DPR Jangan Mengkhianati Mandat Reformasi Melalui Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

DPR saat ini tengah membahas draft revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Salah satu isu penting dalam pembahasan tersebut adalah tentang pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 43B ayat (1) dan (2) draft RUU. Koalisi masyarakat sipil menilai, pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan terorisme rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dapat merusak mekanismecriminal justice sistem.

Klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga bertentangan dengan prinsip pengaturan tata kelola keamanan dalam sistem pemerintahan yang demokratik dan tidak sejalan dengan mandat reformasi. Meski perbantuan TNI kepada Polri dalam menanggulangi terorisme dimungkinkan sebagai bagian dari tugas operasi militer selain perang, tapi pelibatan itu seharusnya tidak diatur dalam RUU ini. Karena sebenarnya pengaturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dalam kerangka operasi militer selain perang sudah diatur dalam UU TNI No 34 tahun 2004, pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam pasal tersebut pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masuk dalam kategori tugas operasi militer selain perang yang dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Dengan demikian, pengaturan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak perlu lagi diatur dalam RUU anti terorisme karena sudah diatur dalam UU TNI dan tidak tepat jika diatur dalam RUU Anti Terorisme.

Secara lebih konprehensif, pengaturan tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah sebaiknya diatur dalam UU tentang tugas perbantuan yang hingga kini belum dibuat, yang mengatur secara komprehensif meliputi prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, limitasi waktu, maupun kendali komando. Pembentukan aturan tentang tugas perbantuan merupakan amanat TAP MPR No.VII/ 2000, amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lebih dari itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari dalam pertanggungjawaban bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah seharusnya membentuk aturan tentang tugas perbantuan sebagai dasar pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang dan bukan dengan mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui RUU ini.

Koalisi menilai upaya menanggulangi aksi terorisme harus tetap diletakkan dalam koridor penegakan hukum (criminal justice system). Karena itu, revisi UU anti terorisme tetap harus diletakkan dalam ranah model crimical justice sistem dan jangan sampai menggeser ke arah war model dengan pelibatan militer secara aktif. Jika itu terjadi maka upaya penanganan terorisme akan semakin eksesif dan represif dan berpotensi besar melanggar HAM.

Meski demikian, aparat penegak hukum juga tidak boleh bertindak berlebihan dalam penanganan terorisme yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Mekanisme criminal justice sistem dalam penanganan terorisme perlu tetap dilakukan secara profesional dan proporsional dan menghormati HAM.

Koalisi juga menilai, klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang keterlibatan TNI yang luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri. Ini bisa dilihat dari luasnya lingkup penanggulangan terorisme dan tidak rigidnya klausul pelibatan TNI dalam RUU ini. Dalam Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mencakup: pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan kerja sama internasional.

Dengan luasnya lingkup penanggulangan terorisme (Pasal 43A ayat (3)) dan tidak rigidnya klausul pengaturan pelibatan TNI (Pasal 43B ayat (1) dan (2)) dikhawatirkan akan menjadi cek kosong bagi TNI. Ketentuan itu bisa ditafsirkan secara luas untuk terlibat dalam semua aspek atau dimensi penanggulangan terorisme yang terbungkus dalam dalih memberikan perbantuan kepada Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme.

Untuk itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak:

  1. DPR dan pemerintah menghapus ketentuan pasal 43B ayat (1) dan (2) RUU terorisme dan seluruh pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di dalam revisi UU anti-terorisme.
  2. Revisi UU anti terorisme tetap harus berada dalam pendekatan criminal justic sistem dan jangan menggeser ke arah pendekatan war model karena hal itu akan membuka ruang keterlibatan TNI secara luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri yang tidak sejalan dengan mandat reformasi.
  3. Membentuk dan membahas dengan segera RUU tentang tugas perbantuan. karena RUU tugas perbantuan diperlukan tidak hanya untuk pelibatan dalam menanggulangi terorisme, tapi juga untuk tugas-tugas perbantuan TNI kepada pemerintah lainnya.

 

Jakarta, 21 Juni 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, KontraS, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Lesperssi, PBHI, ICW, Setara Institute, PK2MP)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *