Pemerintah Perlu Mengungkap Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alutsista Hingga Tuntas dan Dilakukan Secara Menyeluruh

Kiri ke Kanan : Erwin Natosmal, Ardi Manto, Al Araf, Adnan Topan, Niccolo Attar

Konferensi Pers

 Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada 30 November 2016 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kabid Pelaksana Pembiayaan Kemenhan (2010-2014), Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi senilai USD 12 juta.

Kami memandang putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentunya perlu untuk diapresiasi secara positif sebagai langkah penting dalam membongkar dan mengadili dugaan korupsi dalam pengadaan Alutsista.. Vonis pengadilan ini sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa penyimpangan dalam pengadaan alutsista yang selama ini sering di dengar masyarakat benar adanya. Dengan vonis ini diharapkan memberikan efek detterence (cegah) bagi anggota-anggota militer lain yang ingin melakukan korupsi.

Kami menilai upaya mengungkap dan membongkar kasus ini hingga tuntas menjadi sangat penting untuk dilakukan pemerintah mengingat praktik korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu,  pemerintah khususnya kementerian pertahanan perlu  menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut kemungkinan pihak-pihak lain yang di duga terlibat dalam kasus ini.

Adanya kasus korupsi dalam pengadaan alutsista sesungguhnya sesuatu yang sangat ironis karena secara nyata realitas kondisi alutsista di Indonesia sangat terbatas dan memprihatinkan. Apalagi praktik korupsi itu terjadi ditengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas serta di tengah realitas banyaknya kecelakaan yang di alami alutsista  Indonesia, terkahir jatuhnya helikopter Bell milik TNI AD.

Pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan selama ini diduga sarat dengan berbagai penyimpangan dan dugaan praktik korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Karena itu, putusan Pengadilan Militer II ini juga harus dijadikan sebagai momentum dan menjadi langkah awal pemerintah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan Alutsista.

Dalam konteks itu, pemerintah harus mengusut dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan Alutsista lainnya, seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia pada tahun 2012 yang diduga sarat berbagai kejanggalan, dugaan skandal pengadan rudal MLRS dari Brasil, pengadaan pembelian tank Leopard pada masa pemerintahan yang lalu. Membiarkan kasus-kasus lain tidak dibongkar itu sama saja akan melanggengkan praktik korupsi dalam pengadaan Alutsista.

Kami menilai bahwa pengadaan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya, beberapa kasus pengadaan Alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up. Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan karena memiliki potensi bermasalah yang lebih besar, tidak hanya akan membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga akan beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, kendati ketentuan tentang pengadaan Alutsista telah mensyaratkan untuk tidak melibatkan pihak ketiga (broker) melainkan langsung dilakukan dalam mekanisme government to government, dalam kenyataannya sejumlah pengadaan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up (penggelembungan harga) di dalam pengadaan Alutsista yang merugikan keuangan negara.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya di Kementerian Pertahanan rawan terhadap terjadinya penyimpangan atau korupsi. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal anggaran belanja negara untuk pengadaan Alutsista di Indonesia menggunakan dana yang sangat besar.

Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Lebih dari itu, menjadi penting bagi pemerintah dan parlemen untuk melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997 sehingga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan bisa menjadi lebih baik.

 

Jakarta, 05 Desember 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, ICW, ILR, Elsam, KontraS, LBH Pers, YLBHI, Lespersi, IDSPS, Setara Institut, HRWG.

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *