Mewaspadai Keberadaan Milisi di Papua

Oleh : Bhatara Ibnu Reza*

Pelibatan warga negara dalam pertahanan seringkali menjadi celah bagi negara dalam hal ini militer atau para elit untuk membentuk milisi-milisi baik itu bersenjata maupun tidak untuk melakukan tindakan-tindakan meneror warga di daerah konflik. Hal ini pula yang terjadi di Papua dimana tumbuh berbagai macam kelompok-kelompok perlawanan terhadap separatis yang disponsori para elit dan didukung keberadaanya oleh militer setempat. Selain kelompok paramiliter berbentuk organisasi masyarakat (ormas) berskala nasional yang telah ada sebelumnya,muncul pula  kelompok-kelompok baru yang keberadaannya kurang lebih sekitar 10 hingga lima tahun belakangan ini.

Strategi ini tak pernah lekang oleh waktu dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik bersenjata seperti di Timor Timur dan Aceh pada masa darurat militer. Pembentukan kelompok-kelompok sipil bersenjata ini merupakan bagian dari kebutuhan selain membangun opini bahwa ada sebagian rakyat Indonesia yang mengangkat senjata melawan separatis akan tetapi juga kelompok-kelompok ini mampu mengerjakan hal-hal yang secara langsung tidak dapat dilakukan oleh militer seperti intimidasi serta tindakan-tindakan kejahatan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Timor Timur, munculnya milisi bersenjata seiring dengan pendudukan Indonesia sejak invasi militer 1975. Milisi seperti Halilintar lahir sejak hari pertama penyerangan militer Indonesia. Menurut  Peter Bartu dalam artikelnya ‘The Militia, the Military, and the People of Bobonaro’ (2001) mereka ini adalah orang-orang Timor Timur yang dilatih militer Indonesia dan terdiri dari para elit serta pendukung partai seperti UDT  pro-Indonesia yang berbasis di Bobonaro. Komandan Halilintar, Joao Tavares, pada masa pendudukan Indonesia menjabat sebagai bupati di Bobonaro pada 1985-1990 dan lalu menjadi panglima pasukan pro-integrasi yang membawahi seluruh milisi di ‘provinsi’ itu ketika Indonesia memutuskan menyelesaikan masalah Timor Timur dengan jajak pendapat pada 1999.

Sementara di Aceh, kehadiran milisi bersenjata tercatat sejak diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) pada kurun 1989-1998. Pada masa itu, lahir kelompok-kelompok seperti Unit Ksatria Penegak Pancasila (UKPP), Laskar Teuku Umar dan Laskar Rakyat yang mendapat dukungan dari militer setempat dengan memberikan pelatihan dasar kemiliteran. Darisemua kelompok tersebut, UKPP-lah yang paling menonjol dan mendapat dukungan langsung dari komandan teritorial dalam aktivitasnya melakukan penumpasan terhadap Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Aceh –istilah yang merujuk pada Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kelompok-kelompok ini tidak terdengar lagi saat jelang masa darurat militer diberlakukan akan tetapi kelompok-kelompok milisi baru bermunculan pada masa Cessation of Hostilities Agreement (COHA) pada 2002. Salah satunya di Aceh Tengah dimana merupakan benteng perlawanan terkuat terhadap GAM. Di daerah itu muncul milisi-milisi berbasis etnis Gayo, Alas dan transmigran asal Jawa yang kemudian aktif saat pelaksanaan COHA dilakukan di daerah tersebut. Salah satu kelompok yang berpengaruh adalah ‘Putera Jawa Kelahiran Sumatera’ (Pujaksuma) yang dipimpin Marsito Mertoredjo, yang kemudian hari melakukan penyerangan terhadap kantor Join Security Council (JSC) di Takengon.

Keberadaan mereka terus berlanjut hingga memasuki masa darurat militer seiring dengan menjamurnya  pembentukan kelompok-kelompok perlawanan anti-GAM di tiap kabupaten/kota. Kelompok terbesar adalah Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) dimana di tiap-tiap daerah  dibentuk oleh para elit seperti bupati, pengawai negaeri serta pengusaha setempat dan tentunya dukungan oleh aparat keamanan.

Pola yang sama juga muncul di Papua dimulai pada 2003 ketika bekas panglima pasukan pro-integrasi Timor Timur, Eurico Gutteres, mensponsori pembentukan kelompok milisi Garda Merah Putih di Mimika dan di daerah-daerah lainnya. Namun pembentukan tersebut mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat sipil di Papua dan keberadaanya pun hingga saat ini tak terdengar lagi.

Sungguhpun demikian, milisi-milisi lainnya menyusul  muncul di tanah Papua. Salah satunya adalah Organisasi  Pejuang Barisan Merah Putih Papua atau juga dikenal sebagai Barisan Merah Putih (BMP) yang didirikan pada 2009. Kelompok ini merupakan gabungan dari enam kelompok pejuang pembebasan Irian Barat dan bertujuan untuk menyatukan seluruh organisasi pejuang pembebasan Irian Barat. Pemimpinnya, Ramses Ohee, adalah seorang Ondoafi berasal dari Heram-Waena, Jayapura dan juga merupakan veteran pejuang saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

BMP  aktif dalam politik lokal dan menjadi ‘mitra’ bagi militer setempat. Salah satu bentuk ‘kemitraan’ itu adalah keterlibatan mereka pada November 2011 dalam melaporkan aktivitas-aktivitas kelompok Operasi Papua Merdeka (OPM) di Umpagalo. Perkampungan tersebut kemudian diserang oleh sejumlah anggota dari Batalyon Infantri 756/Winame Sili (WMS) yang mengakibatkan 12 orang menjadi korban kekerasan.

Dalam tahap ini, adalah benar aparat keamanan baik militer maupun kepolisian masih menjadi aktor utama kekerasan di Papua. Meskipun fungsi dan peranan milisi di Papua belum dianggap signifikan seperti aktif dalam operasi-operasi militer, keberadaan mereka patut untuk diwaspadai. Kali ini mereka memiliki peran kecil sebagai pemberi informasi namun dapat meningkat menjadi kelompok penebar teror hingga pada fase terakhir sebagai kelompok sipil bersenjata. Memang tidak ada pola yang rigid dari satu fase ke fase yang lain karena sebagaimana di Timor Timur maupun Aceh terdapat milisi yang berfungsi sebagai tenaga bantuan operasi atau sebagai penebar teror di masyarakat atau dibentuk sebagai kelompok bersenjata.

Kondisi Papua yang dalam praktiknya masih tertutup kontra dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka akses terhadap provinsi ini, menjadikan keberadaan kelompok-kelompok ini menjadi tak terdeteksi meski kehadirannya sangat terasa dalam masyarakat. Terlebih lagi, saat ini dengan dasar melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program ‘Bela Negara’, kelompok-kelompok ini dengan mudah bertransformasi sebagai kelompok bela negara. Keberadaan mereka secara resmi mendapat dukungan luas dari pemerintah dan tidak ada halangan untuk mereka melakukan ‘aktivitas’ dalam lingkup bela negara.

Permasalahan pokok dari munculnya milisi atau kelompok-kelompok paramiliter tak lain disebabkan karena penafsiran terhadap dua pasal dalam konstitusi kita yaitu Pasal 27(3) dan Pasal 30(1) Amandemen Kedua UUD 1945 Selama ini, penafsiran terhadap hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik militer untuk melakukan militerisasi warga sipil.

Hak dan kewajiban warga negara ditafsirkan bahwa tiap warga negara bebas kapan saja untuk turut serta dalam pembelaan negara apakah tentunya dengan dukungan dari aparat keamanan serta para elit. Sedangkan kewajiban dititikberatkan pada posisi negara yang superior untuk mewajibkan warga negara untuk  berperan serta dalam pembelaan negara dan tanpa terkecuali. Dan kesemua penafsiran tersebut berujung pada pelatihan militer dan mempersenjatai warga negara. Alasan ini pulalah yang dipergunakan negara dalam melaksanakan kebijakan ‘Bela Negara’saat ini.

Penafsiran tersebut harus diletakan dalam rejim hak asasi yang bersifat terbatas, diatur oleh undang-undang serta kehadiran negara juga menjadi prasyarat sebagai pemenuhannya. Dengan kata lain, hanya warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang dapat bergabung dalam dinas kemiliteran. Sementara itu, penafsiran terhadap ‘kewajiban’ bukan berarti negara dapat melakukan pelanggaran terhadap hak yang fundamental seperti kebebasan berpikir, berkeyakinan serta beragama. Sehingga dalam situasi tersebut, negara tidak dapat mengancam warga negara dengan ancaman pidana jika melakukan penolakan terhadap kewajiban seperti wajib militer atau program yang serupa lainnya.

Dengan demikian, jika negara hendak melaksanakan kebijakan untuk menggandakan kekuatan militernya dengan menggunakan kedua pasal tersebut sudah seharusnya mengacu pada penafsiran itu. Hak dan kewajiban tidak lagi mengacu pada kepentingan-kepentingan politik militer yang terbukti merupakan politik pecah belah terhadap masyarakat khususnya di daerah konflik seperti di Papua.

Sudah seharusya Indonesia belajar dari dua kasus sebelumnya dimana keberadaan milisi merupakan masalah besar serta negara tidak dapat lagi berlindung atas nama pembelaan kedaulatan negara dan integritas teritorial. Dalam kasus di Timor Timur dan Aceh, Indonesia harus melakukan manuver-manuver yang tidak perlu dengan menyatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan pengamanan swakarsa yaitu tanpa dukungan dari negara.

Namun disisi lain negara juga menolak memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok milisi ini. Padahal sejumlah fakta membuktikan adanya dukungan negara terhadap milisi baik dalam bentuk perencanaan, pelatihan, sokongan finansial serta pengorganisasiannya. Dengan kata lain, segala tindakan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang timbul dari milisi dianggap sebagai bagian dari tindakan serta tanggungjawab dari Indonesia.

Dalam konteks Papua, keberadaan milisi menjadi salah satu elemen kekerasan yang didukung oleh negara. Masih dipilihnya pendekatan keamanan melalui kehadiran aparat keamanan, pengekangan kebebasan berekspresi termasuk berkumpul dan berpendapat serta tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang ditambah lagi kehadiran milisi ditengah-tengah ketertutupan merupakan bukti lain dari sikap enggan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua secara bermartabat.***

 

* Penulis adalah Peneliti Senior Imparsial dan Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD). Saat ini sedang menyelesaikan program doktoral bidang hukum pada Faculty of Law of the University of New South Wales, Australia, dan risetnya berfokus pada keterlibatan sipil dalam pertahanan negara.

 

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *