Papua dalam Terang Indeks Negara Hukum Indonesia

Oleh : Erwin Natosmal Oemar*

Secara konseptual, dalam perdebatan teori negara hukum, para akademisi lazim membagi negara hukum dalam dua elemen: elemen formal dan elemen subtanstif. Elemen formal merujuk kepada apa dan bagaimana hukum dibuat; sedangkan yang dimaksud dengan elemen substantif merujuk kepada pertanyaan: apa saja prasyarat hukum yang baik atau buruk dibentuk?

Dalam dikotomi tersebut, hak asasi manusia masuk dalam kategori elemen substantif, karena pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk melindungi manusia atau komunitas itu sendiri. Dengan demikian, dalam kaca mata negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan keniscayaan. Tidak mungkin sebuah negara disebut sebagai negara hukum jika tidak melindungi hak-hak dasar warga negaranya.

Sejak tahun 2012, Indonesian Legal Roundtable (ILR) telah melakukan kajian terhadap negara hukum di Indonesia dengan mempublikasikan Indeks Negara Hukum. Indeks ini mencoba membandingkan ketaatan negara dalam mengaplikasikan kelima prinsip negara hukum. Menurut ILR, ada lima prinsip yang masuk dalam suatu negara hukum: pemerintahan berdasarkan hukum, legalitas formal, kekuasaan kehakiman yang merdeka, akses terhadap keadilan, dan hak asasi manusia.

HAM di Indonesia

Berdasarkan Indeks Negara Hukum Indonesia tersebut, nilai HAM di Indonesia dari tahun 2012 ke 2015 mengalami tren yang menurun: dari nilai 5,74 poin (2012) ke 3,82 poin (2015). Metodologi yang digunakan dari tahun 2013 sampai 2015 adalah survei ahli dan penelusuran dokumen. Sedangkan indeks negara hukum tahun 2012 adalah survei publik.

Ada enam komponen yang diukur dalam prinsip HAM ini, yaitu: (1) jaminan hak hidup; (2) jaminan atas hak bebas dari penyiksaan; (3) jaminan hak untuk tidak diperbudak; (4) jaminan hak untuk tidak dipenjara berdasarkan kewajiban kontraktual; (5) jaminan atas hak untuk tidak dihukum atas tindakan yang bukan kejahatan; dan (6) jaminan hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan.

Dari enam komponen prinsip HAM ini, tiga hak yang mengalami penurunan yang tajam adalah jaminan hak untuk hidup, jaminan hak bebas dari penyiksaan, dan jaminan hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan. Jaminan hak untuk hidup turun dari 5,23 (2013) ke 3,51 (2016); jaminan hak bebas dari penyiksaan, turun dari 5,44 (2012) ke 2,99 (2015); dan jaminan hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan turun dari 6,54 (2012) ke 4,22 (2015).

Sebagai catatan, komponen hak hidup pada tahun 2012 belum diukur sebagai salah satu bagian dari prinsip HAM. Catatan lainnya, terdapat perubahan konsep dalam prinsip HAM yang diukur pada indeks 2012 dan 2014. Pada Indeks 2012 dan 2013, jaminan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat dan berekpresi diukur; sedangkan pada indeks 2014 dan 2015, kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat dan berekpresi tidak diukur.

Papua dan Indeks Negara Hukum Indonesia

Pertanyaannya, bagaimana dengan Papua -yang dimaksud dengan Papua di sini adalah Papua dan Papua Barat- dalam kajian Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI)? INHI tidak mengukur atau membandingkan propinsi Papua (baik Papua Barat atau Papua) dengan propinsi lain. INHI hanya membandingkan ketaatan negara Indonesia terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Meski demikian, tentu saja, informasi tentang Papua merupakan salah satu informasi yang diukur dan menentukan nilai INHI, karena (sejak tahun 2013) menggunakan metodologi survei ahli dan pengumpulan dokumen dilakukan di provinsi ini. Dari pengumpulan informasi yang dilakukan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Papua terjadi pada jaminan terhadap kebebasan berpendapat & berekpresi dan jaminan atas untuk hidup.

Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat & berekpresi tererkam dalam laporan INHI 2013. Dari penelurusan dokumen yang dilakukan, Laporan Tahunan KontraS menyebutkan terdapat pembubaran paksa dan penangkapan terhadap 16 peserta aksi dalam memperingati hari aneksasi Papua di Mimika pada 1 Mei 2013; dan Laporan LP3BH Papua, mencatat bahwa sepanjang tahun 2013 terdapat 10 kasus pembungkaman kebebasan berekspresi disertai dengan kekerasan di Papua.

Sedangkan pelanggaran terhadap jaminan atas hak untuk hidup terlihat dalam Laporan INHI 2015. Sepanjang tahun 2015, penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Kepolisian dianggap sebagai aparatus negara yang paling banyak menggunakan kekuatan secara berlebihan. Berdasarkan penelusuran dokumen, Human Right Watch mencatat bahwa terjadi beberapa kasus penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat yang menyebabkan tewasnya 11 orang di Papua.

Menurut pendapat saya, dalam INHI tahun 2016 -yang akan dilaunching pada pertengahan tahun 2017, pelanggaran dua hak tersebut nampaknya masih menjadi tren di Papua. Sinyal itu dapat dilihat dari hasil Indeks Kinerja HAM yang dipublikasikan oleh Setara Institute. Menurut peneliti Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi, Indeks yang menggunakan metodologi survei ahli tersebut menyatakan skor hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak berekspresi dan berserikat di Indonesia turun jika dibandingkan pada tahun 2015 (Kompas.com/12/12/16).

Seperti geografinya yang terjal dan berliku, begitu juga dengan penerapan prinsip negara hukum di provinsi Papua. Perlu upaya yang luar biasa dari negara untuk memastikan prinsip-prinsip negara hukum dapat diterapkan, terutama perlindungan terhadap hak asasi manusia.

 

*Penulis adalah Peneliti di Indonesian Legal Roundtable & Ketua DPP IKADIN

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *