Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Pemerintahan Jokowi 2014-2019

       Executive Summary

 

Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan. Dengan dalih Indonesia berstatus “darurat narkotika”, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya tercatat telah melakukan sebanyak tiga gelombang eksekusi terhadap 18 orang yang mana seluruhnya merupakan terpidana mati kasus narkoba. Selain eksekusi mati, pada periode ini juga terjadi peningkatan vonis mati yang dilakukan oleh pengadilan di berbagai tingkatan yaitu dengan sedikitnya 221 vonis mati baru.

 

Pada eksekusi mati gelombang I yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015, sebanyak enam orang dieksekusi, yakni Rani Andriani (Indonesia), Solomon Okafor/Namaona Dennis (Nigeria), Marco A. Moreira (Brasil), Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), dan Tran Thi Bich Hanh (Vietnam). Sedangkan sebanyak delapan orang dieksekusi pada eksekusi mati gelombang II yang dilakukan pada tanggal 29 April 2015, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem A. Salami (Cordoba), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Nwolise (Nigeria), dan Okwudili Ayotanze (Nigeria). Setahun kemudian, eksekusi gelombang III kembali dilaksanakan pada 29 Juli 2016 dengan mengeksekusi empat orang: Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria).

 

Selain eksekusi mati, angka penjatuhan vonis pidana mati pun meningkat tinggi. Dalam lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 221 vonis pidana mati dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan. Jika dilihat dari jenis tindak pidana, tercatat sebanyak 166 orang atau 75,11% dijatuhi vonis mati terkait dengan kejahatan narkoba, 51 orang dalam kasus pembunuhan, tiga orang terkait kasus pencurian dengan kekerasan, serta satu orang lainnya dalam kasus terorisme. Angka tersebut kian menambah daftar vonis mati yang dijatuhkan pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

 

Jika dilihat berdasarkan asal negara, tercatat 170 vonis mati dijatuhkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan 51 vonis mati kepada Warga Negara Asing (WNA), yang terdiri dari warga negara Malaysia (8), Iran (2), Nigeria (6), Tiongkok (13), Hong Kong (2), Taiwan (17), Singapura (1), Pakistan (1), dan Perancis (1). Sedangkan jika dilihat dari kategori jenis kelamin, terlihat sebagian besar pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati adalah laki-laki, yaitu sebanyak 212 orang, sedangkan perempuan sebanyak sembilan orang. Selain itu, 221 vonis mati baru yang dijatuhkan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi tercatat paling banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan (19), PN Palembang (14), Mahkamah Agung (13), PN Jakarta Utara (11), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (10), PN Jakarta Selatan (10), PN Banda Aceh (9), PN Jakarta Barat (9), PN Tangerang (9), PN Siak (7), dan PN Lubuk Pakam (7).

 

Lebih jauh, selama era reformasi sejak tahun 1998 hingga 2013 (pemerintahan Presiden B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat 197 terdakwa yang dijatuhi vonis mati. Empat macam kasus yang melatari penentuan vonis terhadap terdakwa, yaitu kasus narkoba, pembunuhan, terorisme, dan pencurian dengan kekerasan. Jika dihitung dari 197 vonis yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka akan didapat sebesar 13,13 rata-rata vonis mati yang terjadi per tahunnya. Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi, yakni terhitung sejak Oktober 2014 hingga pertengahan tahun 2019, Imparsial mencatat terdapat setidaknya 221 orang terdakwa dijatuhi vonis mati. Jika dihitung dari 221 vonis yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, maka akan didapat sebesar 44,2 rata-rata vonis mati yang dijatuhkan per tahunnya. Perbandingan vonis mati yang terjadi selama Reformasi naik di era pemerintahan Jokowi, dengan kenaikan sebesar 236.6% (13,13 menjadi 44,2).

 

Selama era reformasi pula, sejak tahun 1998 hingga 2013 (pemerintahan Presiden B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat 27 eksekusi mati yang dilakukan. Jika dihitung dari 27 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka akan didapat sebesar 1,8 rata-rata eksekusi mati yang terjadi per tahunnya. Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi (Oktober 2014–pertengahan 2019), telah dilaksanakan 18 eksekusi mati yang dibagi menjadi tiga gelombang. Jika dihitung dari 18 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun, maka akan didapat sebesar 3,6 rata-rata eksekusi mati yang terjadi pertahunnya. Perbandingan eksekusi mati yang terjadi selama era reformasi naik tajam di era pemerintahan Jokowi, yakni dengan kenaikan sebesar 100% (1,8 menjadi 3,6).

 

Lebih dari itu, dalam eksekusi mati gelombang I, II, dan III yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maupun pelanggaran konstitusional. Permasalahan ini antara lain: hak-hak terpidana yang diabaikan (e.g. terkait grasi dan pemberitahuan 3×24 jam sebelum eksekusi); peradilan yang tidak adil (unfair trial) sebagaimana terlihat dalam kasus Zulfiqar Ali, Zainal Abidin, Rodrigo Gularte, dan Rani Andriani; mitos efek jera yang keliru; politisasi dan diskriminasi dalam praktik hukuman mati; perlindungan buruh migran di luar negeri, serta problem akuntabilitas anggaran eksekusi mati.

 

Dari segi peraturan perundang-undangan, pada periode pertama era pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) terjadi penambahan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam sejumlah aturan hukum. Penambahan itu dapat dilihat dalam dua Undang-Undang (UU) yang telah disahkan, yakni UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Bertambahnya jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati tersebut semakin melegitimasi dan memperkuat praktik hukuman mati Indonesia. Selain dua undang-undang di atas, dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga kini masih berada dalam proses pembahasan di DPR juga terdapat potensi penambahan sejumlah jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

 

Sementara itu, perlindungan bagi buruh migran Indonesia di luar negeri masih juga belum optimal. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, meski selama periode 2014-2019 pemerintah telah membebaskan 443 WNI dari hukuman mati di luar negeri, namun masih banyak juga yang hingga saat ini masih terancam jenis pemidanaan ini, yakni sebanyak 165 orang.[1] Sikap dualisme pemerintah Indonesia dalam praktik hukuman mati di dalam dan luar negeri menjadi hambatan yang signifikan bagi upaya perlindungan buruh migran.

 

 

Atas dasar tersebut, Imparsial merekomendasikan agar:

 

 

  1. Pidana mati dihapuskan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP);
  2. Pemerintah membentuk tim independen untuk menelaah (review) kasus-kasus terpidana mati dengan indikasi peradilan yang tidak adil (unfair trial);
  3. Pemerintah menjamin hak-hak terpidana mati di lembaga-lembaga pemasyarakatan;
  4. Pemerintah membangun mekanisme yang komprehensif bagi upaya perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk di dalamnya pendampingan awal kepada buruh migran yang menghadapi masalah hukum di luar negeri; serta
  5. Indonesia secepatnya memberlakukan moratorium hukuman mati serta menghapus pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia sebagai tujuan

 

[1] Tsarina Maharani, “Siti Aisyah Bebas, Anggota DPR Ingatkan 165 WNI Terancam Hukuman Mati,” Detik.com, 13 Maret 2019, diakses pada 15 Maret 2019, https://news.detik.com/berita/d-4465241/siti-aisyah-bebas-anggota-dpr-ingatkan-165-wni-terancam-hukuman-mati

 

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *