Menunggu Dialog Jakarta dan Papua

Oleh : Aditya Batara Gunawan*

Harapan akan dilaksanakannya dialog sebagai mekanisme untuk mendorong terciptanya Papua yang damai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak henti-hentinya disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil. Akan tetapi, nampaknya pemerintah belum bergeming sedikit pun. Beberapa kali kunjungan Presiden Jokowi ke tanah Papua juga tidak menghasilkan terobosan yang berarti. Layaknya kunjungan ke daerah lain, kunjungan-kunjungan tersebut tidak lebih dari acara seremonial terkait proyek infrastruktur yang memang menjadi ujung tombak semboyan “kerja, kerja, dan kerja” pemerintah. Disini kemudian muncul pertanyaan besar, sampai kapan kita bisa berharap pada pemerintahan sekarang untuk merintis jalan menuju papua yang damai melalui dialog? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita uraikan terlebih dahulu mengapa pemerintah nampaknya enggan untuk lebih proaktif menciptakan damai di tanah Papua.

Rasionalitas Konflik

Konflik adalah sebuah fenomena sosial kompleks yang dibumbui oleh rivalitas kepentingan dan menjadi berbahaya ketika mengalami eskalasi menuju tukar-menukar aksi kekerasan. Layaknya fenomena sosial lainnya, maka perilaku aktor-aktor yang terlibat konflik dapat dipetakan. Dalam literatur studi konflik dan perdamaian, salah satu pendekatan yang paling sederhana untuk memetakan perilaku aktor dalam konflik adalah pendekatan rasional (rational choice approach). Mason dan Fett (1996) mengembangkan sebuah model rasional untuk memahami apa yang mendorong pihak-pihak yang berkonflik dalam perang sipil untuk memiliki kecenderungan menyelesaikan konflik melalui meja perundingan.[1] Pertama, adalah sejauh mana pihak yang bertikai mengestimasi probabilitas masing-masing untuk meraih kemenangan sepihak. Dalam konteks konflik, hal ini menyangkut pada kemampuan koersif setiap aktor. Ketika kita menempatkan negara sebagai aktor konflik, maka kekuatan militer menjadi indikator yang penting. Hipotesa yang diajukan adalah kecenderungan untuk konflik diselesaikan lewat meja perundingan semakin kecil ketika negara memiliki kapasitas militer yang besar. Pemerintah dengan dukungan kekuatan militer yang besar tentunya akan memiliki kalkulasi bahwa probabilitas mereka untuk memenangkan konflik lebih besar melawan musuh-musuh politiknya. Faktor yang kedua adalah sejauh mana pihak yang bertikai dapat menanggung ongkos (cost) dari konflik yang diperpanjang. Hal ini menyangkut jumlah korban yang muncul dari konflik. Meskipun dapat diperdebatkan, namun jumlah korban yang tinggi dari kedua belah pihak yang bertikai diasumsikan dapat memperbesar peluang untuk perundingan. Dan Ketiga, durasi konflik. Semakin lama konflik, maka estimasi aktor akan kemampuannya untuk memenangkan konflik akan menurun yang kemudian akan mendorong mereka untuk menuju ke meja perundingan. Bagi pihak pemerintah, durasi konflik yang semakin lama akan mengikis secara perlahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani konflik secara cepat dan damai. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan lebih terbuka dengan jalan perundingan. Berdasarkan analisis yang mereka lakukan terhadap 127 konflik dalam rentang waktu 1945-1992, Mason dan Fett menemukan dukungan yang kuat akan dua kondisi yakni: semakin besar kekuatan militer sebuah negara, maka semakin rendah kecenderungan untuk memilih jalan perundingan, dan; semakin lama durasi konflik maka semakin besar kemungkinan untuk perundingan damai.

Minimnya Insentif

Melihat pada konteks Papua, kehadiran aparat keamanan dan militer dalam jumlah besar tetap terjaga. Singkatnya, kebijakan sekuritisasi yang digagas pemerintahan terdahulu tetap berlanjut hingga sekarang. Bagi pemerintah, Papua masih dianggap sebagai daerah rawan keamanan. Terlebih lagi, dengan berjalannya beberapa proyek infrastruktur maka kehadiran aparat keamanan dan militer semakin mendapatkan justifikasi untuk melindungi kepentingan pembangunan pemerintah. Hal ini kemudian semakin menguatkan estimasi para pembuat kebijakan di Jakarta bahwa peluang pemerintah untuk meraih kemenangan sepihak dalam konflik di Papua masih terbuka lebar. Keyakinan ini jugalah yang kemudian berdampak pada durasi konflik di Papua. Pemerintah nampaknya masih nyaman dengan durasi konflik dan kekerasan yang sudah sangat lama di Papua. Hampir empat dekade kekerasan dan konflik di papua tidak kunjung usai. Rezim boleh berganti, namun pemerintah selalu konsisten membatasi akses informasi dari dan ke Papua.[2] Bahkan jika kita coba sedikit melihat dari sisi korban kekerasan dan pelanggaran HAM di papua, jumlah korban selama ini lebih banyak berasal dari masyarakat papua-yang saat ini acapkali dilabeli “kelompok kriminal bersenjata”-bukan aparat pemerintah.[3] Artinya tidak ada tekanan di pihak pemerintah untuk merubah pendekatan sekuritisasinya. Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa sangat kecil sekali insentif politik bagi pemerintah untuk mendorong jalan dialog bagi papua damai, setidaknya untuk saat ini. Pendekatan rational choice dalam literatur studi konflik dan perdamaian menawarkan sebuah konsep bernama mutual hurting stalemate (MHS) untuk menjelaskan kondisi menuju perundingan damai.[4] MHS adalah sebuah kondisi dimana pihak-pihak yang bertikai memiliki persepsi sama bahwa ongkos dari konflik yang dialami telah merugikan mereka, kecilnya kemungkinan meraih kemenangan lewat jalan koersif, dan lalu bersama-sama memiliki keinginan untuk mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik.[5] Lazimnya MHS diasumsikan sebagai konsekuensi dari terjadinya sebuah peristiwa besar dalam konflik yang merugikan kedua belah pihak yang bertikai, semisal: korban jiwa atau kerusakan yang masif.  Akan tetapi ada moral hazard yang terkandung dalam perspektif MHS seperti ini, yaitu pemahaman bahwa kondisi MHS hanya akan tercapai ketika korban jiwa yang lebih banyak berjatuhan di pihak yang berkonflik. Tentunya, membangun damai di Papua tidaklah harus menunggu tumpahan darah lebih banyak lagi. Pandangan lain mengusulkan bahwa MHS dapat diinduksi oleh kehadiran pihak ketiga dari komunitas Internasional, khususnya yang memiliki otoritas politik dan kekuatan militer lebih kuat dibandingkan pihak-pihak yang bertikai. Intervensi pihak ketiga tersebut diharapkan dapat ‘memaksa’ para aktor konflik untuk duduk bersama. Sayangnya, seperti yang telah disebutkan diatas arus informasi dari dan ke Papua tertutup rapat, semakin sulit rasanya bagi komunitas Internasional untuk mengetahui perkembangan di Papua akhir-akhir ini.

 Masih ada Harapan

Terlepas dari minimnya insentif bagi pemerintah untuk menginisiasi jalan dialog bagi persoalan di Papua, konsistensi masyarakat sipil untuk memperjuangkan dialog harus tetap dikawal. Jalur parlemen memiliki potensi besar untuk digunakan dalam menekan pemerintah agar lebih serius menangani persoalan Papua. Sebagian besar kalangan masyarakat sipil saat ini bahkan telah siap untuk memberikan tawaran format dialog yang komprehensif kepada pemerintah apabila suatu saat peluang terbuka lebar untuk berdialog. Dan terakhir, perlu digarisbawahi bahwa memetakan aktor-aktor yang berpotensi untuk diikutsertakan dalam proses dialog akan menjadi tahapan yang paling sulit dalam memulai proses dialog. Ini harus diantisipasi sedini mungkin karena mengabaikan aktor konflik yang memiliki posisi “veto” dalam proses damai di Papua akan berdampak luas terhadap kesinambungan proses dialog.***

[1] T. David Mason and Patrick J. Fett, “How Civil Wars End: A Rational Choice Approach”, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 40, No. 4, (Dec., 1996), hlm. 549-551.

[2] Dieqy Hasbi Widhana, “Perayaan Kebebasan Pers di Jakarta, Gelap di Papua”, Tirto.id diakses pada 15 Juni 2017 https://tirto.id/perayaan-kebebasan-pers-di-jakarta-gelap-di-papua-cn6W

[3] Kristian Erdianto, “Setara Institute: Tahun Lalu, 2.214 Warga Papua Alami Pelanggaran HAM”, Kompas, diakses pada 15 Juni 2017 http://nasional.kompas.com/read/2017/02/20/22213971/setara.institute.tahun.lalu.2.214.warga.papua.alami.pelanggaran.ham

[4] Lihat, I. William Zartman, “The unfinished agenda: Negotiating internal conflict” In Stop the killing: How civil

wars end, edited by R. Licklider, 20-34 (New York: New York University Press, 1993);

[5] I. William Zartman. “The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments” in The Global Review of Ethnopolitics, Vol.1, No.1 (September 2001), 8.

 

*Penulis Adalah anggota FADP dan Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Bakrie

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *