Konflik Papua, Pendekatan Keamanan dan Dialog

Oleh: Aisah Putri Budiatri dan Diandra Mengko*

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sesungguhnya telah menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk merubah paradigma penyelesaikan konflik di dalam negeri, tak terkecuali konflik Papua. Banyak pihak yang berharap agar pemerintah segera meninggalkan pendekatan keamanan dan mulai menyelesaikan konflik Papua secara damai. Pada awalnya, harapan ini bagai gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah yang menghapuskan DOM (Daerah Operasi Militer) serta menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua (sebagai implikasi pemisahan fungsi TNI-Polri). Lebih jauh, pemerintah juga mulai menjajaki pendekatan kesejahteraan dengan menerapkan UU Otonomi Khusus pada tahun 2001 dan memberikan dana otonomi khusus untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Papua hingga saat ini.

Meski terdapat perubahan kebijakan, namun warisan narasi “NKRI Harga Mati vs Tuntutan Papua Merdeka” nampaknya masih terus dipertahankan untuk menjustifikasi pendekatan keamanan terhadap konflik di Papua. Implikasinya, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus terjadi, seperti yang dapat kita lihat pada kasus pembunuhan Theys Eluay pada 2001, tindak kekerasan TNI terhadap warga sipil di Puncak Jaya yang videonya sempat diunggah pada 2010, serta penganiayaan terhadap Edison Matuan oleh aparat kepolisian di awal tahun 2017 ini. Lebih jauh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2016 lalu juga mencatatkan bahwa sejak April-September saja sudah ada 2.282 orang ditangkap saat melakukan aksi damai. Selain itu, penangkapan juga sering kali menimpa warga sipil yang mengibarkan bendera ‘Bintang Kejora’. Padahal, bagi kebanyakan Orang Papua, Bintang Kejora adalah lambang kultural yang memiliki akar sejarah panjang dalam budaya Papua, bukan lambang politik. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat pernyataan Gus Dur pada saat menjabat sebagai Presiden bahwa aparat keamanan perlu melihat bendera Bintang Kejora sebagai simbol kultural. Berbagai kasus tersebut sesungguhnya mengindikasikan bahwa pemerintah masih memandang segala sesuatu yang dilakukan Orang Papua sebagai ancaman terhadap keutuhan NKRI, atau lebih spesifik sebagai ancaman keamanan nasional yang, sayangnya, dipandang tepat untuk dihadapi dengan pendekatan keamanan.

“NKRI harga mati” memang dapat dipahami sebagai suatu jargon untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Tetapi hal ini tidak berarti dapat menjustifikasi penempatan warga negara sebagai ancaman keamanan nasional. Penting untuk dipahami bahwa dewasa ini, konsep keamanan telah mengalami perluasan makna. Keamanan tidak lagi dapat dipandang sebagai keamanan negara saja, melainkan perlu juga mempertimbangkan tujuan akhirnya (the ultimate goal), yaitu perlindungan terhadap warga negara. Keamanan menjadi bermakna ketika warga negara mendapat keuntungan langsung dari kebijakan keamanan nasional (benefactor security). Sehingga bagaimana mungkin suatu pendekatan keamanan dinyatakan baik, apabila pihak yang seharusnya menerima keuntungan dari kebijakan keamanan justru menjadi ancaman itu sendiri?

Sudah saatnya bagi pemerintah untuk memaknai “NKRI Harga Mati” secara luas terhadap persoalan konflik Papua. Apabila “NKRI Harga Mati” diartikan sebagai cara apapun yang dilakukan untuk mempertahankan keutuhan, maka seharusnya hal ini juga memungkinkan dilakukannya pendekatan-pendekatan lain, tanpa harus menempatkan warga negaranya sendiri sebagai ancaman. Kiranya pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini sudah cukup memberikan gambaran bahwa hal ini tidak memiliki korelasi positif dengan hilangnya aspirasi untuk merdeka. Bahkan yang muncul adalah nuansa ketidakpercayaan (distrust) dari masyarakat di Papua yang kian mengental setiap kali terjadi kekerasan.

Alternatif Pendekatan Lain

Kenyataan yang perlu dipahami saat ini adalah kondisi masyarakat Papua yang masih terus dihantui oleh ketidaksejahteraan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang tidak merata, terabaikannya hak dasar sosial-budaya Orang Asli Papua (OAP), terpeliharanya stigma dan diskriminasi OAP, dan tidak terselesaikannya konflik. Dalam konteks itu, cukup jelas bahwa pendekatan kesejahteraan saja –tanpa merubah pendekatan keamanan, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan distrust yang terjadi antara pemerintah dengan OAP, maupun sebaliknya.

Kepercayaan adalah suatu modal dasar dari upaya resolusi konflik yang perlu diupayakan, dan tidak akan datang dengan cuma-cuma. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah perlu membuka diri untuk mempertimbangkan pendekatan-pendekatan lain untuk melengkapi upaya percepatan pembangunan yang sudah dilakukan di Papua. Pendekatan dialogis dapat menjadi pilihan bagi pemerintah dan Papua untuk menyelesaikan kebuntuan kepercayaan diantara keduanya. Melalui dialog diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat membangun ulang komunikasi keduanya, sekaligus memupuk rasa saling percaya. Dialog akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat di Papua untuk mencari solusi bersama, dan karenanya hasil dialog akan mendapatkan legitimasi yang kuat untuk diterapkan dalam penyelesaian konflik.

Dialog bukanlah hal yang tak mungkin diterapkan untuk Papua. Pemerintah, sejak SBY hingga Jokowi, telah membuka peluang penyelesaian konflik melalui dialog. Dialog juga bukan hal baru bagi Indonesia. Beberapa konflik di dalam negeri, termasuk Aceh dan Poso, dapat diselesaikan melalui dialog. Pada taraf internasional pun, Indonesia juga mendorong proses dialog damai di Italia, Serbia dan Filipina Selatan. Hal yang dibutuhkan saat ini hanya lah komitmen serius dari pemerintah untuk menjalankan dialog Papua.

Dialog dapat membuka jalan untuk membangun kepercayaan Orang Papua terhadap pemerintah, dan begitu pula sebaliknya. Dialog menjadi langkah resolusi konflik untuk Papua yang dilakukan secara damai, tanpa perlu mengangkat senjata. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Alm) Muridan –Peneliti LIPI yang telah belasan tahun melakukan penelitian tentang Papua, “Dialog tidak akan membunuh siapapun, jika gagal, maka kita dapat memulai dialog kembali”. *

 

*Aisah dan Diandra adalah Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI.

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *