mereka yang bertentangan dengan pemerintah.  Dalam rangka meningkatkan hubungam bilateral dengan negara negara pasifik pemerintah dapat meningkatkan hubungan perdagangan yang selama ini hanya pada level biasa biasa saja. Selain negara negara MSG, pemerintah Indonesia pun harus menjaga kedekatan dengan negara negara di pasifik lainnya seperti Australia dan Selandia Baru. Pentingnya menjaga hubungan bilateral tersebut karena Australia dan Selandia Baru memiliki pengaruh yang cukul kuat di pasifik. Tuntutan yang diajukan oleh Parlemen Eropa pun perlu mendapatkan perhatian yang serius, hal ini memiliki dampak dalam hubungan di masa depan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam skema PCA. Dalam diplomasi yang di lakukan oleh Indonesia tidak cukup hanya Meminta masyarakat internasional menghormati kedaulatan Indonesia,  namun pemerintah harus mampu memberikan bukti adanya perkembangan positif dalam permasalahan Papua salah satunya adalah mengangkat secara keseluruhan atau sebagian kebijakan larangan peliputan jurnalistik dan pengamat atau pemerhati HAM internasional bekerjasama dengan LSM dalam negeri yang kredibel antara lain imparsial dan atau KONTRAs.

Disisi lain,  perjuangan diplomasi tidak cukup hanya dilakukan pada lingkungan eksternal, namun juga diperlukan keselarasan dengan hal hal yang dilakukan di dalam negeri.  Penanganan dan pendekatan yang humanis oleh Polri selaku penegak ketertiban dalam negeri,  penarikan pasukan militer organik merupakan suatu langkah maju yang diharapkan.  Selain aparatur keamanan adanya diperlukan suatu komitmen dan political will oleh pelaku politik tingkat nasional dan pemangku kebijakan daerah untuk tidak melakukan politisasi permasalahan di Papua untuk mengejar kekuasaan,  diperlukan suatu niatan yang tulus untum dapat mencarikan dan memberikan jalan keluar atas permasalahan Papua yang telah menahun. Pada akhirnya keberhasilan diplomasi luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan luar negeri seperti Duta Besar,  diplomat serta peran serta masyarakat Indonesia di luar negeri seperti kelompok Mahasiswa dan masyarakat lainnya baik independen ataupun tidak, ditentukan oleh interaksi yang baik oleh stakeholder dalam negeri.

Kesimpulan

Dalam memperjuangkan hadirnya suatu solusi yang abadi bagi persoalan Papua,  pemerintah Indonesia tidak cukup hanya menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghormati hak kedaulatannya namun harus mampu mengajak komunitas internasional untuk bersama dengan pemerintah Indonesia menghasilkan solusi yang baik dan untuk selamanya demi kepentingan masyarakat Papua pada khususnya dan bagi bangsa Indonesia. Kerjasama dalam menghasilkan solusi bagi Papua antara komunitas internasional dan pemerintah Indonesia tentunya dengan memperhatikan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia.  Tekanan yang diberikan oleh masyarakat internasional hanya akan menghadapi penolakan oleh Indonesia dan hal ini dapat berdampak dalam penanganan baik positif atau negatif yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yaitu TNI dan POLRI serta kelompok kepentingan lainnya.

 

Bibliography

ABC News. (2016, September 26). ABC News.net.au. Retrieved February 08, 2017, from ABC News.net.au: www.abc.net.au/news/2016-09-26/indonesia-pacific-islands-spar-at-un-over-human-rights-autonomy/7878292

Siadari, E. E. (2017, Januari 19). Satuharapan.com. Retrieved Februari 08, 2017, from Satuharapan.com: www.satuharapan.com/read-detail/read/resolusi-parlemen-eropa-serukan-pembebasan-aktivis-papua

wangge, H. R. (2016, October 12). unimelb.edu.au. Retrieved February 08, 2017, from The University of Melbourne Website: indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/clumsy-diplomacy-indonesia-papua-and-the pacific/

Baho, Arkilaus. (2013, Juni 13). Kompasiana.com. retrieved Februari 08, 2017, from kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/arki.papua/status-papua-dalam-ri-paska-msg_552ffbab6ea834f5798b45f3

Aditjondro, George J. (2000, Juli). Watchindonesia.org. retrieved February 06, 2017, from watchindonesia.org: http://www.watchindonesia.org/2547/entwicklung-in-papua-george-junus-aditjondro?lang=ID

Elmsile, Jim. (2017, February 07) Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenge and Opportunities, in Regionalism, Security and Cooperation in Oceania,

 

 

* Merupakan Dosen Hubungan Internasional pada Fakultas Falsafah Peradaban, Universitas Paramadina.

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *