Nara dan Propaganda antara Surga vs Neraka di Bumi Papua

Oleh : Julius Ibrani*

Bumi Papua ibarat 2 (dua) sisi koin. Dia adalah surga jika bicara kekayaan alamnya, namun juga neraka dalam hal kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia. Anehnya, Diplomat Nara Rakhmatia Masista seakan menempatkan sisi “neraka” di Papua seperti gosip atau bisikan di telinga saja. Nara, bak pahlawan kemerdekaan yang dipuji, setelah mengancam dengan menyatakan bahwa 7 negara Pasifik “mengintervensi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia” karena meminta Indonesia bekerja sama menyelesaikan persoalan HAM Papua di tingkat internasional. Sebetulnya, pernyataan Nara justru menunjukkan kegalauan pemerintah Indonesia yang tidak percaya diri hingga mengatakan penegakan HAM Indonesia ‘unquestionable’. Artinya ‘tidak boleh bertanya apakah HAM ditegakkan atau dilanggar’. Mengapa tidak boleh?

Jelas tidak. Karena kegalauan berawal dari istilah “integrasi” oleh Pemerintah Indonesia, yang diiringi istilah “aneksasi” dari orang Papua. Sejarah mencatat, Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Netherlands concerning West Guinea/West Irian (disebut “New York Agreement 1962”) yang diinisiasi Elsworth Bunker, di bawah Sekretaris Jendral PBB, U Thant, telah memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat (Pasal 22 (1)), dan memberlakukan kewajiban kepada Indonesia untuk melakukan tindakan penentuan nasib sendiri “yang sesuai dengan praktik internasional” (Paragraf (d) Pasal XVIII). Faktanya, sejak saat itu hingga Papua dikuasai Indonesia berdalihkan Pepera 1969, tidak 1 pun orang papua yang terlibat dalam perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dan Belanda.

Sungguhpun demikian, kegalauan tentang Papua tidak terjadi jika kita bicara soal Sumber Daya Alam atau SDA, yang konon katanya tidak ada habisnya. Setelah Soekarno dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto pada 12 Maret 1967, sebulan kemudian, yakni 7 April 1967, Kontrak Karya pertama diberikan Indonesia kepada Freeport Sulphur (sekarang Freeport McMoran) di Pegunungan Ertsberg berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sebuah UU yang didisain oleh konsultan Amerika, van Sickle Associates, sejak September 1966, dan disahkan pada 10 Januari 1967. Jika dihitung, maka pemberian ijin ini 2 (dua) tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Bagaimana bisa, tanpa kedaulatan atas Papua, Indonesia memberi ijin Freeport?

Kendati perundingan tidak pernah melibatkan orang Papua, New York Agreement 1962 telah mengunci Indonesia yang tidak berdaulat atas Papua. Indonesia mensiasatinya dengan menandatangani Kontrak Karya sebelum Pepera 1969, untuk melegitimasi posisi Indonesia yang seakan-akan sudah lebih dulu “menginjakkan kaki” di Papua. Kontrak Karya memberi landasan hukum eksploitasi SDA, sehingga Indonesia berdaulat secara politik atas Papua. Bagi Amerika, masuknya Freeport ke Papua dengan jaminan eksploitasi SDA jelas harus didukung karena sangat menguntungkan. Kegalauan terjawab, Indonesia melanggar New York Agreement 1962. Artinya, aneksasi.

Sumber Daya Alam yang Berlimpah, Surga bagi Asing

Tahun 2010, Marwan Batubara (anggota DPD RI 2004-2009) melalui Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N) mendata asumsi pendapatan dari Ertsberg sebesar 70 miliar US$. Di Grasberg, Laporan Keuangan Freeport (Juni 2009) mencatat pendapatan 34,65 miliar US$ ditambah  178 miliar US$ atau sekitar Rp 3.000 triliun. Senada dengan Marwan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat, fasilitas perpanjangan izin ekspor sejak 2014, memberikan keuntungan produksi 1.016 juta pon tembaga dan 1.663.000 ons troi emas selama 2 (dua) tahun, dan perolehan uang mencapai 256 miliar US$ atau Rp 3.328 triliun. Angka tersebut senilai dua kali APBN Indonesia. Kemiripan data dari 3 pihak yang berbeda menunjukkan tidak ada “kegalauan” dalam hal SDA.

Kerusakan Alam dan Pelanggaran HAM, Neraka bagi Orang Papua

Sebagaimana pernyataan Nara, fakta tentang kerusakan alam dan pelanggaran HAM yang juga berlimpah hanya seperti bisikan di telinga saja. Padahal, tambang Ertsberg yang selesai pada 1980an menyisakan lubang sedalam 360 meter. Tahun 2005, tambang Grasberg menyisakan lubang sedalam 800 meter berdiameter 2,4 kilometer di kawasan seluas 449 hektare. Multinational Monitor, majalah internasional yang menyoroti tindakan yang paling mengerikan akibat kejahatan, kekerasan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan korporasi, memasukkan Freeport McMorran dalam 10 perusahaan terburuk di dunia karena melakukan pencemaran lingkungan. Laporan Walhi “Laut Indonesia Dalam Krisis” membeberkan Freeport McMoRan membuang lebih dari 80 juta ton tailing pertahun di konsesi tambang yang mengalir ke Sungai Otomina dan Ajkwa menuju Laut Arafura, dan tahun 2006 mencapai 3 miliar ton lebih. Sejumlah danau merah muda, merah dan jingga telah hilang, padang rumput Carstenz berubah mejadi gundukan limbah batuan menjulang hingga ketinggian 270 meter, seluas 1,35 KM2. Sejak 1960-an, kekerasan oleh aparat negara terhadap warga Papua sudah terjadi, baru muncul sebagai wacana publik pada 1980-an, disusul gerakan pro-demokrasi pada 1990-an yang mengangkat kasus Tembagapura (1994-1995) dan kasus Bella Alama (1997). Muridan S. Widjojo dalam paper­-nya “NonState Actors and the ‘Cycle’ of Violence in Papua” tahun memperkirakan jumlah korban kekerasan sejak 1963 adalah 100 – 500 ribu jiwa.  Lembaga riset di Universitas Yale dan Universitas Sidney, mengklaim bahwa kekerasan di Papua dikategorikan sebagai genocide.  Asian Human Rights Commission Human Rights (AHRC) and Human Rights Peace for Papua (ICP) (2013) mengungkapkan pembunuhan masal (Genocide) terhadap 4 ribu orang pada 1977–1978 di Pegunungan Tengah, Papua Barat, lewat operasi pengeboman, penembakan massal, penyiksaan, perbudakan seks, pembakaran dan perampasan harta milik rakyat sipil. Namun, hingga era Otonomi Khusus pun Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah kekerasan dan pelanggaran HAM, apalagi menyeret aktor negara dan militer sebagai pelakunya. Kenapa demikian? Karena terjadi impunitas, yaitu situasi ketidakmungkinan secara de jure dan de facto untuk memaksa pelaku pelanggaran HAM bertanggung jawab, baik dalam ranah pidana, perdata, administratif, atau tindakan disipliner. Dalam konteks kewajiban negara, impunitas berarti kegagalan negara memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, memperhatikan korban, dan mencegah terulangnya kejahatan.  Inilah pesan implisit dari pernyataan Nara dengan istilah “unquestionable”. Sehingga jika bicara soal kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di Papua, hanya berujung pada isapan jempol belaka.

 

*Penulis adalah Peneliti PBHI

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *