Permasalahan Papua, Mau Dibawa Kemana? Catatan 2 Tahun Pemerintahan Jokowi

Dalam beberapa hari lagi pemerintahan Joko Widodo akan berusia dua tahun. Namun penanganan permasalahan Papua sepertinya masih jalan di tempat. Agar ada hal yang bisa dibuat, ada baiknya pemerintah berkaca pada sejarah.

Dalam sejarah Sukarno pernah bertindak luar biasa dalam menangani permasalahan Papua. Dengan mempercayakan urusan Papua kepada sosok berkompeten, berani dan tanguh di segala lini. Kepercayaan diberikan secara penuh.

“Seperti saja katakan tadi pada saudara-saudara sekalian, dalam hal ini Wampa Urusan Irian Barat diberikan keleluasaan penuh untuk mengambil tindakan seperlunya sehingga saja tidak terikat kepada burokrasi-burokrasi Departemen-departemen jang kadang-kadang merupakan djuga rintangan-rintangan dalam menghadapi persoalan daerah.”

Begitulah Soebandrio menegaskan kewenangannya dihadapan sidang pleno DPRD-GR Papua di Kota Baru (Jayapura) pada tanggal 22 Juli 1963. Sebagai Wakil Menteri Pertama Urusan Irian Barat, dari kutipan itu tampak adanya ketegasan dan urgensi dalam menangani Papua oleh pemerintah saat itu. Di samping itu juga tampak sikap Presiden yang memberikan kepercayaan penuh kepada utusannya yang menangani berbagai masalah yang sedang dan akan dihadapi di Papua. Saat itu Papua baru saja beberapa bulan diserahkan oleh UNTEA kepada Indonesia.

Dalam amanatnya pada tangal 19 Desember 1963, sikap Presiden Sukarno mengenai Papua tampak jelas. Sukarno menyatakan, “Pembangunan Irian Barat bukan dalam persoalan lokal Irian Barat sadja, bukan sekadar persoalan orang Irian Barat sadja, melainkan adalah persoalan seluruh Bangsa Indonesia. Bukan persoalan routine belaka, malahan adalah satu tantangan, satu challenge terhadap revolusi kita seluruhnja! Pembangunan Irian Barat adalah djuga persoalanmu, persoalanku, persoalanmu, persoalanku, persoalan kita semuanja, persoalan seluruh revolusi Indonesia, persoalan seluruh Bangsa Indonesia!”

Dari sikap Sukarno itu jelas tampak bahwa persoalan Papua adalah persoalan kebangsaan yang serius, dan harus diurus pula dengan serius oleh orang-orang yang tangguh. Maka dari itu tidak mengherankan Sukarno memberikan mandat dan tugas kepada Soebandrio untuk menangani Papua.

Modal Soebandrio untuk mengemban tugas berat dalam menangani Papua sunguh besar dan luar biasa. Soebandrio pernah menjadi Dubes di London, kemudian menjadi Menlu RI. Seluruh proses perundingan masalah Papua dengan Belanda di PBB di akhir tahun 1950 dan awal 1960 bidannya adalah Soebandrio. Selama proses perundingan masalah Papua di forum PBB di Jenewa dan New York, Soebandrio dibantu oleh dua diplomat ulung lainnya yaitu Adam Malik yang menjadi Dubes di Moskow dan Sudjarwo yang diplomat di PBB. New York Agreement adalah buah tangan mereka.

Sejarawan Belanda PJ Drooglever dalam An Act of Free Choice, Decolonization and the Right to Self-Determination in West Papua mencatat dengan apik sepak terjang Soebandrio, Adam Malik dan Sudjarwo di fora-fora perundingan mengenai Papua dengan Belanda, Australia dan Amerika.

Dengan melihat sosok Soebandrio dan tingat kepercayaan Sukarno kepadanya dengan memberikan kewenangan penuh dan menilik geopolitik global kala itu bisa ditarik beberapa benang merah sebagai pelajaran.

Pertama, Papua adalah urusan penting Indonesia karena berkait dengan urusan eksistensi kebangsaan. Oleh karena itu Papua tidak bisa diurus dengan sikap seperempat hati. Kedua, Papua diurus dengan kewenangan yang penuh oleh seorang pejabat yang berpengalaman yang dipercaya langsung oleh Presiden. Ketiga, urusan Papua selalu berkelindan dengan urusan dunia, oleh karena itu tidak bisa disikapi semata-mata sebagai urusan lokal.

Menyimak tiga benang merah itu, dalam menyikapi permasalahan Papua yang hari ini telah menjadi isu politik dan HAM regional di Pasifik Selatan, maka ada beberapa langkah mendesak yang perlu diambil oleh Presiden Jokowi.

Jokowi tidak bisa lagi sekedar berretorika untuk mempercepat pembangunan dengan program-program bombastis, tapi manfaatnya tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat di Papua.

Langkah mendesak yang perlu diambil presiden Jokowi adalah mencari dan menunjukan seorang Soebandrio baru untuk mengurus Papua saat ini, baik untuk urusan konsolidasi di Papua, mau pun untuk urusan diplomasi di luar Papua.

Kedua, untuk Seobandrio baru itu, berikan wewenang yang penuh sebagaimana Sukarno dulu memberikan kewenangan kepada pembantunya dalam mengurus Papua. Itu penting karena birokrasi yang rutin tidak akan pernah berhasil meretas jalan untuk perbaikan berbagai masalah di Papua.

Ketiga, Presiden perlu segara membuka forum diskusi mengenai Papua agar segenap komponen bangsa baik yang berada di Papua mau pun di luar Papua bisa berdialog dan bertukar pikiran untuk jalan terbaik bagi Papua. Forum seperti itu penting, sekali lagi karena permasalahan Papua sudah tak bisa lagi hanya disikapi oleh para birokrat yang bekerja sekedar menjalankan tugas rutin. Di samping itu permasalahan Papua, kini, bukan lagi sekedar permasalahan orang Papua, melainkan telah menjadi persoalan bersama bangsa.

Sekali lagi mengutip Sukarno, “persoalan Papua, bukan persoalan routine belaka.” Langkah-langkah terobosan harus diambil oleh Presiden Jokowi agar permasalahan Papua tidak jatuh sekedar menjadi urusan rutin birokrasi. Papua juga tidak bisa didekati dengan kerja “pokja-pokja-an” ala relawan yang tak jelas juntrungannya.

Untuk mendapatkan semangat zaman era Soebandrio menjalankan tugas untuk Papua, ada baik Presiden Jokowi membaca buku yang dicetak 1964 “Buatlah Irian Barat Menjadi Satu Zambrut Jang Indah” yang berisikan pemikiran Sukarno serta tokoh-tokoh yang menjalankan perintah Sukarno untuk Papua. Buku itu adalah arsip pemikiran yang sangat berharga. Dalam buku ini terpapar berbagai informasi rinci tentang hal ikhwal menangani Papua. Selamat membaca pak Presiden. Semoga.

 

Amir al Rahab
Penulis adalah anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) dan juga Pendiri Imparsial.

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *