Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Papua

Oleh: Adnan Topan Husodo*

Korupsi telah dipandang mengacaukan agenda pembangunan, lebih spesifik bagi para ekonom, menghambat pertumbuhan ekonomi (Susan Rose-Ackerman, 1998). Korupsi yang terjadi di negara berkembang dianggap memiliki konsekuensi yang lebih serius, terutama karena fungsi pemerintahan yang tidak berjalan efektif, tiadanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, lemahnya fungsi pengawasan, baik pengawasan internal pemerintah maupun pengawasan sosial masyarakat, dan tidak bekerjanya fungsi penegakan hukum. Indonesia adalah salah satu negara yang masih menderita karena korupsi dan berjuang untuk memberantasnya, meskipun hasilnya belum signifikan, dan masa depan agenda pemberantasan korupsi penuh dengan ketidakpastian karena sangat tergantung dengan kemauan politik negara.

Ketimpangan pembangunan juga lahir, salah satunya, karena korupsi. Korupsi pada hakekatnya adalah sebuah kejahatan yang melahirkan pemusatan kekayaan pada segelintir kelompok atau orang dengan cara-cara yang dilegalkan maupun illegal. Akibatnya, bukan hanya korupsi menghambat pembangunan, korupsi juga melahirkan ketimpangan pendapatan serta menciptakan jurang yang makin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Dalam konteks ini, kita bisa belajar dari kasus Provinsi Papua, baik Papua maupun Papua Barat yang dianggap daerah rawan korupsi.

Korupsi dan Pembangunan di Papua

Meskipun mengukur korupsi secara aktual merupakan sesuatu yang mustahil, akan tetapi berbagai data bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah daerah/negara memiliki masalah korupsi yang akut atau tidak. Menurut laporan akhir tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015, Papua merupakan daerah nomor tiga terbanyak yang kasus korupsinya ditangani lembaga antirasuah ini. Hanya pada tahun 2015 saja, KPK telah menangani tujuh kasus korupsi berbeda di Papua. Nomor satu adalah Sumatera (24 kasus) diikuti Jakarta (16 kasus) di nomor dua. Tidak heran jika KPK kemudian menempatkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah prioritas pengawasan dan pencegahan korupsi, bersandingan dengan Banten, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTT.

Hubungan antara korupsi dengan output pembangunan juga dapat diamati, salah satunya dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pada tahun 2016, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Papua dan Papua Barat berada di urutan teredah pada skor IPM-nya, dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Papua mendapatkan skor 57,25 dan Papua Barat memperoleh nilai 61,73, lebih rendah dari angka rata-rata IPM nasional yang mencapai 69,55. Untuk diketahui, IPM disusun dari beberapa indikator, yakni tingkat harapan hidup dan kesehatan, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Sementara kedua provinsi ini telah menikmati gelontoran dana otonomi khusus (otsus) sejak tahun 2011 mencapai triliunan rupiah yang secara khusus diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur, mutu pendidikan, kualitas guru, dan perbaikan taraf hidup pegawai negeri daerah yang harapannya akan berdampak pada perbaikan kualitas layanan publik. Namun karena fungsi pemerintahan yang tidak berjalan efektif, banyak dugaan bahwa dana otsus banyak diselewengkan oleh elit lokal. Pemerintah Pusat sendiri telah mengendus adanya penyimpangan dana otsus dalam bentuk penggunaan yang tidak sesuai peruntukan atau kebutuhan (Kompas, 16 Juli 2016). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana otsus sebesar Rp 4,12 triliun untuk periode 2002-2010 dari Rp 19,12 triliun yang diperiksa. BPK menyimpulkan bahwa penyimpangan itu terjadi akibat dari lemahnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Akibatnya, dana otsus tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

Sebab Korupsi

Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mengikat, meskipun ada situasi dimana satu faktor lebih kuat pengaruhnya daripada faktor lainnya. Dalam kasus Papua, menurut KPK, terdapat setidaknya sepuluh sebab korupsi yang harus segera diselesaikan yakni tidak efektifnya fungsi pemerintahan, khususnya dalam manajemen publik seperti perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan layanan publik, buruknya sistem pengadaan barang dan jasa, minimnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, mandulnya fungsi pengawasan internal pemerintahan, rendahnya pendapatan asli daerah, buruknya kualitas pendidikan, aspek sosial dan absennya partisipasi publik dalam pembangunan.

Disamping itu, buruknya penegakan hukum juga sangat mungkin turut memberikan kontribusi bagi lestarinya korupsi di tanah Papua. Menurut data tren korupsi yang dilansir ICW pada tahun 2016, lembaga penegak hukum yang ada, yakni Kejaksaan dan Kepolisian menunggak banyak perkara korupsi di Papua. Misalnya Kejaksaan di Papua memiliki 25 perkara korupsi yang belum ditindaklanjuti alias mandeg. Sementara Kepolisian di Papua menunggak 10 perkara korupsi yang tidak jelas penanganannya hingga saat ini.

Masa Depan Papua?

Harus dipahami bahwa pertaruhan yang paling nyata dari gagalnya pemberantasan korupsi di Papua adalah ketidakstabilan. Oleh karena itu, Jakarta tidak bisa lagi menjadikan Papua sebagai sumber pundi-pundi uang bagi segelintir elit di pusat maupun elit di Papua. Manipulasi atas program pembangunan yang ingin diakselerasi melalui program dana otsus hanya akan melahirkan apatisme publik di Papua, yang dalam titik tertentu dapat diekspresikan melalui berbagai macam cara sebagai bentuk ketidakpuasan atas kondisi Papua, baik melalui cara-cara yang dianggap oleh Jakarta sebagai makar maupun bentuk lainnya yang ‘konstitusional’.

Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi perlu menempatkan kondisi darurat perang melawan korupsi di Papua. Mengingat KPK telah memberikan prioritas kerja pemberantasan korupsi disana, maka Pemerintah Pusat bisa terlibat aktif mendukung agenda KPK melalui berbagai macam instrumen kebijakan yang dibutuhkan. Salah satunya dengan membangun sistem pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan dan fungsi pengawasan atas penggunaan dana otsus Papua yang dapat diakses oleh publik luas melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kelembagaan pemerintahan melalui modernisasi birokrasi, baik pada sisi aparatur, sistem operasi dan prosedur, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya yang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi pada level pusat, serta menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi elemen kontrol sosial, khususnya jurnalis untuk melihat Papua. Lemahnya kelompok masyarakat sipil di Papua dapat ditambal dengan peran media massa yang kuat untuk menjalankan fungsi kontrolnya.

Pendek kata, fokus Jakarta untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan akses terhadap infrastruktur di Papua perlu diimbangi dan bahkan diperkuat dengan program pemberantasan dan pencegahan korupsi yang efektif. Jangan sampai ada kesimpulan bahwa korupsi yang mewabah di Papua adalah ongkos dari pembangunan yang tengah digenjot Jakarta.***

 

*Penulis adalah Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *