Papua dan Problem Promosi Karir Prajurit

Oleh : Anton Aliabbas*

Belakangan ini, sejumlah promosi dan mutasi perwira TNI mendapat sorotan publik. Salah satu promosi yang mendapat sorotan adalah penunjukkan Mayjen Hartomo, yang pernah diadili atas kasus tewasnya tokoh Papua Theys Hiyo Eluay, menjadi kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada September 2016. Sebelumnya, Hartomo menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Tidak ayal, promosi ini memicu protes kelompok sipil dan pemerhati HAM.

Bagi kelompok sipil dan pemerhati HAM, promosi seperti ini menunjukkan TNI masih tetap mempraktikkan impunitas dan tidak serius menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Sementara itu, pihak TNI berargumen promosi yang dilakukan pada Hartomo sudah melalui mekanisme baku dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sedari awal, kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua ini sudah memicu kontroversi. Pada 10 November 2001, Theys bersama supirnya, Aristoteles Masoka disebutkan hilang dan diculik orang tak dikenal. Mereka baru saja pulang dari mengikuti perayaan hari pahlawan di Markas Kopassus Satgas Tribuana X, Jayapura, Papua. Barulah sehari kemudian, Theys ditemukan tewas di daerah Skouw, dekat perbatasan RI-Papua Nugini.

Buntut dari insiden ini, sebanyak 300 personel Satgas Tribuana X dipulangkan ke Jakarta dan markasnya pun disegel pihak Puspom TNI AD. Sekalipun pihak Mabes TNI AD sempat membantah pihaknya terlibat kasus ini, 7 anggota Satgas Tribuana X Papua divonis bersalah dengan hukuman beragam antara 3-3,5 tahun. Mahkamah Militer Tinggi III, Surabaya, Jawa Timur, juga memvonis Hartomo, yang kala itu merupakan Komandan Satgas Tribuana dan berpangkat Letnan Kolonel, hukuman 3,5 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan.

Sekalipun demikian, Komandan Jenderal Kopassus yang kala itu dijabat Mayjen Amirul Isnaini meyakini pihaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Theys. Bahkan Ryamizard Ryacudu, yang saat itu mendapuk posisi Kepala Staf TNI AD, menganggap para prajurit yang terlibat insiden sebagai pahlawan dan menolak hukuman pemecatan.

Sejatinya, kontroversi seputar penugasan dan promosi dalam tubuh angkatan bersenjata bukanlah hal yang baru. Douglas Kammen dan Siddharth Chandra,  dalam bukunya berjudul ‘A tour of duty: changing patterns of military politics in Indonesia in the 1990s’ (2010) menggarisbawahi pada 1980-an telah banyak promosi dan penugasan posisi strategis diberikan pada personel yang dituduh terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan. Sekalipun demikian, sejak peristiwa Santa Cruz pada 1991, pihak angkatan bersenjata meningkatkan standar disiplin dan menghukum para perwira yang terlibat kasus pelanggaran HAM.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan promosi dan penugasan untuk posisi strategis di TNI kerap menimbulkan polemik. Pertama, kebijakan pembinaan karir prajurit yang tidak transparan. Tidak dipungkiri, TNI sudah membangun sebuah mekanisme baku terkait pembinaan karir. Dewan Kepangkatan dan Jabatan juga membuat serangkaian penilaian dalam sebelum menentukan promosi dan penugasan.

Akan tetapi, parameter dan prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian tersebut tidak transparan, jelas dan terukur. Akibatnya, ketidakjelasan ini membuka peluang munculnya tuduhan miring seperti favoritisme dalam pengambilan keputusan promosi dan penugasan lanjutan.

Kedua, adanya inkonsistensi dan inkoherensi dalam panduan pengelolaan pembinaan karir. Ada banyak bukti yang mendukung argumen ini. Doktrin Personel TNI AD, Petunjuk Induk TNI AD tentang Personel, dan Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Karir Perwira TNI AD, misalnya, memuat sejumlah eksplanasi  maupun interpretasi yang inkonsisten serta berbeda-beda perihal pembinaan karir. Selain itu, tidak ada satupun dari dokumen-dokumen tersebut memberi paparan komprehensif mengenai standarisasi promosi dan penugasan prajurit.

Ketiga, ketiadaan perencanaan pembangunan karir yang jelas. Hingga kini, TNI belum membuat sebuah skema perencanaan karir yang jelas bagi para perwira sejak mereka lulus dari akademi militer. Kekosongan ini, dalam beberapa kasus, ikut berkontribusi dalam menciptakan suasana yang tidak sehat dan kompetisi dalam lingkungan kerja.

Riset yang sedang dilakukan CSIS menunjukkan ada problem yang serius perihal regenerasi di tubuh TNI. Proses mutasi, promosi dan penugasan di level perwira belum berjalan efektif, efisien dan tepat guna. Kondisi ini diperparah dengan adanya perpanjangan usia pensiun dan mutasi yang bersifat lateral (Evan A Laksmana, Kompas 6 Agustus 2016).

Tidak bisa dipungkiri, kebijakan pembinaan karir prajurit adalah domain internal TNI. Institusi militer memiliki otonomi dalam pengelolaan pembangunan karir prajurit. Dalam rangka membangun institusi TNI sebagai militer kelas dunia (world-class military), penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pembinaan karir prajurit tidak bisa dihindari.

Oleh karena itu, ada beberapa usulan perbaikan sistem pembinaan karir prajurit TNI ke depan. Pertama, TNI hendaknya membangun sebuah indicator yang transparan dan terukur dalam penilaian performa personel. Penilaian ini harus mencakup beban kerja dan rekam jejak capaian sepanjang dinas aktif. Untuk itu, keberadaan sebuah database rekam jejak yang komprehensif dan integratif menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Kedua, TNI hendaknya membuat perencanaan pembinaan karir prajurit yang lebih jelas. Dalam kontek ini, TNI sebaiknya membuat pola karir yang mencakup kebutuhan kompetensi dan keahlian bagi setiap personel. Selain itu, TNI dapat juga membuat skema promosi ‘jalur cepat’ (fast track) bagi personel yang mempunyai potensi di atas rata-rata.

Guna mengatasi kemandekan regenerasi, TNI hendaknya memperbaiki program karir kedua (second career). Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penyediaan pelatihan yang dapat menambah keahlian tertentu akan membantu prajurit mendapatkan pekerjaan layak pasca pensiun.

Tiga opsi di atas akan dapat berjalan baik apabila TNI juga memperbaiki dokumen-dokumen terkait kebijakan pembinaan karir prajurit. Dalam konteks ini, dokumen tersebut harus menerapak prinsip pengelolaan sumberdaya manusia yang baik termasuk pula menjunjung tinggi penegakan HAM dan hukum. Revisi dokumen ini juga harus mengatasi problem inkonsistensi dan inkoherensi.

Tentu saja, perbaikan kebijakan pembinaan karir prajurit tidak bisa dielakkan. Langkah ini akan membantu TNI untuk menjadi lebih profesional. Tidak hanya itu, perbaikan ini juga akan meningkatkan soliditas dan kohesivitas institusi TNI.

 

*Penulis adalah Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD)
dan kini sebagai Direktur Institute Demokrasi

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *