Evaluasi Praktek Hukuman Mati di Era Pemerintahan Presiden Jokowi-JK

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI)

 

1. Pendahuluan

Atas nama perang melawan narkotika, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan eksekusi terhadap 18 orang terpidana mati sebelum masa pemerintahannya genap berusia dua tahun. Eksekusi mati ini dalam pemerintahan Jokowi ini lebih tinggi dari 10 tahun zaman SBY. Argumen utama Jokowi-JK melakukan eksekusi karena hukuman mati merupakan obat yang paling efektif menanggulangi tingginya angka kejahatan narkotika di Indonesia sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Presiden Joko Widodo bahkan telah mendeklarasikan bahwa Indonesia dalam status darurat narkotika.

Data kuantitatif tentang korban kejahatan narkotika yang terus-menerus diulang sebagai argumen pembenaran eksekusi mati oleh Presiden Jokowi ternyata bukan merupakan data ilmiah yang dapat dipertangungjawabkan, melainkan statistik yang bersifat asumtif dan spekulatif. Kebijakan penerapan hukuman mati di era pemerintahan Jokowi –JK lebih terlihat lebih condong pada aspek politis untuk mendulang dukungan masyarakat yang terlanjur marah dan apatis terhadap situasi penegakan hukum di Indonesia, terlebih bila dibumbui dengan data yang hanya bersifat bombastis namun tidak akurat.

Tiga kali gelombang eksekusi di masa pemerintahan Jokowi – JK menunjukkan rendahnya komitmen keduanya terhadap penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak hidup. Janji manis saat kampanye yang terbungkus dalam Nawacita, yang salah satu poinnya adalah akan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, hanya menjadi ornamen pemilu yang sudah berakhir sesaat setelah pencoblosan.

Dalam pelaksanaan eksekusi mati di era pemerintahan Jokowi-JK terindikasi kuat bahwa telah terjadi adanya salah penghukuman terhadap terpidana mati.[1] Pemerintah Jokowi – JK seolah menutup mata dari praktek mafia peradilan, kriminalisasi, korupsi, dan rekayasa kasus yang masih mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kondisi penegakan hukum yang demikian, penerapan hukuman mati sangat berbahaya dan rentan terhadap kekeliruan dan kesalahan dalam penghukuman bagi pelaku kejahatan. Apabila seorang terpidana mati telah dieksekusi, maka tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya koreksi atas kesalahan penghukuman.

Pemerintahan Jokowi – JK juga tidak bergeming dengan kritik yang datang dari berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun dunia internasional terkait dengan eksekusi mati yang dilaksanakan. Tanpa mempertimbangkan kecenderungan tren negara-negara internasional yang sebagian besar telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka -dari 198 negara anggota PBB, 98 negara di antaranya telah menghapus hukuman mati di dalam sistem hukum mereka, 7 negara telah menghapus hukuman mati untuk kejahatan umum (biasa), dan 35 negara lainnya melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Ini artinya bahwa lebih dari dua pertiga (2/3) negara di dunia memiliki kecenderungan menghapus hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Hanya 58 negara di dunia, termasuk Indonesia yang masih mempraktekkan hukuman mati.

 

2. Berbagai Persoalan Eksekusi Mati di Era Jokowi – JK

Pertama, proses eksekusi cenderung tertutup dan tidak transparan. Sikap Pemerintah yang cenderung tertutup dalam mempersiapkan setiap tahap eksekusi mati, baik pada gelombang I, II maupun III, sangat berpotensi merugikan hak-hak para terpidana mati yang akan dieksekusi nantinya. Seharusnya, pemerintah melalui Kejaksaan Agung dapat bersikap terbuka dan mendengarkan kritik atau masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi mati.

Ketertutupan pemerintah terhadap proses eksekusi berpotensi menimbulkan permasalahan serius di tengah kondisi penegakan hukum di Indonesia cenderung masih korup dan jauh dari praktek ideal karena menutup peluang adanya pengawasan secara eksternal terhadap proses eksekusi dan kepada siapa eksekusi akan dilakukan. Pemerintah perlu diingatkan bahwa dalam proses eksekusi sebelumnya, beberapa nama terpidana justru merupakan korban peradilan yang tidak fair dan akuntabel.

Kedua, penolakan grasi tidak cermat dan cenderung emosional. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia akan menolak seluruh grasi yang diajukan oleh terpidana mati kasus narkotika. Artinya, bahwa sebelum grasi itu diajukan, Presiden Jokowi sudah membuat keputusan tanpa terlebih dahulu membaca dan atau mempertimbangkan alasan terpidana mati mengajukan grasi. Penyamarataan pada setiap kasus terpidana mati narkotika ini tentunya akan menghasilkan keputusan yang jauh dari rasa keadilan, sebab antara kasus terpidana mati narkotika dengan yang lainnya sudah pasti berbeda latar belakang, pola, dan karakternya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati menilai, penolakan Grasi oleh Presiden Jokowi bagi terpidana mati kasus narkotika dilakukan dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Presiden Jokowi seharusnya memeriksa dan bahkan bila perlu mengkaji secara mendalam apakah para terpidana mati tersebut sudah dihukum setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini wajib dilakukan berdasarkan proses penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat korup sehingga bukan tidak mungkin terjadi kesalahan penghukuman atau rekayasa kasus.

Ketiga, eksekusi mati tidak terbukti memberikan efek penjeraanSalah satu argumen utama bagi penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan efek penjeraan kepada pelaku kejahatan. Argumen ini selalu didaur ulang dan direproduksi sebagai dalil pembenaran hukuman mati dengan hipotesis bahwa hukuman mati memiliki detterent effect terhadap kasus kriminalitas dalam masyarakat. Hipotesis ini begitu diyakini sebagai obat mujarab dan short cutketika menghadapi problemkriminalitas, ancaman keamanan serius, dan pelanggaran sosial lainnya yang begitu serius.

Apabila ditelisik lebih dalam, argumen efek jera selanjutnya tak pernah terbukti. Berdasarkan data penelitian yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)i, bahwa jumlah pengguna narkotika justru semakin meningkat. Pada tahun 2015, setelah dua gelombang eksekusi mati, angka pengguna narkotika justru meningkat hingga 1,7 juta pengguna dalam rentan waktu kurang dari enam bulan. (Data BNN: Juni 2015: 4,2 juta pengguna – November  2015; 5,9 juta pengguna).

Keempat, politisasi penerapan hukuman mati oleh pemerintah Jokowi. Praktek hukuman mati di Indonesia memiliki watak politis yang kuat yang menunjukkan tujuan pemidanaan ini bukan semata-mata untuk menghukum para penjahat, tapi juga melayani agenda di luar kepentingan penegakan hukum. Ini terlihat dari penggunaan instrumen hukum ini secara pragmatis untuk menopang kepentingan kekuasaan atau sebagai objek politisasi.

Di masa pemerintahan Jokowi, isu hukuman mati digunakan sebagai komoditas politik untuk tujuan menopang popularitas dan menyelamatkan legitimasi atas kapasitas dan kepemimpinannya di masa publik. Dari Januari hingga April 2015, atau hanya dalam kurang dari 4 (empat) bulan, pemerintahan Joko Widodo mengeksekusi 14 terpidana mati di mana seluruhnya terkait kasus Narkotika.  Momentum eksekusi terpidana mati itu dijalankan di tengah pemerintahannya tersandera oleh konflik berlarut antara KPK-Polri, yang mengakibatkan legitimasi dan kapasitas kepemimpinannya didera keraguan publik.[2]

Kelima, penerapan hukuman mati yang diskriminatifHukuman mati diterapkan secara diskriminatif dan bias kelas. Bentuk pemidanaan ini cenderung dikenakan kepada pelaku-pelaku kejahatan dari strata sosial-ekonomi yang lemah, serta tidak memiliki akses atas kekuatan modal (uang) dan politik. Pada sejumlah kasus eksekusi terpidana mati era pemerintahan Presiden Jokowi, mereka yang dieksekusi rata-rata adalah kurir dan perannya minim, dan bahkan, tidak ikut dalam perencanaan kejahatan tersebut.

Misalnya eksekusi terhadap Ranni Andriani alias Melisa Aprillia di mana Rani adalah kurir yang disuruh oleh Terdakwa lain. Selain itu, upayanya untuk menjadi Justice Collaborator karena dirinya mengungkapkan jaringan pengedar narkotika juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Kondisi serupa terjadi dalam kasus Marry Jane Fiesta Veloso, seorang korban perdagangan manusia yang dijebak menjadi kurir narkotika, namun dijatuhi vonis pidana mati dan nyaris dieksekusi.[3]

Keenam, melakukan eksekusi terhadap korban peradilan sesat (Unfair Trial). Berbagai bentuk penyimpangan dalam proses peradilan yang dilalui oleh terpidana mati tidak pernah menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan eksekusi. Jenis penyimpangan yang paling banyak terjadi adalah praktek penyiksaan terhadap calon tersangka yang dilakukan oleh penyidik selama proses interogasi atau penyidikan sebagai alat yang efektif untuk mendapat keterangan, meminta dan bahkan memaksakan sebuah pengakuan. Penyiksaan dan intimidasi merupakan bagian dari persoalan yang melekat dalam praktek hukuman mati di Indonesia. Hal itu terindikasi dari pengakuan yang diungkapkan oleh sejumlah terpidana mati yang mengalami tekanan, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.[4]

Di antara terpidana mati yang mengalami penyiksaan itu adalah Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan. Dia ditangkap pada 21 November 2004 dan didakwa atas kepemilikan 300 gram heroin. Pada 2005 Zulfiqar Ali dijatuhi vonis mati dan Mahkamah Agung pada 2006 mengukuhkan putusan itu. Dalam pengakuannya, selama diinterogasi oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta dia disekap dibuah rumah dan disiksa, serta diancam akan dibunuh agar menandatangani pengakuan. Dia harus dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi akibat penyiksaan itu.

Zainal Abidin, terpidana mati warga Indonesia yang telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung pada April 2015, juga terindikasi mengalami penyiksaan. Dia ditangkap pada 2000 atas kepemilikan 58,7 kilogram ganja. Pada 2001 dijatuhi vonis 18 tahun penjara, namun di Pengadilan Tinggi diubah jadi hukuman mati. Pada 2015 upaya Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan Grasi ditolak. Zainal Abidin sempat memberikan keterangan di muka sidang bahwa dirinya terpaksa mengarang cerita dan BAP karena disiksa.

 Bentuk penyiksaan lain bagi terpidana mati adalah mereka yang kasusnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun menunggu eksekusi yang cukup lama (death row phenomenon), bahkan sudah banyak terpidana mati yang sudah dipenjara lebih dari 10 tahun. Masa tunggu yang lama dan faktor-faktor lain di dalam tahanan menimbulkan dampak bagi terpidana berada dalam kecemasan, mengalami trauma mental, dan penurunan kondisi fisik di dalam tahanan.

 

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

 Penerapan hukuman mati menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan atas hak untuk hidup di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Ironisnya, pelanggaran atas hak asasi ini melalui penerapan hukuman mati terjadi di tengah perubahan politik, hukum dan HAM pasca Reformasi 1998. Hukuman mati malah menjadi instrumen yang semakin populer saat kuatnya desakan terhadap reformasi sistem hukum dan tuntutan perbaikan kondisi HAM tanpa mempertimbangkan filosofi pemindaan itu sendiri.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) menilai, hukuman mati yang sejatinya merupakan warisan produk hukum kolonial Belanda di mana di negara asalnya jenis hukuman ini sudah dihapuskan, merupakan jenis hukuman yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Di tengah semakin kuatnya arus penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi negara-negara di dunia sebagai pilar demokrasi maka sudah sepantasnya hukuman mati ini dihapuskan.

Atas dasar di atas, maka kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI), mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk :

  1. Melakukan moratorium eksekusi terpidana mati di Indonesia;
  2. Membentuk tim independen untuk mengaksesmen praktek-praktek peradilan sesat khususnya untuk kasus-kasus terpidana mati dan menjalankan rekomendasi tim tersebut untuk mengubah hukuman meraka;
  3. Mengubah hukuman seluruh terpidana mati baik berdasarkan rekomendasi dan temuan tim independen maupun yang tidak;
  4. Menjamin proses yang adil bagi setiap orang yang terlibat dengan masalah hukum, khususnya bagi mereka yang diancam dengan pidana mati dengan memberikan hak-hak mereka sebagai tersangka, seperti:akses terhadap bantuan hukum, penerjemah dan perwakilan konsuler serta bebas dari segala bentuk penyiksaan, dan pertimbangan grasi yang tidak berdasarkan formalitas atau teknis yudisial;
  5. Menghapus ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

 

Jakarta, 9 Oktober 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI)

Imparsial, YLBHI, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, PBHI, PKNI, ILR, INFID, MAPPI FH-UI, Migrant CARE, ICJR, FIHRRST

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *