Evaluasi Sektor Keamanan dan Perdamaian di Papua

Oleh : Beni Sukadis*

Selama dua tahun menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo sudah empat kali berkunjung ke Papua. Hal ini menunjukan perhatian yang besar pada Propinsi Papua yang mana sebagian besar kunjungannya dalam rangka melakukan peresmian infrastruktur, program ekonomi dan program sosial lainnya. Di lain pihak banyak yang mengkritik kunjungan itu belum menunjukkan perubahan berarti bagi kondisi sosial-politik dan keamanan setempat. Padahal, Papua sudah mendapatkan status sebagai Otonomi Khusus sejak 2001 hingga kini, tetapi konflik antara sekelompok masyarakat Papua dan pemerintah RI masih terjadi.

Sebenarnya pada 2015, Presiden Jokowi sempat membebaskan tahanan politik OPM sebagai tanda keseriusannya dalam mengatasi konflik ini, namun hal ini disambut dingin oleh pemimpinnya Felip Karma. Felip menyatakan tuntutannya hanya satu yakni berjuang bagi Papua yang merdeka. Artinya, tuntutan sebagian masyarakat Papua yakni merdeka tentu bertolak belakang dengan isu kedaulatan dan integritas nasional dalam bingkai NKRI yang menjadi hal yang mutlak diperjuangkan Presiden RI Jokowi.

Selama beberapa tahun belakangan aktivitas politik kelompok pro-kemerdekaan semakin meningkat yang berimplikasi pada sejumlah penangkapan beberapa aktivis dan bahkan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Sehingga, bisa dikatakan situasi sosial politik dan keamanan makin memanas di Papua. Pendekatan represif ataupun keamanan tidak akan menyelesaikan masalah. Situasi keamanan di kawasan pegunungan masih rawan gerakan separatis bersenjata khususnya di Kabupaten Timika, Jayawijaya, Paniai dan kota Jayapura. Hasil penelitian The Habibie Center menyatakan selama 2005-2012 sebanyak 73 persen kekerasan berasal dari kelompok separatis bersenjata yang terjadi di daerah itu (Inggrid G. Mustikawati 2013). Hal ini menunjukkan bahwa situasi keamanan cukup rawan di beberapa tempat.

Namun, hingga kini belum terjadi perubahan kebijakan keamanan yang drastis selama pemerintahan Joko Widodo. Nampaknya pemerintah masih terfokus pada pengamanan wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika. Hal ini terlihat dengan berbagai kesatuan militer yang ada di Timika. Pemerintah masih menjalankan kebijakan keamanan melalui sejumlah operasi militer terbatas, tapi tidak ada deklarasi keadaan bahaya di sejumlah tempat yang rawan ini.

Sementara, reformasi sektor keamanan (RSK) terutama TNI dan Polri berjalan mandek. Kedua lembaga ini masih dominan dalam mengatasi persoalan keamanan di Papua, bahkan performa Polri sebagai pengemban tugas utama penegakan hukum makin buruk dengan terjadi berbagai kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat  Brimob. Kekerasan ini semakin menumbuhkan perlawanan dari kelompok masyarakat sipil Papua yang akhirnya membuat kantung-kantung resistensi makin membesar di berbagai tingkatan masyarakat terutama yang berpendidikan baik di Papua ataupun di luar Papua.

Sebenarnya ada tiga wacana yang mewarnai konsep reformasi sektor keamanan (RSK) terkait dengan konteks pembangunan, negara transisional ataupun di negara pasca konflik yaitu: (1). RSK memfasilitasi pembangunan; (2). RSK mendorong situasi kondusif bagi demokrasi, mengurangi otoritarian politik dan memperluas transparansi serta akuntabilitas publik dalam isu pertahanan dan keamanan; (3). RSK kunci dalam mengobati luka dalam masyarakat ketika terjadi reintegrasi kelompok bertikai dan dalam membangun kembali institusi yang sah dan dipercaya oleh publik (Stalvant, 2012). Sebenarnya hal paling substansial dari RSK adalah transparansi dan pertanggungjawaban dari aparat keamanan pada otoritas sipil dalam kerangka pengawasan politik.

Dalam konteks Papua, nampaknya TNI dan Polri belum mendapat pengawasan politik yang optimal baik secara internal maupun eksternal. Sehingga pelanggaran HAM dan kekerasan politik masih terjadi secara sporadis. Yang menjadi soal juga kepolisian daerah (Polda) Papua merupakan kepanjangan tangan dari Mabes Polri (cq. pemerintah pusat), yang secara de fakto hampir tidak tersentuh pengawasan politik di daerah. Karena Kepala Polda bukan anak buah Gubernur, maka Gubernur pun tidak bisa menjalankan pengawasan politik secara langsung ke kinerja Polda.

Sedangkan, status keadaan keamanan Papua hingga kini tidak jelas (Reza, 2012), disisi lain rotasi pasukan keamanan masih terjadi. Namun, sesuai UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pengerahan pasukan TNI harus mendapat instruksi dari otoritas politik dalam hal ini Presiden. Seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (1). Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI; (2). Dalam hal pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[1] Bisa dikatakan, proses politik dalam mekanisme pengiriman TNI tidak terjadi sebagaimana mestinya, terutama karena ketiadaan deklarasi status keadaan bahaya di Papua. Artinya terdapat kesenjangan antara aturan UU dan praktek di lapangan membuka celah yang rentan terjadinya penyimpangan dan kekerasan. Contohnya, kasus kekerasan dari aparat Polri kepada rakyat Papua makin meningkat belakangan ini.

Dengan status keamanan yang tidak jelas dan pengawasan politik yang lemah atas aktor keamanan, maka pertanggungjawaban operasi TNI dan Polri di sana tidak jelas. Kondisi di Papua sejak awal reformasi dengan diberikan otonomi khusus belum dapat meredakan konflik, termasuk upaya Presiden Jokowi yang telah datang ke Papua. Upaya perdamaian melalui dialog masih belum mencapai titik temu antara Papua dengan Jakarta. Sehingga upaya perdamaian masih jauh dari harapan karena masyarakat Papua mulai kehilangan harapan dan kesabaran dalam memperjuangkan tuntutan sebagai manusia Indonesia yang bermartabat.  **

[1] Lihat Pasal 14, ayat 1 hingga 5 dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

 

Penulis adalah  peneliti senior LESPERSSI

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *