Papua dan kebebasan Akademik

Oleh : Herlambang P. Wiratraman

 

Kebebasan Akademik : Konteks Papua dan Masalahnya

Memperbincangkan soal Papua, khususnya membaca situasi politik ekonomi, termasuk menyimak bekerjanya hukum, sungguh tidak mudah dan cukup jauh antara ideal yang diimajinasikan dengan kenyataan yang ada. Kekerasan masih demikian mudah terjadi, tekanan politik Jakarta tidak kunjung surut seiring dengan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, demokrasi juga masih tersandera dengan realitas kekuatan ekonomi-politik predatorik, penghancuran sumberdaya alam pula masih masif terjadi, terutama dalam kaitan soal PT. Freeport McMorran, ditambah dengan situasi kebebasan pers yang masih sangat restriktif dan bahaya (Wiratraman 2014; 2014).

Belum lagi, situasi penegakan hukum yang diskriminatif dan jauh dari situasi yang mencerminkan keadilan sosial (Hatees 2013). Bahkan, dalam perkembangan terakhirnya, pasca rezim Soeharto hingga sekarang, situasi Papua tidak banyak berubah dalam konteks hak asasi manusia. Jokowi sendiri, yang begitu dipercaya dan diharapkan oleh masyarakat atau warga Papua, dinilai telah gagal untuk membawa situasi Papua lebih baik, damai dan memulihkan ‘luka-luka’ yang diderita masyarakat atau warga Papua.[2]

Dalam konteks yang demikian, bagaimana sesungguhnya akademisi bekerja di tengah-tengah situasi yang sarat dengan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan pula penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Melalui sejumlah wawancara dengan akademisi maupun mahasiswa yang menempuh studinya di Papua, secara umum, merasakan bahwa proses diskriminasi atau perlakuan secara sewenang-wenang aparat negara penegak hukum terhadap protes atau ekspresi sosial politik, demikian mudah terjadi kekerasan.

Seorang mahasiswa hukum yang berasal dari Timika yang sedang menempuh studi di Universitas Cendrawasih, menyatakan bahwa posisi mahasiswa begitu mudah dipojokkan dan berbuah kekerasan bila mereka menyatakan pendapat atau mendebat aparat pemerintah atau birokrasi. Bahkan, bila demonstrasi dilakukan, kampus pun begitu mudah dimasuki aparat militer.[3]

Situasi akademisi pun, terutama dosen-dosen, pula merasakan situasi yang sama dimana kritik atau kritisisme yang dilakukan akademisi-akademisinya, selalu mendapat tekanan dari aparat militer maupun kepolisian. Hal ini terutama bila isu yang diangkat atau yang dibicarakan terkait dengan isu “Papua merdeka”. Seakan ruang debat kebebasan ekspresi politik menjadi terbatas atau hilang.[4]

Faktor-faktor dan situasi demikianlah yang sungguh menjadi persoalan untuk lebih bisa memahami, bagaimana sesungguhnya situasi kebebasan akademik di Papua, atau kebebasan akademik tatkala memperbincangkan Papua. Tulisan ringkas berikut sesungguhnya hendak mengurai jawaban atas pertanyaan bagaimana kondisi kebebasan akademik yang terjadi di Papua pas rezim otoritarian Soeharto, dan bagaimana hal tersebut diberikan jaminan perlindungannya dalam sistem hukum Indonesia. Tentunya, uraian berikut tak semata menjelaskan posisi hukumnya semata, melainkan pula melihat praktek yang terjadi, baik dalam konteks Papua, maupun perdebatan terkait Papua.

 

Hukum soal Kebebasan Akademik

“Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. “

(Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012)

Perbincangan kebebasan akademik telah menyejarah dengan keberadaan institusi pendidikan itu sendiri, tatkala dunia rasionalitas menantang kemapanan doktrin-doktrin agama dan kebangsawanan yang menghegemoni klaim kebenaran. Kebebasan akademik, pada gilirannya menjadi penentu untuk upaya pencarian kebenaran, dengan pertaruhan-pertaruhan ide atau gagasan yang kemudian terwadahi dalam institusi atau masyarakat akademis, homo academicus.

Tidaklah mengherankan, seiring dengan perkembangan peradaban itu sendiri, kebebasan akademik tampil sebagai bentuk kebebasan, yang diibaratkan berlayar di samudera luas, kebebasan itu untuk memahami, menyelami, mendalami, dan mengarungi hingga pada titik tertentu berlabuh dalam posisi tertentu sebagai penjelas kebenaran, yang harus dan sepantasnya dikhabarkan pada khalayak. Tentunya, tanpa kebebasan itu, maka segala pencarian kebenaran hanya akan patah dan hilang esensinya.

Ini artinya, kebebasan akademik sangat erat berkaitan dengan kebebasan mencari informasi, menyimpan, mengolah, dan sekaligus mengabarkan informasi dan hasil olahan (analisis) yang perlu bagi ummat dan sisi kemanusiaan dalam perkembangan peradaban.

Dalam konteks hukum, kebebasan akademik sesungguhnya menjadi kerangka hukum yang ditopang oleh norma terkait kebebasan lainnya, seperti kebebasan berekspresi (atau berpendapat/berpandangan), yang meliputi kebebasan untk mencari, meneri, dan menyampaikan informasi dan ide-ide dalam segala bentuknya, tidak terkungkung batasan-batasannya, baik yang dilakukan secara oral, dalam tulisan dan atau tercetak, dalam bentuk ekspresi seni atau media lainnya sebagaimana ia memilihnya.

Hal demikian, diadopsi dalam Pasal 19 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, yang kemudian dalam konteks hukum Indonesia telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.[5]

Sekalipun tidak bisa dikatakan sebagai pasal yang serta merta menjamin, kebebasan berpendapat, berkumpul, menyampaikan pendapat, sebagaimana Pasal 19 ayat (2) ICCPR, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pula telah menyatakan hal tersebut dalam pasal 28, bahkan sejak republik ini hadir. Begitu juga dengan kerangka hukum konstitusi terkait kebebasan memperoleh informasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, telah diatur khusus dalam pasal 28F UUD 1945.[6] Basis konstitusi tersebut tak terpisah dengan pasal konstitusi terkait hak atas pendidikan, hak atas perkembangan ilmu pengetahuan serta mandat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi mandat pasal 31 UUD 1945. Basis konstitusi yang demikian, sebenarnya bisa digunakan sebagai basis pijakan untuk memperkuat kebebasan akademik.

Basis dalam UUD 1945 pula sebenarnya terkait dengan formulasi dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya lebih memerinci hak-hak dan kebebasan tersebut (vide: Pasal 12, 14, 16, 42, 48, dan 60).

Berkaitan dengan pendidikan tinggi atau pendidikan setingkat universitair, pula disebutkan “tiga jenis kebebasan”, diakui dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni: Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan. Disebutkan dalam pasal 8 ayat (3), “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi”.[7]

Secara definisi, kebebasan akademik diistilahkan sebagai kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma (vide: Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012). Dan kebebasan akademik yang demikian, pula dimiliki oleh mahasiswa, sehingga keliru bila menempatkan kebebasan itu semata dosen atau staf pengajar di universitas (vide: Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012).[8]

Hal inilah yang kemudian dibedakan dengan kebebasan mimbar akademik, yang merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya (vide: Pasal 9 ayat 2) dan otonomi keilmuan yang diistilahkan sebagai otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik (vide: Pasal 9 ayat 3).
Sekalipun demikian, substansi pasal dalam undang-undang tersebut, pula dapat mengundang perdebatan karena perbedaan tafsirnya, yakni terkait penjelasan Pasal 3 huruf G, yang menjelaskan, “… Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilia-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.”

Pertama, bagaimana standar untuk menilai ‘menjunjung nilai-nilai agama’, ‘agama’ manakah yang akan dijadikan standar, dan bagaimana pada akhirnya tafsir standar yang demikian justru disalahgunakan untuk menekan akademisi, misalnya dalam mengembangkan metodenya. Kasus Rosnida Sari, dosen Universitas Islam Ar-Raniry Aceh, menjadi tepat dihadirkan dalam konteks membaca tafsir ‘huruf G’ tersebut.  Kasus tersebut menjadi masalah besar dan mengancam nyawa Rosnida Sari sebagai dosen, yang kebetulan saat ia mengajarkan toleransi dengan mengajak mahasiswanya mendengarkan pendeta dan perkuliahan berlangsung di Gereja. Terlepas dari pembelaan Menteri Agama RI saat itu, tekanan dan ancaman yang diterimanya seakan ancaman serius bagi kebebasan akademik.

Kedua, begitu juga bagi akademisi yang mempertanyakan kebijakan atau hukum, yang disebutkan dalam legislasi sebagai wujud ‘menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan’, bila faktanya peraturan perundang-undangan itu bermasalah, atau bahkan melanggar hak asasi manusia, sebagaimana terjadi dalam sejumlah kebijakan hukum di Papua. Atau pula seperti studi tentang ‘legalised violation of human rights’ (pelanggaran hak asasi manusia yang dilegalkan melalui perundang-undangan), atau ‘legalised corruption’ (korupsi yang difasilitasi perundang-undangan), maka yang terjadi justru penundukan keilmuan akademisi di bawah politik hukum pembentuk kebijakan dan/atau law makers (pembentuk hukum).

Singkatnya, makna ‘tanggung jawab’ tetap akan mengundang perdebatan yang bisa disalahgunakan dalam rangka menekan atau membatasi kebebasan akademik, dan ini justru bahaya sekaligus menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri.

Dalam konteks Papua, pembatasan kebebasan akademik itu bisa berlipat ganda masalahnya, sebagaimana ditudingkan atas formulasi Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, yakni penjelasan, “….Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.” Tatkala para akademisi di Papua mempersoalkan, atau bahkan mungkin sekadar mendiskusikan terkait kemerdekaan atau hak menentukan nasib sendiri bagi warga Papua, bisa dibatasi dengan kerangka hukum ‘… pengaruh politik praktis.’

Lantas, pembelajaran apa yang bisa dipetik untuk memahami kerangka hukum yang demikian itu? Kebebasan akademik dalam hukum Indonesia, sekalipun bisa saja ditafsirkan dalam kontruksi hukum hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, belumlah diatur secara lebih protektif dan kuat, sekalipun disebut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012.

 

Akademisi dan Kebebasannya: “Pembelajaran” dari Papua

Dalam sejumlah wawancara, didapati informasi bahwa secara umum tidaklah mudah bagi akademisi yang mengabdikan dirinya mengajar dan meneliti dalam konteks Papua. Akademisi-akademisi di Papua, pun lebih dominan tidak cukup bisa bersikap kritis atau setidaknya peduli dengan situasi kekerasan yang terus menerus terjadi. Bila diminta pendapat, misalnya oleh jurnalis, maka argumentasinya pun kerap terbatas, normatif, dan tidak menyasar ke pelaku utama atau aktor intelektual dalam sejumlah kasus kekerasan tersebut, sekalipun mereka para akademisi itu tahu. Bahkan, sebaliknya, tak sedikit akademisi justru memberikan pembenaran dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dan militer atau penyelenggara negara.[9]

Lebih keras lagi, kritik dikemukakan para aktifis organisasi non-pemerintah, seperti KontraS Papua yang bekerja untuk isu anti kekerasan. Akademisi di Papua, lebih banyak yang ‘tiarap’, tidak berani berbicara secara terbuka mengkritik kebijakan-kebijakan yang jelas merugikan warga Papua. Apalagi, isu yang diperbincangkan soal kemerdekaan Papua, sedikit akademisi yang berani secara terbuka mengangkat isu tersebut sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri. “Mencari akademisi yang bersedia menjadi ahli untuk membela hak-hak warga Papua, sulit!”[10]

Belum banyak (bila tidak dikatakan ‘belum ada’) kajian atau diskusi terkait kebebasan akademik di Papua. Pula, sebenarnya dari yang banyak dijumpai di sejumlah media massa atau laporan-laporan penelitian, kebebasan akademik tidak serius diperbincangkan, atau menjadi agenda kampus untuk memberikan perlindungan secara efektif terhadap akademisi maupun mahasiswanya.

Bisa dibayangkan, tekanan demi tekanan yang dihadapi warga Papua, tidak akan pernah mendapat pembelaan secara sungguh-sungguh, karena fungsi pendidikan tinggi menjadi nir-keberpihakan. Apalagi, melihat realitas sekaligus kepekaan dalam isu-isu hak asasi manusia tidak cukup menjadi perhatian bagi kalangan perguruan tinggi. Mengutip pandangan Dr. Sriprapha Petcharamesree, Ketua Asean Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) yang pertama dari Thailand, dalam pengantar Pembukaan Workshop on Human Rights Education in Asia (Bangkok, 13-14 Oktober 2016), bahwa “… Pelanggaran hak asasi manusia itu terus menerus terjadi, justru ketika kalangan pendidik hak asasi manusia hanya bisa diam. Diamnya para pendidik, termasuk kalangan akademisi perguruan tinggi, justru kian memperkuat dan seakan mengijinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.”

Situasi ini persis seperti yang digambarkan melalui kritik sejumlah organisasi non-pemerintah, khususnya yang bekerja di Papua atau terkait dengan isu Papua. Sekalipun masih dijumpai akademisi (baik di Papua, maupun di luar Papua, pula peneliti LIPI yang memiliki program khusus soal Papua) yang menunjukkan posisi atau keberpihakannya, membuka ruang dialog atau posisi untuk menentang segala bentuk kekerasan, jumlah itu tidak banyak. Mengapa situasi demikian terjadi?

Pertanyaan ini menyasar pada setidaknya empat hal, yakni: (i) hegemoni dan birokratisasi kampus sehingga kampus menjadi tunduk dan atau tidak cukup bisa merespon kritis atas kebijakan politik, baik di level nasional maupun daerah; (ii) bekerjanya ekonomi-politik korporasi dalam mengontrol kebijakan kampus; (iii) politik keamanan yang mengedepankan represi dan stigmatisasi atas gerakan separatisme; dan (iv) terisolasinya informasi yang dapat dipercaya akibat kebijakan-kebijakan pembatasan (restrictive policies), baik dalam konteks menghalangi jurnalis dan pula peneliti untuk bekerja di Papua.

  • Hegemoni dan Birokratisasi Kampus

Penundukan kampus oleh birokratisme pendidikan tinggi bukanlah semata problem di Papua, melainkan dominan terjadi di berbagai kampus di seluruh tanah air. Hegemoni dan birokratisasi ini sebenarnya soal begitu besarnya campur tangan negara dalam birokrasi dan administrasi kampus, sehingga situasi yang kerap dijumpai pun banyak nan beragam, membentang dari urusan teknis administratif para pengajar atau akademisi, hingga terjadinya politisasi kampus dalam pengisian jabatan-jabatan struktural strategis di internal kampus.

Tidak banyak yang bersedia mengungkap bahwa pihak kampus diintervensi birokrasi, terutama terkait dengan isu konflik atau politik. Dari media, hanya diperoleh khabar bahwa sejumlah dosen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Cendrawasih (Uncen) mogok mengajar karena merasa tidak nyaman  akibat adanya intervensi mantan pejabat. Para dosen menyampaikan keluhan tersebut langsung ke Plt. Dekan Fakultas Kedokteran, John Krey, SH, M.Hum. Sayangnya, rapat ini tertutup dan wartawan yang menunggu di luar tak bisa mendapatkan keterangan langsung dari para dosen (Radar Sorong, 14 Januari 2015).

Secara umum, manajemen kampus-kampus di Papua belum memiliki aturan khusus yang lengkap menjamin kebebasan akademik secara efektif dan jelas, atau setidaknya, implementasinya bisa sepenuhnya menjadikan kampus sebagai benteng kebebasan dalam pencarian ilmu dan kebenaran, tanpa tekanan atau intervensi. Artinya, hegemoni dan birokratisasi di kampus-kampus harus dilawan sebagai prasyarat membuka ruang kebebasan, bukan semata kebebasan akademik, melainkan pula kebebasan lain yang memiliki konsekuensi jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.

  • Ekonomi-Politik Korporasi Mengontrol Kebijakan Kampus

Tidak mudah dan sederhana untuk membuktikan bahwa ada dan jelas soal bekerjanya ekonomi-politik korporasi dalam mengontrol kebijakan kampus. Pihak kampus tidak akan pernah berbicara demikian, pula tidak mungkin juga perusahaan akan terbuka memperbincangkan kontrol. Bahasa yang lebih bisa dipublikasikan dan terkesan lebih halus nan etis adalah kerjasama, kemitraan, atau pengembangan kewirausahaan. Dalam prakteknya, bukan tidak mungkin, yang terjadi lebih kuat memperlihatkan penundukan daripada kesejajaran dalam kerjasama.

Sebagai contoh adalah keberadaan PT Freeport McMorran, yang menjadi isu sensitif, termasuk karena isu tersebut publik justru mempertanyakan komitmen kampus. Mengapa kampus tidak bisa bersikap kritis atas kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tambang tersebut. Pula mengapa abai dan membiarkan proses penyingkiran hak-hak rakyat akibat pertambangan tersebut. Atau, apakah akademisi dan pihak kampus sama sekali tidak didengar oleh pengambil kebijakan, atau sebaliknya memang tak terdengar karena mendiamkan segala sesuatunya terkait bisnis tambang itu.

Markus Haluk dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menyayangkan terjadinya insiden atau tragedi berdarah Abepura 16 Maret 2006, yang menurut dia membubarkan sebuah agenda besar yang tengah disusun pihaknya. Saat itu, mereka tengah menggarap isu penutupan Freeport. Semua telah disiapkan, termasuk kesaksian korban, ketika tiba-tiba ada kelompok lain yang melancarkan aksi pemalangan kampus dan mencetuskan kekerasan (Kompas, 13 April 2011).

Sesungguhnya, pertanyaan publik terhadap keterlibatan kampus atas pertambangan Freeport pernah terjadi dalam kasus Loyola University.  Perusahaan tambang Freeport McMoran menggelontorkan dana untuk universitas. Sebagaimana dipahami, bahwa Freeport kerap dipermasalahkan dengan isu perusahaan tambang transnasional itu telah bermasalah menciptakan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia di Papua. Itu sebabnya banyak akademisinya serta mahasiswanya melakukan protes mendemonstrasi pihak kampus untuk menarik pembiayaan Freeport, dan mempertahankan kampus agar tetap kritis terhadap persoalan lingkungan dan hak asasi manusia. Loyola University yang meneguhkan sebagai ‘social justice university’ (universitas keadilan sosial) pada kenyataannya berfungsi layaknya ‘greenwashing and human rights sterilization’ (kampus yang sekadar mencuci dosa perusakan lingkungan dan mensterilkan persoalan kejahatan atau pelanggaran HAM) (Fox 1997).

Protes itu sebenarnya pula dilakukan dengan menghadirkan tokoh Papua yang menolak tambang Freeport, Tom Beanal, pemimpin Lemasa (Lembaga Adat Suku Amungme) dan Presidium WALHI. Ia menggugat Freeport dengan puluhan milyar akibat penghancuran lingkungan, perampasan tanah dan pelanggaran HAM. Ia diundang berbicara dihadapan akademisi dan mahasiswa di Loyola University, New Orleans, Louisiana, Amerika, 23 Mei 1996. Kehadirannya saat itu dibiayai oleh sejumlah organisasi, antara lain: the Blueprint for Social Justice , the Loyola Green Club, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Delta Greens, the Sierra Club dan Freeport Watch. Presentasi itu menunjukkan dinamika kampus untuk mempertanyakan kehadiran Freeport di Papua (Corpwatch, 1996).

Kritik publik tak hanya di kampus luar negeri. Hal ini pernah pula terjadi di Indonesia sendiri. Melalui Majelis Wali Amanat, sebenarnya ITB punya komitmen baik, seperti yang disampaikan oleh Dr. Ir. Sigit Darmawan, selaku Direktur Pengembangan ITB, “ITB terus dituntut oleh masyarakat, bangsa dan negara, oleh pemerintah, untuk terus berkembang. Kampus ITB kedepan ini sebagai tempat membangun dan mengembangkan  budaya luhur bangsa Indonesia. Kemudian, kampus ITB itu sebagai the house of learning, the house of culture, the guardian of value, the agent of change, the bastion of academic freedom. Sebagai tempat the best academic talents, bertemu dan berkarya. Kampus ITB yang inspiring, kampus ITB yang mengajarkan kepada setiap yang ada didalamnya nilai-nilai kampus ITB yang dicita-citakan oleh visi ITB, ini adalah arahan dari MWA untuk bisa diacu dalam mengembangkan kampus ITB kedepan”.

Namun hal ini bertolak belakang bila pengembangan infratruktur ITB dibangun dari hasil perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Freeport. Ini yang dipertanyakan mahasiswa sebagai bentuk intervensi terhadap kampus ITB. Sekadar mengutip salah satu pernyataan yang menggugat hal tersebut,

“…. Sudah hampir setengah dekade, KM ITB membahas dari A-Z tentang pentingnya Nasionalisasi Tambang PT Freeport Indonesia, mendatangkan berbagai pembicara dari berbagai sudut pandang ke dalam kampus untuk memberikan diseminasi dan penyebaran pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat luas, seberapa kejinya PT Freeport Indonesia menghisap tanah air Indonesia, bertahun tahun menjajah tanah Papua. Lalu mengapa ITB membangun dirinya dengan uang korporasi yang telah melukai rakyat Indonesia? Mengapa ITB — yang baru saja beberapa saat lalu mengagung-agungkan pentingnya pembangunan berkelanjutan — justru menerima uang dari korporasi yang membuat anak cucu kita tak bisa lagi menikmati hasil bumi negeri sendiri, dan hanya jadi penonton dibawa larinya tambang tembaga dan emas ke luar negeri?” (Iqbal, 2015)

  • Politik Keamanan Represif dan Stigmatisasi

Di Papua, hingga saat artikel ini dituliskan, politik keamanan pemerintah masih terus menerus mengedepankan pendekatan represi dan stigmatisasi atas gerakan separatisme. Dalam konteks kebebasan akademik, mahasiswa maupun dosennya kerap dihadapkan realitas ancaman atau tekanan. Penangkapan-penangkapan, pembatasan ekspresi menjadi keseharian kehidupan kampus.

Misalnya, pernyataan Pembantu Rektor II Universitas Cenderawasih, Marthinus Solossa, SH, MH, yang dikutip oleh Papuanews.id, menyatakan bahwa menghimbau kepada mahasiswa agar tidak mengikuti segala bentuk hasutan dan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri. “Mahasiswa jangan ikut-ikut demo, coba ingat lagi tujuan berada di Jayapura adalah mengikuti pendidikan, jangan terpengaruh.” Menurutnya, Uncen sendiri memiliki aturan yang jelas tentang tata tertib mahasiswa yang tidak boleh mengikuti demo dan kegiatan yang merugikan universitas, pihaknya mengatakan jika ada mahasiswa yang melanggar, maka akan dikeluarkan. “Kampus punya aturan yang jelas, jika ada yang mengikuti demo akan kami berikan sanksi,” tegas Marthinus (Papuanews.id, 13 Juli 2016).

Tidaklah mengherankan kemudian begitu banyak mahasiswa-mahasiswa ditangkapi karena dituding mengikuti aksi-aksi menyuarakan kemerdekaan Papua, atau sebatas memperjuangkan hak-haknya, sekalipuan aksi dilakukan secara damai.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Papua kelompok masyarakat sipil Hilang – termasuk Komite Nasional Papua Barat, Forum Kerjasama yang Foker LSM Papua dan Aliansi Papua Komunitas melawan Korupsi – mengutuk serangan sistematis oleh pasukan keamanan di mahasiswa Papua di Jakarta dan Denpasar, Bali. Pada tanggal 12 November 2015, petugas bersenjata dari tentara dan polisi nasional menyerbu asrama mahasiswa Papua di Tebet, Jakarta Selatan. Serbuan secara resmi dibenarkan oleh kebutuhan untuk mengumpulkan data tentang mahasiswa Papua yang berbasis di Jakarta. Akibatnya, mahasiswa yang tersisa ketakutan dan trauma dengan kejadian tersebut.

Baru-baru ini terjadi kembali penangkapan dan penahanan dalam jumlah besar, hingga ratusan, yang termasuk di dalamnya, mahasiswa.[11]

Belum lagi mahasiswa Papua yang berada di luar Papua, kekerasan pun terjadi. Diberitakan, Polda Yogyakarta menahan tujuh mahasiswa Papua. Dalam berita pula disebutkan bahwa tujuh mahasiswa Papua ditangkap di tempat berbeda tanpa alasan yang jelas (rappler.com, 15 Juli 2016). Mereka ditangkap di tempat yang terpisah. Tiga orang yang terdiri dari Nus Tabuni (mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah), Obi Kogoya (mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta) dan Debi Kogoya (mahasiswa Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta) ditangkap saat hendak masuk ke asrama. Di dalam, mereka tengah menggelar aksi damai untuk mendukung penentuan hak nasib bagi Papua barat. Sebagai konsekuensinya, menurut berita tersebut, polisi langsung membawa mereka ke markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Uniknya, penangkapan tersebut juga didukung sejumlah ormas, antara lain: Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia dan Paksi Katon. Ketiganya ikut demonstrasi di depan asrama mahasiswa Papua.[12]

Ini menunjukkan, tekanan atau intimidasi tidak hanya terjadi di Papua, melainkan pula di luar wilayah Papua itu sendiri, termasuk menyasar mahasiswa-mahasiswa yang belajar kritis.

  • Terisolasinya Informasi akibat Kebijakan Pembatasan

Terisolasinya informasi yang dapat dipercaya akibat kebijakan-kebijakan pembatasan (restrictive policies), baik dalam konteks menghalangi jurnalis dan pula peneliti untuk bekerja di Papua. Sebagaimana studi sebelumnya, menunjukkan di Papua, kebebasan pers seperti terbelenggu, tidak ada upaya maju penegakan hukum untuk melindungi pers (Wiratraman, 2012).  Hal ini ternyata paralel dengan situasi kebebasan akademik. Pembatasan dilakukan, sekalipun dasar hukum pembatasannya tidak pernah jelas dan diberi penjelasan yang lugas dari aparat penegak hukum.

Sebagai contoh, pembatasan yang dialamatkan kepada para peneliti atau akademisi, khususnya akademisi dari luar negeri.

Sebagai contoh kasus. Pada tahun 2006 Australian National University Chris Ballard, seorang antropolog yang fokus utamanya adalah Papua, mengatakan ia tidak dapat akses untuk mengunjungi provinsi itu sejak 2001. Mei tahun 2006, pemerintah Indonesia pula memboikot kerjasama dengan dua universitas Australia (khususnya RMIT dan Universitas Deakin di Victoria) atas dasar bahwa mereka mempekerjakan staf akademik yang telah kritis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia di Papua.[13]

Komunikasi menarik nan debat sesungguhnya terjadi, terkait pembatasan peneliti asing yang meneliti di Papua. Percakapan ini terkait tuduhan pemerintah Indonesia atas akademisi Papua yang terlibat separatisme.

“LYNN BELL: Surat, seperti yang Anda katakan, mengungkapkan peringatan bahwa lembaga-lembaga Indonesia tidak akan memiliki apa-apa lagi dengan Deakin University. Apa dampak yang Anda pikir itu akan terjadi pada Anda secara pribadi sebagai dosen dan juga di universitas?

 SCOTT Burchill: Nah, untuk kredit universitas, mendukung hak stafnya untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa campur tangan politik. Jadi prinsip kebebasan akademik sedang ditegakkan, yang merupakan hal yang sangat baik. Tapi saya menduga bahwa, seperti semua lembaga yang memiliki link internasional di seluruh Asia Tenggara, universitas mungkin akan terdampak dalam hal keuangan, yang melalui kontrak atau perjanjian yang saat ini memiliki dengan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.”

Hal ini memperlihatkan bahwa, akses untuk penelitian telah dibatasi sedemikian rupa. Dan menariknya, dampak atas penutupan akses tersebut membuat kampus lain berimbas masalahnya. Terisolasinya Papua akibat media yang terbatas dalam menjangkau publik secara luas maupun soal pemberitaannya yang tidak dapat bersikap kritis di lapangan, pada kenyataannya sangat terkait dengan ancaman atau tekanan itu sendiri.

 

Penutup

“Kebebasan Akademik di Indonesia umumnya dihormati”

(Freedom House, 2015)[14]

 

Studi terakhir dan komprehensif tentang kebebasan akademik dilakukan oleh HRW (1998), sementara di luar studi itu, sebatas artikel atau kajian pendek terkait untuk menyeriusi pembelaan hak-hak terkait kebebasan akademik.

Tulisan ini diangkat untuk sesungguhnya memantik diskusi terkait kebebasan akademik. Sudah saatnya akademisi-akademisi bangun dan memulai angkat bicara untuk meneguhkan posisi dan keberpihakannya dalam mendorong upaya perdamaian di Papua. Dan tentunya, diperkuat oleh jaringan akademisi lainnya untuk mengupayakan perlindungan hak-hak warga Papua.

Pembelajaran apa yang penting melihat kebebasan akademik dalam konteks Papua? Kita menyaksikan, bahwa klaim Freedom House kurang sepenuhnya tepat dalam membaca secara lebih dekat bagaimana sesungguhnya kebebasan akademik terjadi di Papua. Secara realitas, sebenarnya praktek kebebasan akademik semata, tidak akan pernah bisa menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul, secara bebas nan damai memperbincangkan masa depan mereka,

Oleh sebab itu, penegakan hukum yang kuat, disertai pembelaan yang kokoh dari pihak manajemen kampus, makan sangat mungkin membuahkan sistem perlindungan bagi kalangan akademisi maupun mahasiswa untuk mengembangkan iklim kebebasan akademik di Papua. Sebuah tantangan yang harus dijawab, sekalipun tak gampang dijalani.

 

Daftar Pustaka

Fox, Julia D. 1997. “Leasing the Ivory Tower at a Social Justice University: Freeport McMoRan, Loyola University New Orleans, and Corporate Greenwashing”,

Organization & Environment, September 1997 10: 259-277.

Freedom House, 2016. Kebebasan di Dunia 2015:. Survei Tahunan Hak Politik dan Kebebasan Sipil. London: Rowman dan Littlefield.

Hatees, Budi. 2013. Ulat di Kebun POLRI. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Human Rights Watch (1998) Kebebasan Akademik di Indonesia: Hambatan Membongkar Soeharto-Era. New York: HRW.

Iqbal, Luthfie Muhammad. 2015. “Gedung Kampus Dibangun Freeport: Martabat ITB, Quo Vadis?” https://medium.com/pangripta-loka/gedung-kampus-dibangun-freeport-martabat-itb-quo-vadis-10298ab2669#.eyawz4idy (diakses 12 Februari 2016).

Kalidjernih , Freddy K. 2008. “Australian Indonesia-specialists and debates on West Papua: Implications for Australia-Indonesia relations”, Australian Journal of International Affairs, Volume 62, Issue 1 March 2008. 72 – 93.

Wiratraman, Herlambang P. 2012. “Rule of Law dan Kebebasan Pers di Papua”, in Ardimanto (ed) Oase Gagasan untuk Papua Damai. Jakarta: Imparsial/Forum Akademisi untuk Papua Damai.

Wiratraman, Herlambang P. 2014. Press Freedom, Law and Politics in Indonesia. Leiden: Institute for the Interdisciplinary Study of the Law, Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University.

 

Media (Majalah/Koran/Online)

“Jokowi Fails to Bring Peace to Restive Papua”, The Jakarta Post, 14 Oktober 2016.

“Dosen FK Uncen Mogok Mengajar: Merasa Tidak Nyaman karena Diduga Ada Intervensi Mantan Pejabat”, Radar Sorong, Rabu, 14 Januari 2015

“Tom Beanal’s Speech at Loyola University in New Orleans.” Corpwatch. 1996. http://www.corpwatch.org/article.php?id=987 (diakses 20 September 2015).

“Pembahasan Multikampus.” Tim PJS MWA Wakil Mahasiswa ITB 2015/2016, https://www.youtube.com/watch?v=i_5sa_FQY2A (diakses 11 Januari 2016).

“Pembantu Rektor Himbau Mahasiswa Uncen Tidak Mengikuti Aksi Demo KNPB”,

13 Juli 2016, Papuanews.id, http://papuanews.id/2016/07/13/pembantu-rektor-himbau-mahasiswa-uncen-tidak-mengikuti-aksi-demo-knpb/ (diakses 12 Januari 2016).

“Satu Orang Ditembak, Ratusan Orang Papua Ditangkap di Jayapura”, SuaraPapua.com, 15 Agustus 2016. http://suarapapua.com/2016/08/15/satu-orang-ditembak-ratusan-orang-papua-ditangkap-jayapura/ (diakses 20 September 2016).

“Polda Yogyakarta tangkap 7 mahasiswa Papua: Tujuh mahasiswa Papua ditangkap di tempat berbeda tanpa alasan yang jelas.” 15 Juli 2016. rappler.comhttp://www.rappler.com/indonesia/139843-polda-yogyakarta-tangkap-mahasiswa-papua (diakses 15 September 2016).

“Wartawan Hadapi Kesulitan di Papua, Bahkan dengan Izin Kerja,” The World Today, 26 September 2006, http://www.kabar-irian.com/news/msg03592.html (diakses 25 Juni 2016).

“Mahasiswa Rapatkan Barisan”, Kompas, Sabtu, 30 April 2011

 

 

* Herlambang P. Wiratraman, PhD.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan HAM
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Anggota Forum Akademisi Untuk Papua Damai

herlambang@fh.unair.ac.id

 

 

 

[1] Tulisan ini didedikasikan khusus untuk kawan yang sekaligus menjadi inspirasi pergerakan dan perjuangan bagi hak-hak warga Papua, almarhum Olga Hamadi (KontraS Papua).

[2] “Jokowi Fails to Bring Peace to Restive Papua”, The Jakarta Post, 14 Oktober 2016.

[3] Wawancara dengan mahasiswa, anonim, Abepura, 20 Agustus 2015.

[4] Wawancara dengan Prof. Melkias Hetharia, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Bangkok, 12 Oktober 2016.

[5] Pasal 19(2) ICCPR 1966: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

[6] Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[7] Selengkapnya, penegasan itu bisa dibaca dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012: “(1)  Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (2)  Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; (3)  Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.”

[8] Pasal 13 ayat (3): Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

[9] Wawancara dengan dosen dari Universitas Cendrawasih Papua, anonim, Abepura, 21-22 Agustus 2015.

[10] Wawancara dengan Olga Hamadi, Abepura, 22 Agustus 2015. Sayang sekali, tulisan untuk kebebasan akademik ini belum sempat terbaca oleh Olga karena telah meninggal dunia. Saat wawancara ia berharap untuk dituliskan sekaligus dikritik, karena ia mengharap akademisi di Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM) bisa menyuarakannya.

[11] Philipus Robaha, aktivis Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (SONAMAPA) mengatakan, ada 15 orang massa aksi WPNA ditangkap di Taman Imbi. Mereka yang ditangkap adalah Sius Ayemi (32) Korlap aksi, Eduard (28), Andarias Manggaprouw (27), Panus Manggaprouw (25), Boas Seweyei (18) Salmon Mariadu Robaha (17) Yan Rumbruren (27), Abner Rumbruren (18), Yusak Robaha (24), Leonard Wihyawari (21), Patmus Kirihio (20), Adam Yenu (10) Jois Yenu (9), Daud Sroer (18) dan Roni Mambrasar (27). “Kami melakukan demo damai dan bermartabat. Dari 15 orang yang ditangkap, ada dua anak yang berumur 9 tahun. Kami minta agar polisi bebaskan massa yang ditangkap saat ini,” katanya. Vide: “Satu Orang Ditembak, Ratusan Orang Papua Ditangkap di Jayapura”, SuaraPapua.com, 15 Agustus 2016. http://suarapapua.com/2016/08/15/satu-orang-ditembak-ratusan-orang-papua-ditangkap-jayapura/ (diakses 20 September 2016).

[12] “Kebebasan akademik melaporkan seluruh dunia”, Global, 20 November 2011 Issue No: 198 (http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20111118192134246), diakses 17 September 2016.

[13] “Wartawan Hadapi Kesulitan di Papua, Bahkan dengan Izin Kerja,” The World Today, 26 September 2006, http://www.kabar-irian.com/news/msg03592.html (diakses 25 Juni 2006)

[14] Freedom House, 2016. Kebebasan di Dunia 2015:. Survei Tahunan Hak Politik dan Kebebasan Sipil. London:. Rowman dan Littlefield, p. 313.

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *