Konflik Papua, Politik Setengah Hati, dan Jalan Dialog

Oleh : Sholehudin A Aziz*

Memperbincangkan Papua seakan tak pernah berakhir. Lembaran sejarah penyelesaian konflik Papua tak ubahnya seperti kertas “buram” penuh coretan yang menyimpan sejuta persoalan. Bila ada pertanyaan, kapankah konflik Papua berakhir? Saya kira tak akan ada satupun yang bisa menjawabnya, bahkan oleh seorang Presiden sekalipun.
53 tahun sudah konflik Papua terjadi. Selama kurun waktu yang cukup lama tersebut, upaya penyelesaian konflik Papua seakan “stagnan” tanpa perkembangan berarti. Konteks Papua saat ini tidak bisa dilepaskan dari diskursus seputar HAM, Otonomi Khusus, dan gerakan kemerdekaan dari NKRI. Aroma konflik disertai kekerasan senantiasa menjadi hiasan abadi masyarakat Papua dengan jumlah korban yang terus berjatuhan. Belum lagi masalah ketidak-adilan, kesenjangan social dan kesejahteraan masyarakat Papua yang masih jauh dari harapan. Pastinya, hingga saat ini, masyarakat Papua masih tetap menyandang status “daerah tertinggal” dimana narasi-narasi “kekalahan” dengan mudah kita dapatkan dari pemberitaan media massa baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, social budaya hingga kesehatan.

Yang pasti, janji-janji penyelesaian konflik Papua secara komprehensif masih sebatas jargon utopis semata yang jauh dari kenyataan. Semenjak era kepemimpinan Presiden Soeharto dan Habibie dengan kebijakan Daerah Operasi Militern (DOM), Abdurrahman Wahid dengan pelaksanaan Kongres Papua, Megawati dengan UU Otonomi Khusus (Otsus), hingga kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Unit Percepatan Pembanguan Papua dan Papua Barat (UP4B), kesemuanya dianggap “gagal” memberikan kepastian penyelesaian konflik di tanah Papua ini.
Lantas apa sesungguhnya yang menyebabkan upaya penyelesaian konflik Papua menemui jalan buntu? Jawabannya mungkin sangat beragam, namun ada hal krusial yang belum bisa menjadi jawabannya yaitu pemerintah menerapkan politik “setengah hati” untuk Papua. Yang dimaksud politik “setengah hati” adalah keengganan pemerintah menyelesaikan problem utama konflik Papua. Keseriusan pemerintah menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan bermartabat memang perlu dikaji lebih dalam lagi. Selama ini, semua opsi-opsi yang digulirkan pemerintah untuk Papua terkesan begitu “instan” dan sekedar dimaksudkan untuk meredam keinginan Papua merdeka.

Melihat hal tersebut, wajar bila banyak kalangan menilai bahwa pemangku kekuasaan di Jakarta belum sepenuhnya memahami akar dan problem Papua yang sesungguhnya sehingga seringkali menyebabkan salah “diagnosis” dan salah “memberikan obat”, akibatnya program-program yang dijalankan salah sasaran dan tidak berjalan maksimal. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan akar konfliknya menjadi kabur atau menjadi terlihat memiliki akar konflik yang banyak sehingga semaki lama semakin sulit diselesaikan. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Otto Syamsuddin Ishak, konflik di Papua ini tak ubahnya seperti Ubi Jalar Papua, ketika dahannya menyentuh tanah, maka muncul akar baru dengan umbi yang besar. Ini berarti pelbagai upaya penyelesaian konflik Papua ternyata malah menimbulkan masalah baru yang semakin pelik untuk diselesaikan.

Persoalan konflik Papua sesungguhnya adalah distorsi sejarah Papua. Ketika distorsi sejarah Papua yaitu perihal sejarah proses integrasi Papua ke Indonesia tidak diselesaikan dengan baik maka akhirnya memicu munculnya dua kubu besar yang saling berkonflik hingga saat ini yaitu pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pro Kemerdekaan. Bagi pihak yang pro NKRI, masalah status politik Papua dalam negara Indonesia dianggap sudah final dalam artian bahwa tanah Papua adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan (terintegral) dari NKRI. Legalitas hukum Internasional bagi Papua dalam NKRI adalah dengan keluarnya resolusi PBB Nomor 2504 tentang hasil penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang menyatakan bahwa rakyat Papua memilih bergabung dalam NKRI.

Hal ini berbeda jauh dengan pemahaman pihak yang pro Kemerdekaan, dimana mereka merasa telah merdeka dan berdaulat secara politik pada tanggal 1 Desember 1961. Dimana pada saat itu, bendera bintang fajar berkibar sekaligus lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” telah bergema di seluruh tanah Papua. Mereka menganggap bahwa keberadaan NKRI di Tanah Papua adalah bagian dari aneksasi terhadap negara dan bangsa Papua. Persoalan distiorsi sejarah inilah yang tak pernah dituntaskan hingga hari ini.

Hal lain yang menyebabkan langgengnya konflik di Papua adalah kegagalan pemerintah Indonesia mengelola post-integrasi, dimana segala bentuk ekspresi identitas dan pengalaman sejarah masyarakat Papua direndahkan dan dikambinghitamkan menjadi gerakan separatis dan ekstrimis dengan symbol utama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagai akibatnya, kemudian muncul persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi “Operasi Jaring Merah”. Kala itu tentara tidak hanya menembaki para anggota OPM, melainkan juga membakar kampung-kampung dalam rangka mendukung upaya tersebut. Kehadiran DOM ini benar-benar memunculkan “memoria passionis” yaitu sejarah dan ingatan kolektif tentang penderitaan bersama yang sulit terlupakan.

Begitu juga dengan pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua juga menjadi problem tersendiri yang tak kalah beratnya. Otsus yang dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua ternyata dalam praktiknya “jauh panggang dari api” alias gagal. Dalam 15 tahun perjalanannya, Otsus ternyata hanyalah tonggak keropos, tidak tahan banting dan hampir kehilangan arah. Sementara implementasinya terhadap 5 substansi pokok yang digadang-gadang akan mampu menyejahterakan masyarakat Papua, hampir semuanya rontok. Semua itu disebabkan oleh buruknya manajemen pengelolaan sehingga rentan dimanipulasi, dikorupsi dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dana Otsus yang digelontorkan pemerintah untuk Papua hingga 2016 yang berjumlah 52,6 trilyun ternyata belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Papua. Penikmat sejati dana Otsus adalah kalangan elit Papua dan kelompok-kelompok tertentu saja sementara masyarakat Papua secara umum harus rela “gigit jari” tidak sempat menikmati “kue” Otsus yang begitu menggiurkan.

Lantas sampai kapankah konflik Papua ini bisa diselesaikan? Bagaimana dengan kebijakan politik Jokowi perihal Papua? Penyelesaian konflik di Bumi Cendrawasih ini akan berakhir bila masing-masing pihak memiliki cara pandang dan spektrum yang sama dalam memandang akar-akar konflik yang terjadi. Bila keduanya belum memiliki perspektif yang sama maka hampir bisa dipastikan akan sulit menyelesaikannya dalam waktu dekat ini. Sejarah integrasi politik Papua harus “berani” di diskusikan dan diluruskan bersama; Kasus-kasus pelanggaran HAM Papua harus di usut tuntas; dan kesenjangan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur harus ditingkatkan.

Tak bisa dipungkiri bahwa komitmen pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 2 tahun pemerintahannya membawa secercah harapan baru. Perhatian Jokowi melalui beberapa kali kunjungan ke tanah Papua disambut hangat oleh masyarakat Papua. Jokowi pun menggulirkan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua seperti pembangunan jalur kereta api, tol laut, pengembangan bandara dan kebijakan BBM satu harga di seluruh Papua. Semua ini sesungguhnya bisa menjadi modal utama kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintahan Jokowi ini.

Namun semua komitmen di atas, dianggap belum cukup dalam kerangka penyelesaian konflik Papua secara komprehensif. Sebagian kalangan menganggap kebijakan ini sekedar “memberi permen dan mainan” agar bisa berhenti “protes” dan menggaungkan “pemberontakan”. Harus di ingat bahwa membangun Papua bukan hanya semata-mata tentang uang semata. Bayangkan saja, 53 tahun konflik Papua berlangsung namun hingga kini masih belum ada titik temu penyelesaian yang berarti. 15 tahun sudah Otsus diberlakukan di Papua dengan trilyunan dana, tapi tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Masyarakat Papua masih terus berkubang dalam narasi “kekalahan” dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, Jokowi harus hadir dengan kebijakan-kebijakan “sepenuh hati” untuk Papua tanah damai.

Selanjutnya, bagaimanakah upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua ini? Sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah harus melakukan kajian mendalam dan evaluasi terhadap beragam langkah-langkah penyelesaian konflik Papua terdahulu. Hal ini penting agar pemerintah tidak tercebur ke dalam “lubang kegagalan” yang sama. Pendekatan keamanan seperti DOM dan turunannya harus dipastikan tidak menjadi opsi penyelesaian konflik Papua karena akan menambah penderitaan masyarakat Papua sendiri. Keberadaan dan keberlangsungan Undang-undang Otsus dan Otsus Plus harus dikaji kembali karena terbukti tidak memiliki efektifitas dan manfaat yang signifikan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Papua.

Apalagi saat ini, mulai muncul kembali “arus kuat” desakan dan tuntutan hak politik Papua Merdeka melalui referendum untuk memilih Papua berdiri sendiri sebagai sebuah negara atau tetap bergabung dengan NKRI terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa baik yang berada di Papua maupun di luar negeri. Di dalam negeri, kalangan mahasiswa Papua di berbagai Kota seperti Yogyakarta dan Jakarta begitu aktif menggalang dukungan untuk Papua merdeka. Mereka bahkan sudah memiliki struktur organisasi dan rencana strategis meta plan perjuangan mereka. Dari luar negeri misalnya, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), sebuah wadah politik menuju kemerdekaan Papua, juga sangat gencar mengkampanyekan tuntutan referendum dan kemerdekaan Papua. Mereka bahkan telah mengklaim mendapat dukungan politik dari negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group sebuah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; serta Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru (aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru).
Melihat realitas ini, pemerintah Indonesia harus benar-benar pintar “berhitung” secara cermat sebelum mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk Papua. Pengalaman pahit terdahulu jangan sampai terulang kembali. Kebijakan kurang aplikatif dan rentan gagal jangan sampai dijadikan kebijakan kembali.

Menurut pandangan saya, dari seluruh opsi yang pernah ada, muara penyelesaian konflik dan persoalan Papua ini harus diselesaikan melalui jalan DIALOG yang berkesetaraan sebagai ujung tombaknya. Dialog yang berkesetaraan ini harus melibatkan seluruh stakeholder konflik Papua baik yang berada di Papua maupun yang berada di luar negeri. Pilihan Dialog adalah pilihan paling elegan dan bermartabat demi menghindari konflik kekerasan tak berujung yang notabene akan menyengsarakan masyarakat Papua di masa depan.

Jalan dialog sesungguhnya memiliki masa depan yang cerah karena ternyata selain didukung oleh kalangan pemerintah, inisiatif ini juga mendapat respons positif dari banyak kalangan di Papua sendiri. Mayoritas masyarakat Papua serta beberapa kelompok pro Kemerdekaan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih bergerilya di hutan, juga mendukung inisiatif dialog perdamaian dengan pemerintah ini. Kalangan pemegang otoritas keagamaan di Papua pun juga demikian adanya. Walau demikian, harus pula diakui banyak kalangan yang tidak setuju bahkan cenderung apatis dan pesimistis dengan inisiatif dialog ini seperti United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan beberapa kelompok OPM lainnya.

Sebenarnya, konsep dan roadmap dialog antara pemerintah Indonesia dan Papua sudah pernah dipresentasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bentukan pemerintah dan Jaringan Damai Papua (JDP) bentukan Pater Neles Tebay, namun hingga kini belum pernah dibahas secara serius oleh pemerintah Indonesia bersama sama perwakilan masyarakat Papua.

Komitmen untuk melakukan dialog damai sesungguhnya tidaklah cukup. Butuh keinginan yang lebih kuat dengan berusaha mengimplementasikan inisiatif dialog tersebut ke dalam kebijakan dan program-program nyata. Problem utama dialog ini sesungguhnya adalah adanya distrust atau rasa tidak saling percaya di antara pihak-pihak yang berkonflik. Maka dari itu, pemerintahan Jokowi saat ini, memiliki tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan mutual trust antar pemerintah dan masyarakat Papua demi terealisasinya jalan dialog damai yang lebih bermartabat.

Lantas apa saja materi dialog yang musti didiskusikan? Menurut saya, terdapat 3 hal penting yang harus masuk dalam kerangka dialog antara Jakarta dan Papua yaitu:

Pertama, mengenai sejarah integrasi politik Papua ke NKRI. Memang tidak mudah mendiskusikannya namun harus ditempuh untuk menemukan titik temu sejarah yang hilang dan multi tafsir ini. Untuk menjaga netralitas kepentingan, peserta dialog harus melibatkan 4 stakeholder atau aktor penting yaitu pihak yang pro terhadap pelurusan sejarah dengan berbagai pendapatnya (bisa diwakili oleh OPM). Pihak yang kontra terhadap pelurusan sejarah juga dengan berbagai pendapatnya (bisa diwakili oleh Pemerintah). Para akademisi dan aktifis HAM dengan segala pendapatnya (bisa diwakili pengamat, aktifis, korban konflik) dan terakhir adalah warga Papua sebagai objek langsung penerima manfaat dan konsekuensi atas hasil dialog nantinya (bisa diwakili oleh representasi masyarakat Papua).

Jalan dialog ini memang kurang menarik karena ancaman macet alias deadlock sangat besar, apalagi bila masing-masing pihak bersikeras dengan argument dan kepentingannya. Apalagi dengan adanya resiko dan konsekuensi politis yang ditimbulkannya. Namun semua itu harus dijalankan demi sebuah upaya mencari solusi terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kedua, adalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu setidaknya seringkali menjadi “beban tersendiri” bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua terutama para korban DOM yang sangat menderita dan memiliki trauma sejarah yang serius. Maka dari itu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM perlu dilakukan demi menyahuti rasa keadilan dan agar tidak menimbulkan polemic panjang di kemudian hari.

Ketiga, adalah agenda-agenda percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di segala bidang kehidupan. Pembahasan mengenai model Otonomi Khusus Plus misalnya harus dibicarakan lebih kongkret dengan mengedepankan aspek pemerataan, transparency dan keadilan untuk seluruh masyarakat Papua. Termasuk di dalamnya diskusi perihal perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sehingga dana Otsus yang begitu besar bisa memiliki manfaat maksimal bagi masyarakat Papua. Tawaran dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) misalnya dengan Papua Road Map (PRM) jilid II dengan judul “Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map”, yang merupakan revisi dari PRM yang sudah pernah diluncurkan pada tahun 2008 (Negotiationg the Past, Improving the Present and Securing the Future) misalnya bisa menjadi alternative bahan diskusi utama dalam dialog ini.

Melalui dialog ini, berbagai kepentingan dari masing masing pihak baik yang pro dan kontra Dialog Damai dapat diberikan “panggung” dan “kesempatan” yang sama untuk mendiskusikan solusi terbaik atas konflik Papua yang berkepanjangan dan mencari hal-hal terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang berkeadilan.

Selain ketiga hal di atas, keinginan sebagian kalangan yang menginginkan Papua Merdeka seperti ULMWP harus benar-benar direspon dengan cara-cara elegan. Keberadaan mereka patut diperhitungkan secara tepat, apalagi konteks internasionalisasi isu-isu Papua di kancah internasional akan sangat mengganggu peran dan posisi Indonesia di mata internasional.

Talk Less Do More. Pepatah ini sungguh tepat dijadikan acuan bersama dalam upaya menghadirkan terobosan-terobosan kongkret penyelesaian konflik Papua. Selama ini terlalu banyak ide, program dan kebijakan namun belum sepenuhnya memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan masyaakat Papua. Saya ingat slogan Presiden Jokowi yaitu “Kerja, Kerja dan Kerja”. Saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya untuk secara serius menyelesaikan konflik Papua secepat-cepatnya. Kita semua tidak pernah berharap konflik Papua ini menjadi “warisan konflik abadi” yang tak berujung.

 

*Penulis adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Forum Akademisi Papua.

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *