Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian

Oleh: Gufron Mabruri*

Senin, 04 Sep 2017 17:30 | editor : Miftakhul F.S

 

Jawapos.com-Penanganan Maraknya ujaran kebencian diruang publik hingga kini masih merupakan persoalan pelik. salah satu masalah utamanya, isu ujaran kebencian belum secara baik dan jelas dipahami, bukan hanya oleh anggota masyarakat sehingga masih saja ada yang tergerak untuk melakukan ujaran-ujaran kebencian di ruang publik, tetapi juga kalangan para penyelenggara negara sendiri. tidak sedikit orang yang belum bisa membedakan mana bentuk ekspresi yang merupakan suatu ujaran kebencian dan mana yang bukan.

Kekaburan dan bahkan persepsi yang keliru di dalam memahami ujaran kebencian menimbulkan persoalan baru. Misalnya terlihat dari penggunaan istilah ini yang kadang kala dipertukarkan dengan istilah lain, atau penerapan delik ujaran kebencian yang acap kali dikenakan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang absah.

Tentu saja, adanya perhatian yang semakin besar atas isu ujaran kebencian dan langkah tegas pemerintah sebagai perkembangan positif. Apalagi ujaran kebencian dianggap tidak hanya mengancam kebinekaan, tetapi seperti banyak dicatat sejumlah laporan dinilai juga ikut berkontribusi mendorong terjadinya defisit dalam sejumlah isu kebebasan dan HAM, khususnya menyangkut hak-hak asasi anggota kelompok minoritas di masyarakat.

Meski demikian, penanganan maraknya ujaran kebencian membutuhkan kehati-hatian dan tidak boleh dijalankan secara semena-mena sehingga tidak memberangus ekspresi lain yang absah dan sebenarnya harus dilindungi. Kebijakan dan penanganan yang semena-mena bisa membuka pintu celah bagi pemberangusan kebebasan berekspresi, atau disalahgunakan oleh penguasa atau pemerintah untuk merepresi oposisi politik atau kritik politik yang sebenarnya esensial dalam masyarakat demokratik.

Kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang telah dijamin dan memiliki makna esensial dalam demokrasi. Kebebasan ini sebagai suatu hak asasi yang penting dan unik. Kebebasan berekspresi menjadi jembatan bagi pemenuhan hak asasi lain. Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun sipil dan politik sering dimulai dari kritik-kritik terhadap pemerintah lewat berbagai ekspresi dengan menggunakan sarana-sarana yang ada. Meski juga diakui kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut dan bisa dilimitasi.

Dalam perspektif HAM, ada beberapa tipe ekspresi yang bisa dilimitasi di mana ujaran kebencian tercakup salah satunya. Tipe ekspresi ini juga dikategorikan sebagai tindak pidana.

Secara konseptual, ujaran kebencian sering dirujuk sebagai bentuk ekspresi (tulisan, ucapan, bahasa gestur, atau pidato) yang bisa mendorong atau menghasut kebencian terhadap anggota suatu kelompok tertentu atas dasar identitasnya, seperti kebangsaan, ras, agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Ada dua unsur utama dalam ujaran kebencian. Pertama, kebencian (hate), yakni emosi yang kuat dan irasional yang berbentuk penghinaan, permusuhan, dan kebencian terhadap individu atau kelompok yang dijadikan target lantaran memiliki karakteristik tertentu yang dilindungi (diakui hukum internasional) seperti ras, warna kulit, agama, keturunan, adat, suku bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual.

Kedua, pidato atau perkataan (speech), yakni setiap ekspresi untuk menyampaikan pendapat atau ide –membawa pendapat atau ide internal ke publik– yang dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: tulis, nonverbal, visual atau artistik, dan dapat disebarluaskan melalui media, termasuk internet, barang cetak, radio, atau televisi.

Dan bahkan, kalau kita merujuk pada penjelasan normatif pasal 20 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005, konsep ujaran kebencian dirumuskan lebih ketat lagi. Selain kedua unsur utama di atas, suatu ekspresi bisa disebut sebagai ujaran kebencian mensyaratkan adanya unsur ’’hasutan’’ yang bisa mendorong orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan.

Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan tidak semua bentuk ekspresi kebencian bisa dikategorikan sebagai ’’ujaran kebencian’’. Esensi konsep ujaran kebencian bukan merujuk pada ekspresi kebencian yang sifatnya umum, tetapi ekspresi kebencian yang mendorong orang untuk melakukan diskriminasi atau kekerasan berdasar alasan suku, agama, ras, maupun kebangsaan. Sejauh dua unsur dan tidak adanya hasutan, suatu ekspresi tidak bisa diidentifikasi dan dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Berbagai studi atau kajian juga mengungkapkan ranah ujaran kebencian dalam hubungan sosial. Dilihat dari sasarannya, korban ujaran kebencian bisa merupakan individu ataupun kelompok oleh karena latar belakang identitas yang dimilikinya, seperti agama, suku, ras, atau kebangsaan. Meski target korban ujaran kebencian kadang kala individu, sebetulnya yang dirujuk bukan individu itu, tetapi identitas tertentu.

Dengan demikian, secara konsep dan praktik tidak dikenal ujaran kebencian berdimensi vertikal terhadap penguasa atau pemerintah. Apalagi pada 2007 Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mencabut pasal 154 dan pasal 155 KUHP tentang ujaran kebencian terhadap penguasa atau pemerintah. Delik ini dikhawatirkan menjadi instrumen politik untuk merepresi kritik publik terhadap pemerintah. (*)

(*Aktivis HAM, wakil direktur Imparsial)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *