Politik Rekognisi: Nalar Reintegrasi Papua

Oleh : Halili*

Atas dasar perspektif kepentingan politik Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, kepentingan terbesar dari proses dekolonisasi Papua pada 1963 adalah integrasi Indonesia sebagai sebuah nasion. Hal itu tergambar secara paripurna dalam sikap dan statemen politik Bung Karno, pendiri bangsa dan presiden pertama RI, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidaklah lengkap tanpa Papua. Papua dalam ideal para pendiri negara merupakan kepingan puzzle terakhir dari kemerdekaan Indonesia.

Dalam sebuah pidato yang beliau sampaikan ketika mendapat undangan untuk berkunjung ke Amerika Serikat, beliau menegaskan bahwa: “Garam kemerdekaan belum lagi sempurna rasanya bagi kami sebelum Indonesia Kemerdekaan Indonesia menurutnya belum sempurna jika Indonesia belum kembali ke pangkuan Republik.

Oleh karena itu, dekolonisasi Papua dari tangan penjajah Belanda tidak bisa ditawar-tawar. Berbagai langkah dan saluran diplomasi ditempuh oleh Bung Karno dan Indonesia untuk memberikan jalan terbaik baik kembalinya Papua ke dalam pangkuan negara Indonesia. Bahkan, ketika jalur diplomasi dinilai tidak memberikan harapan bagi cita integrasi Papua ke dalam rahim Republik, Bung Karno tidak gentar untuk mengambil langkah politik keras dan tegas seperti layaknya negara yang sudah mapan secara sosial politik dan ekonomi. Tidak ada gentar dan keraguan untuk mengambil sikap memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda (Howard Palfrey Jones, 1971: 268).

Tidak hanya pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, puncaknya Bung Karno mengeluarkan perintah operasi perlawanan terhadap penjajah Belanda melalui operasi yang dikenal sebagai Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Keseriusan Presiden Sukarno merebut Papua dari Belanda melalui Operasi Trikora ditegaskan dengan pembentukan Komando Mandala secara langsung oleh dirinya melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1/1962 pada tanggal 2 Januari 1962. Akhirnya, suatu negosiasi yang diadakan pada tahun 1962 yakni New York Agreement (persetujuan New York) mengharuskan Belanda melepaskan Papua untuk diintegrasikan dengan Indonesia. Keputusan itu makin dikuatkan oleh pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Sayangnya, cita-cita kemerdekaan Indonesia bahwa setiap bangsa harus dibebaskan dari segala bentuk penjajahan dinilai oleh banyak kalangan justru terus dirasakan sebaliknya oleh rakyat Papua pasca dekolonisasi 1963 yang historikal itu.

Diplomasi Infrastruktur: Afirmasi Salah Kaprah

Ketika Orde Baru berkuasa di tahun 1966 hingga 1998, selain penerapan kebijakan keamanan dan Daerah Operasi Militer (DOM) untuk melenyapkan kelompok-kelompok yang dilabeli separatis, Pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan untuk membuka ruang investasi dalam negeri dan asing ke Papua.

Pembangunan di Papua secara berturut-turut lebih memfokuskan pada agenda pembangunan infrastruktur transportasi, eksploitasi sumber daya alam, program swasembada beras, dan transmigran dari luar Papua. Strategi Pembangunan tersebut lebih ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Papua agar mendukung perekonomian Indonesia. Menurut Widjojo (ed) (2005: 147), pihak yang paling diuntungkan kepentingan ekonominya adalah elit politik/birokrat, pengusaha lokal nasional dan internasional, aparat keamanan (TNI/Polri) serta masyarakat pendatang yang ada di Papua, bukan manusia Papua sendiri. Pembangunan di Papua pada Era Orde Baru hanya menyisakan paradoks karena kemelimpahan sumber daya alam Papua justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya yang masih tertinggal dan miskin. (Elisabeth, 2012: 19-20).

Otsus Papua yang tertuang dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus seharusnya menjadi “jalan tengah” bagi penyelesaian konflik Papua. Otsus Papua sebenarnya kebijakan yang lebih akomodatif dan cenderung menghindari pendekatan represif seperti sebelumnya. Pendekatan dialog yang digagas Prseiden B. J Habibie yang kemudian dilanjutkan K. H. Abdurachman Wahid dengan perwakilan rakyat Papua merupakan cikal bakal kelahiran Otsus Papua yang kemudian disahkan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tahun 2001.

Berbagai kesalahkaprahan diplomasi infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani konflik Papua sejak Era Orde Baru hingga Otsus Papua seharusnya tidak diulangi. Pengutamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Papua yang nyata-nyata gagal mengeluarkan Papua dari pusaran konflik berkepanjangan seharusnya tidak lagi dijadikan fokus utama. Sayangnya, Pemerintahan Jokowi-JK melanjutkan diplomasi infrastruktur, dengan tetap melanjutkan dan membiarkan terjadinya pelanggaran hak dasar manusia Papua secara sipil dan politik.

Rekognisi: Menjunjung Martabat Manusia Papua

Jauh melampaui diplomasi infrastruktur, Jakarta mestinya memastikan bahwa manusia Papua mendapatkan human dignity mereka melalui politik pengakuan (rekognisi). Politik rekognisi bermakna pengakuan kepada minoritas dan tidak diuntungkan (Suharno, 2011: 24-26). Sebagai minoritas dalam relasi kuasa dengan Jakarta, manusia Papua harus mendapatkan pengakuan akan eksistensi mereka sebagai manusia, anggota masyarakat, dan warga negara dan seluruh hak yang melekat pada dan menjamin eksistensi tersebut.

Penerapan politik rekognisi dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebaliknya, kesalahan atas pengakuan akan menyebabkan adanya kesenjangan yang berakibat hadirnya luka yang mendalam hingga membebani korbannya dengan tekanan batin yang menyiksa. Maka benar bila ketiadaan pengakuan berarti penindasan (misrecognition is an oppression).

Gagasan rekognisi kerap disebut sebagai affirmative action policy yang tujuannya memberi peluang dan keistimewaan pada kelompok minoritas tertentu yang tidak diuntungkan secara sosio-politis dan historis agar kelompok minoritas tersebut dapat menguasai akses sumber daya dan memiliki kemampuan serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses sosial di berbagai bidang. Merujuk pada Widjojo (2009: 51-52), rekognisi akan lebih mewujudkan dua strategi pencapaian tujuan yakni, pertama, menghapuskan kesenjangan dan menyeimbangkan keterwakilan; kedua, menciptakan suatu komunitas yang menjunjung tinggi keragaman dan perbedaan-perbedaan. Politik rekognisi mengandaikan bahwa manusia Papua adalah manusia bermartabat dengan segala keaslian identitas sebagai Papua serta seluruh atribut hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan warga dari sebuah entitas beradab bernama negara.

Politik rekognisi tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk pemberdayaan manusia Papua sebagai satu paket kebijakan dan agenda politik afirmatif yang saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan reintegrasi Papua dalam iklim kemerdekaan yang hakiki. Seluruh kebijakan negara dalam kerangka politik rekognisi harus memastikan manusia Papua memiliki kesadaran sebagai subyek hak dan kemampuan sebagai subyek pembangunan.

Tanpa kehendak politik untuk mengakui manusia Papua sebagai subyek merdeka sebagai makhluk Tuhan  dan warga negara, Pemerintah akan cenderung membiarkan rakyat Papua menjadi obyek stigmatisasi, oppresi, eksklusi, alienasi dan berbagai kejahatan serius hak asasi manusia, sambil terus berhalusinasi bahwa pembangunan infrastruktur akan mengurangi tensi politik distegrasi disana. Jika situasi itu berlangsung secara simultan, maka pelan tapi pasti kita akan menyaksikan tiga tragedi sekaligus: kejahatan serius HAM, pengkhianatan atas cita kemerdekaan para pendiri negara, dan disintegrasi permanen Papua.[]

 

*Penulis adalah Pengajar Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta dan Peneliti di Setara Institute

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *