Resolusi Konflik Papua Damai Pendekatan Sosiologis

Oleh : Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si*

 

Berbagai usaha untuk meresolusi konflik di Papua telah dilakukan, namun belum menghasilkan proses resolusi konflik yang sempurna. Dalam perkembangannya, menemukan beberapa tantangan. Keberadaan konflik terbuka dan kekerasan yang disebabkan prinsip NKRI harga mati bagi Indonesia dan referendum satu- satunya solusi bagi OPM. Kekerasan ini juga didukung kepentingan yang berada dibelakang aparat keamanan negara untuk menunjukkan eksistensi melalui dana yang diterima dari negara bahkan perusahaan asing. Keadaan ini menjadi tantangan pada tahap resolusi konflik yang membutuhkan de-eskalasi sebagai kuncinya. terpecahnya OPM yang mengganggu tahapan negosiasi yangmembutuhkan kesediaan kedua pihak. Terpecahnya OPM diakibatkan benturan kepentingan didalam tubuh OPM yang mempersulit pemerintah untuk memulai proses negosiasi; siapa yang akan diajak negosiasi terlebih dahulu dan waktu serta biaya yang dibutuhkan untuk bernegosisasi akan lebih besar. Tantangan kebijakan otonomi khusus yang hingga kini belum dapat menjadi solusi di Papua. Otonomi khusus menjadi tantangan tahap pemecahan masalah dalam resolusi konflik. Pembangunan melalui otonomi khusus tidak menciptakan keadaan kondusif akibat pembuatan otonomi khusus tidak melibatkan elemen masyarakat Papua. Rendahnya pelaksanaan otonomi khusus menimbulkan berkurangnya kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah, sehingga menghambat pada proses negosiasi maupun bina damai dalam resolusi konflik. kemuncuan ide dialog untuk meresolusi konflik menjadi tantangan tersendiri karena tuntutan dialog hanya diajukan Papua dan tidak diindahkan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia enggan dan merasa tidak mampu; padahal dibutuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dari kedua pihak untuk memanfaatkan peluang dialog sebagai sarana resolusi konflik.

Tidak hanya tantangan yang muncul dari situasi konflik di Tanah Papua saat ini, namun peluang juga muncul dalam perkembangannya. Ada dua peluang yang dapat dilihat dari perkembangan konflik di Papua. Pertama, peluang datang dari kemunculan aktor non- negara. Aktor negara yang dimaksud adalah organisasi non-pemerintah dan gereja. Keduanya menjadi katalisator dalam proses resolusi konflik. Mereka hadir sebagai pihak ketiga dengan memberikan kontribusi baik melalui ide maupun upaya resolusi konflik.

Dalam upayanya, aktor non-negara berperan dalam setiap tahapan resolusi konflik. Peluang-peluang yang muncul yaitu organisai non-pemeritah dan juga gereja dalam konflik Papua merupakan beberapa hal yang seharusnya dan perlu dimanfaatkan serta dipertimbangkan supaya dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam proses resolusi konflik di Papua.

Proses resolusi konflik memang tidak seharusnya instan, namun ada beberapa hal yang dapat diambil dari perkembangan konflik selama ini untuk membantu proses resolusi konflik. Pertama menghentikan kekerasan baik kekerasan langsung maupun struktural dapat menjadi kunci dalam pelaksanaan resolusi konflik dengan dicapainya de-eskalasi konflik. Pengadaan komunikasi langsung dari pemerintah Indonesia dan dengan melibatkan rakyat Papua juga dibutuhkan untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap Papua, sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagai usaha pemecahan masalah adalah sesuai dengan keadaan lapangan dan dapat berjalan optimal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat melakukan pengawasan lapangan serta program evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan, dalam hal ini otonomi khusus misalnya; sehingga jika terdapat bagian yang tidak sesuai maka dapat segera dibenahi. Kita berharap konflik di Papua dapat terselesaikan dalam waktu yang tepat dan rakyat Papua dapat lebih sejahtera sehingga dapat bersaing dengan daerah lain untuk membangun negara.

Kesimpulan Konflik Vertikal di Tanah Papua telah ada lebih dari lima puluh tahun, namun hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Belum terlihat perkembangan positif konflik yang terbangun dan membuat konflik berlarut-larut, padahal tuntutan Papua Merdeka kini sering terdengar dibeberapa daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. Makalah ini membahas mengenai peluang dan tantangan resolusi konflik di Papua. Menggunakan landasan konseptual resolusi konflik dan perdamaian positif, menemukan beberapa peluang dan tantangan dalam proses resolusi konflik di Papua. Setidaknya ada Empat Tantangan, Pertama adalah keberadaan kekerasan, baik kekerasan langsung maupun struktural di Tanah Papua; Kedua terpecahnya Organisasi Papua Merdeka yang menyulitkan proses pertemuan kedua pihak berkonflik baik melalui dialog maupun negosiasi; Ketiga kegagalan otonomi khusus mengakibatkan terhambatnya proses eliminasi terhadap sumber konflik; dan Keempat adalah dialog sebagai budaya penyelesaian konflik tidak mudah dilaksanakan karena belum adanya kesanggupan dari semua pihak berkonflik. Di satu sisi, setidaknya terdapat Dua Peluang dalam resolusi konflik di Papua, Pertama kehadiran organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai katalisator dalam proses resolusi konflik; dan Kedua adalah peran gereja dalam menanggapi dan menyelesaikan konflik di Papua memberikan hasil positif dalam proses resolusi konflik. Peluang-peluang yang ada menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan dan meningkatkan perkembangan proses-proses dalam resolusi konflik antara kedua pihak bertikai sehingga akan tercapai perdamaian positif.

 

*Penulis adalah Dosen Universitas Negeri Medan dan Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *