Papua dan Perhatian Internasional Dalam Sidang UPR Dewan HAM PBB

Oleh : Muhammad Hafiz*

Papua merupakan salah stu isu yang paling sensitif bagi pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan isu self-determination atau penentuan hidup sendiri yang seringkali beririsan dengan situasi HAM di Papua. Kebijakan pemerintah Indonesia hingga saat ini lebih mengedepankan dialog-damai untuk Papua, sehingga suara-suara yang mengarah pada kemerdekaan untuk Papua, baik dari kalangan aktivitas Papua sendiri maupun dari dunia internasional dianggap sebagai ancaman serius bagi Pemerintah Indonesia yang mempertahankan negara kesatuan.

Di lain pihak, sejumlah laporan mencatat, di tengah upaya pemerintah membangun skema dialog damai dan pembangunan infrastruktur, situasi pelanggaran HAM di Papua belum juga menunjukkan perbaikan. Hal ini setidaknya membuka celah untuk tetap mendesak Negara lebih serius mengurus Papua, juga menjadi bukti nyata bagi pelbagai pihak untuk mempertanyakan kembali komitmen Pemerintah untuk keadilan rakyat Papua.

Papua dalam Universal Periodic Review Dewan HAM PBB

Untuk kali ketiganya situasi HAM di Indonesia ditinjau oleh komunitas internasional dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Sebelumnya, Indonesia direview pada tahun 2008 dan kedua pada 2012. UPR adalah sebuah mekanisme baru dan unik, dimulai pada tahun 2008. Mekanisme merupakan salah satu pengejawantahan reformasi PBB yang menggambarkan kesetaraan 193 negara anggota PBB, karena review dilakukan untuk semua negara, tanpa terkecuali. Setiap negara berkewajiban untuk mengikuti mekanisme ini, menyampaikan laporan situasi HAM-nya per empat tahun, terlibat dalam forum dialog konstruktif, dan menerima komentar atau rekomendasi dari negara-negara PBB yang lain.

Dalam pertemuan internasional, Papua memang menjadi salah satu isu yang sensitive dan menjadi perhatian internasional, baik oleh badan-badan PBB maupun oleh negara-negara. Termasuk dalam hal ini adalah dalam pertemuan UPR pada 3 Mei 2017 yang lalu dan sebelumnya pada UPR tahun 2012. Pada tahun 2012, isu soal Papua berkisar tentang kapasitas aparat di Papua, terutama militer dan polisi, dalam perlindungan HAM, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, memastikan adanya akses jurnalis dan masyarakat sipil dari luar Papua, serta perlindungan pembela HAM (rekomendasi nomor 108.42, 108.95, 108.114, 108.115.

Selain isu pelanggaran HAM dan pendekatan militeristik, pembatasan kebebasan ekspresi dan berkumpul, termasuk akses jurnalis di Papua, telah menjadi perhatian serius sejumlah kalangan, nasional atau internasional. Meskipun pada Mei 2015 Presiden Joko Widodo mengumumkan sendiri pencabutan larangan jurnalis asing ke Papua (VOA Indonesia, 10/05/2015), kenyataannya hingga 2017 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan bahwa akses jurnalis asing ke Papua sama sekali belum terbuka dan senyatanya negosiasi kunjungan pelapor khusus PBB ke Indonesia, terutama pelapor khusus kebebasan berekspresi, selalu gagal ketika hendak mengunjungi Papua.

Situasi ini pula yang kemudian menjadikan Papua tetap sebagai salah satu isu krusial dalam sidang UPR Indonesia pada 3 Mei 2017 yang lalu. Setidaknya, 4 negara yang menyampaikan rekomendasi terkait Papua, dua di antaranya ditunda adopsinya hingga sidang bulan September 2017 dan dua rekomendasi yaitu dari Jerman dan Selandia Baru langsung diterima pada Mei 2017 yang lalu.

Jerman menyampaikan rekomendasi (paragraf 5.51) kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelatihan dan instruksi administratif bagi kepolisian dan pemerintah daerah dalam memastikan kebebasan berkumpul, termasuk di Papua dan Papua Barat. Sementara Selandia Baru (paragraf 5.67) mendorong agar pemerintah Indonesia memastikan kewajiban HAM ditegakkan, dihormati dan dimajukan di Papua, termasuk pula dalam hal kebebasan berkumpul, kebebasan pers dan hak-hak kelompok perempuan dan minoritas. Kedua rekomendasi ini diterima oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu catatan dan harus dilaksanakan hingga proses sidang UPR selanjutnya pada putaran ke-4.

Dua rekomendasi yang lain, yaitu dari Meksiko dan Australia, ditunda oleh pemerintah Indonesia karena dianggap perlu untuk didiskusikan lebih jauh di tingkat nasional. Meksiko (paragraf 7.24) merekomendasikan agar Indonesia mengundang Pelapor Khusus untuk Masyarakat Asli mengunjungi Indonesia, termasuk ke Papua, dan Australia merekomendasi agar Indonesia melakukan investigasi atas semua kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (paragraf 7.73).

Dialog damai dan penyelesaian HAM di Papua

Sebaliknya, pengabaian permasalahan nyata yang dihadapi oleh penduduk di Papua, mulai dari pendekatan militeristik, eksploitasi sumber daya alam, dan perusakan sendi-sendi masyarakat adat, serta pengabaian atas kesenjangan ekonomi, justru akan semakin meregangkan relasi antara pemerintah Indonesia dan Papua. Pelaksanaan HAM secara akuntabel, baik sipil politik maupun pada hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat membangun kepercayaan di tengah masyarakat Papua dan mencegah terjadinya riak-riak di masyarakat yang akhirnya disikapi  secara represif oleh negara.

Dengan demikian, program pemerintah – baik dalam upaya membangun dialog damai ataupun prioritas pembangunan di Papua – harus beriringan dengan penyelesaian dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, sekaligus pula mencegah terjadinya pelanggaran HAM baru yang justru semakin merumitkan situasi dan penyelesaian permasalahan di Papua. Sebagai penopang, Pemerintah Indonesia harus meninggalkan pendekatan yang militeristik di Papua dan membuka akses informasi dan ekspresi bagi siapapun, baik lokal maupun internasional, untuk memastikan proses dialog dan pembangunan itu dapat berlangsung sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

 

*Penulis adalah Pjs. Eksekutif Direktur Human Rights Working Group (HRWG)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *