Kebebasan Berekespresi di Papua

Oleh : Asfinawati*

Apa pendapat kita bila mendengar puluhan orang bahkan ratusan ditangkap karena melakukan  aksi unjuk rasa damai, semata-mata karena melakukan aksi? Mari kita lebih nyatakan lagi ilustrasi tersebut. Misal ratusan perempuan ditangkap saat melakukan aksi unjuk rasa pada hari buruh 1 Mei. Atau puluhan buruh migran ditangkap saat melakukan aksi unjuk rasa solidaritas kepada kaum tani di depan istana. Tentu penangkapan-penangkapan ini akan dengan mudah kita katakan tidak beralasan.

Bagaimana jika kata perempuan dan buruh migran kita ganti dengan mahasiswa Papua? Mungkin sebagian dari kita mulai ragu dan mengajukan pertanyaan. Apa isu yang dibawa oleh mereka? Apakah tentang kemerdekaan? Pertanyaan-pertanyaan ini persis yang dijadikan alasan aparat untuk menangkap mereka, karena jika aksi damai ini dilakukan di luar isu Papua maka praktek penangkapan semasif ini tidak ditemukan.

Misalnya penangkapan terhadap 1.724 peserta aksi unjuk rasa secara damai dalam rangka mendukung United Liberation Movement for West Papua menjadi sebagai anggota penuh dari MSG (The Melanesian Spearhead Group), organisasi antar-pemerintah sub-regional Pasifik.[1] Berikut data penangkapan tersebut[2]

No. Tanggal ditangkap Daerah Alasan Jumlah orang ditangkap
1. 29 April – 1 Mei ·         Jayapura,

·         Wamena,

·         Merauke

membagikan selebaran mengajak orang untuk bergabung dalam unjuk rasa 50
2. 2 Mei Semarang

 

Unjuk rasa damai 45
3. 2 Mei Makassar Unjuk rasa damai 42
4. 2 Mei Sorong dan Fakfak Unjuk rasa damai 67
5. 2 Mei Merauke & Wamena

 

130
6. 2 Mei Jayapura Unjuk rasa damai 1.450

 

Mari kita uji apakah alasan penangkapan mereka memiliki alasan yang sah menurut kerangka hukum. Indonesia telah menjadikan Kovenan Hak Sipil dan Politik menjadi hukum Indonesia melalui UU 12/2005. pasal 19 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik mengatur

“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Benar jika kebebasan berekspresi memiliki batasan yaitu pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan “hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

  1. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
  2. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Artinya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi termasuk aksi Papua hanya dapat dilakukan apabila telah ada hukum yang mengaturnya. Selain itu hanya dapat dilakukan apabila “diperlukan”. UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum hanya memuat sanksi dibubarkan apabila melanggar aturan dalam penyampaian pendapat di muka umum.[3] Sedangkan sanksi proses pidana hanya dijatuhkan pada mereka yang melanggar hukum yang merupakan kejahatan (pelaku tindak pidana pelanggaran tidak bisa diproses pidana)[4].

Tentu pertanyaan kita berikutnya apa yang dimaksud dengan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum? Prinsip Siracusa memberikan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu:

  1. “national security”/keamanan nasional.
    Yang dimaksud adalah untuk melindungi keberadaan suatu bangsa atau keutuhan teritorialnya atau kemerdekaan politik melawan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak bisa diberlakukan dalam hal berikut:
  • sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan untuk mencegah ancaman yang bersifat lokal atau relatif terisolasi kepada hukum dan ketertiban.
  • sebagai dalih untuk memberlakukan pembatasan yang kabur atau sewenang-wenang dan hanya bisa diberlakukan ketika terdapat perlindungan yang memadai dan pemulihan efektif untuk pelanggaran.
  • tidak memberlakukan keamanan nasional sebagai pembenaran untuk langkah-langkah yang ditujukan untuk menekan oposisi atau praktik represif kepada masyarakatnya.
  1. “public morals”/moral publik
    harus diartikan sebagai moralitas yang tidak berasal dari 1 kultur pada suatu waktu saja dan pembatasan tersebut dilakukan untuk merawat penghormatan kepada nilai fundamental komunitas. Pembatasan ini harus mengikuti prinsip non diskriminasi.
  1. public health”/kesehatan publik
    harus diartikan ancaman serius kepada kesehatan masyarakat atau individu anggota masyarakat. Langkah-langkah ini harus secara spesifik bertujuan untuk mencegah penyakit atau cedera atau menyediakan perawatan untuk yang sakit dan cedera. Dan hal ini harus sesuai dengan peraturan kesehatan internasional dari WHO.
  1. “public order (ordre public)”/ketertiban publik
    dapat diartikan sebagai gabungan peraturan yang memastikan fungsi masyarakat atau atau serangkaian prinsip mendasar yang menjadi dasar pendirian masyarakat. Menghormati HAM adalah bagian dari ketertiban publik. Ketertiban publik harus diinterpretasikan dalam konteks tujuan HAM tertentu yang terbatas pada dasar pembatasan ini. Selain itu tanggungjawab badan atau aparat negara untuk merawat ketertiban publik harus menjadi subyek untuk mengkontrol pelaksanaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan, atau badan independen yang kompeten lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat jika penangkapanterhadap aksi terkait isu Papua tidak memiliki alasan yang sah. Dengan kata lain negara telah melakukan diskriminasi.

______

[1] Siaran Pers LBH Jakarta 3 Mei 2016.

[2] Diolah dari Amnesty International

[3] Pasal 15 menyatakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11.

[4] Pasal 16 jo. pasal 18 UU 9/1998.

 

*Penulis adalah Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *