Mutasi TNI Perlu Memperhatikan Aspek Profesionalitas dan Penghormatan HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil

Proses mutasi di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) marak dilakukan belakangan ini. Proses mutasi tersebut menempatkan perwira-perwira tinggi TNI pada jabatan strategis di dalam tubuh institusi militer dan lembaga pemerintah lainnya. Namun demikian, proses mutasi tersebut memberikan catatan-catatan tersendiri terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses mutasi TNI sepatutnya mempertimbangkan aspek profesionalitas, kompetensi, dan penghormatan atas tata nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks itu, prinsip profesionalitas di dalam tubuh TNI tentunya perlu untuk menjadikan tata nilai HAM sebagai prinsip dasar proses mutasi TNI.

Meski pimpinan TNI memiliki otoritas untuk melakukan proses promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI, namun mereka sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis sebaiknya tidak diberikan kepada para perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki persoalan terkait dengan pelanggaran HAM.

Kami memandang proses mutasi beberapa perwira tinggi TNI kali ini tidak menjadikan tata nilai HAM sebagai dasar pertimbangannya. Hal ini terlihat dari pengangkatan beberapa perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki permasalahan terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua (khususnya terkait dengan pembunuhan Theys Hiyo Eluay) maupun peristiwa kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998.

Pengangkatan para perwira tinggi TNI yang diduga kuat melanggar HAM tersebut semakin memperpanjang lingkaran impunitas yang terjadi di Indonesia. Di tengah proses penyelesaian kasus penghilangan orang yang belum selesai serta pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay yang tidak menghasilkan keadilan di dalam pengungkapannya, tentunya proses mutasi tersebut mencederai penghormatan HAM di negeri ini.

Koalisi mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan proses mutasi tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan agenda penghormatan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Nawacita Presiden Jokowi. Selaku otoritas politik, Presiden perlu meluruskan jalan penegakan HAM di Indonesia, dan salah satunya bisa dilakukan dengan cara menghimbau kepada pimpinan tinggi TNI untuk melakukan proses mutasi dengan memperhatikan aspek profesionalitas dan tata nilai HAM. Lebih dari itu, Presiden perlu mengambil langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum kunjung mendapatkan titik terang.

Kami menilai, di tengah luka masyarakat Papua atas konflik dan kekerasan yang terus terjadi di tanah mereka, pengangkatan perwira tinggi TNI yang diduga terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua akan menambah problematika baru dalam penyelesaian konflik tersebut. Apalagi dinamika sekuritisasi di Papua dengan pendekatan operasi militer masih terus berlangsung hingga saat ini, yang diikuti dengan penambahan kapasitas pasukan di Papua sebagaimana terlihat dari pendirian Kodam baru di Papua Barat.

Pemerintah seharusnya menyadari, penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer. Di masa lalu, penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah mengakibatkan praktik-praktik kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan hingga kini masih belum selesai penuntasannya. Karena itu, pemerintah seharusnya mengambil jalan lain untuk penanganan konflik Papua, yaitu dengan membuka ruang dialog dan negosiasi.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar:

  1. Presiden dan DPR mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan mutasi TNI yang tidak sejalan dengan upaya penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia;
  2. Presiden menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan titik terang;
  3. Pemerintah membuka ruang dialog serta negosiasi sebagai jalan baru penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 22 September 2016

Koalisi Masyarakat Sipil
(Imparsial, YLBHI, ICW, Elsam, LBH Pers, HRWG, Pusat Studi Papua UKI, Lesperssi, Gema Demokrasi)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *