“Pengosongan Rumah Purnawirawan Cijantung Melanggar Hukum dan HAM, Segera Terbitkan Moratorium Pengosongan Rumah Purnawirawan”

Siaran Pers

 

Pada tanggal 21 November 2019 Kodam Jaya melakukan pengosongan sewenang-wenang
terhadap rumah milik purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana. Tindakan
pengosongan ini adalah yang kedua kalinya dilakukan di kawasan Cijantung dalam kurun
waktu 1 tahun. Sebelumnya, pada Agustus 2019 lalu, dilaksanakan pengosongan rumah di
kawasan Cijantung.
Pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah milik purnawirawan di
kompleks perumahan Cijantung bukanlah satu-satunya pengosongan rumah purnawirawan
yang terjadi pada tahun 2019. Imparsial dan Koalisi Advokasi Perumahan Purnawirawan
mencatat, sepanjang tahun 2019 saja telah terjadi empat kali pengosongan rumah
purnawirawan di Jakarta.

Kami memandang pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah milik
purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana bukanlah tindakan yang tepat,
hal ini dikarenakan warga perumahan Cijantung Sederhana sudah menempati rumahnya sejak
tahun 1970an dan rumah-rumah tersebut dibangun dari potongan gaji orang tua mereka pada
saat bertugas menjadi anggota TNI AD. Lebih jauh, pihak Kodam Jaya juga tidak bisa
menunjukkan dokumen resmi kepemilikan atas lahan perumahan Cijantung Sederhana.
Kami menilai pengosongan rumah purnawirawan di perumahan Cijantung Sederhana adalah
tindakan melanggar hukum. Tindakan pengosongan perumahan Cijantung Sederhana
dilakukan secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Hukum
Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Kodam Jaya juga tidak bisa menunjukan surat izin dari KSAD sehingga diduga
melanggar perintah KSAD sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram KSAD No. 199/2019
tertanggal 25 Januari 2019 yang pada intinya mengatur penertiban rumah di lingkungan TNI
Angkatan Darat secara paksa harus seizin KSAD.
Pengosongan rumah purnawirawan secara sewenang-wenang sejatinya telah melanggar Hak
Asasi Manusia utamanya hak atas tempat tinggal sebagaimana amanat Pasal 28H Ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan
yang layak. Komisi HAM PBB sendiri dalam Resolusi 1993/77 tentang Forced
Eviction (penggusuran secara paksa) menyebutkan penggusuran (pengosongan) secara paksa
merupakan pelanggaran HAM, terutama hak akan tempat tinggal yang memadai.
Tindakan pengosongan yang melanggar hukum dan HAM ini harus segera dihentikan.
Penghentian tindakan pengosongan dapat dilakukan dengan menerbitkan kebijakan
moratorium segala tindakan pengosongan di seluruh Indonesia hingga adanya kejelasan status
kepemilikan tanah dari lembaga yang berwenang dan atau putusan pengadilan yang in kracht
van gewijsde.

Oleh karena itu kami mendesak:
1. Kepala Staf Angkatan Darat segera mengevaluasi jajarannya yang diduga tidak
mengindahkan ST KASAD No. 199 tgl 25 Januari 2019 terkait penertiban perumahan di
lingkungan Angkatan Darat.
2. Panglima TNI memerintahkan penghentian seluruh tindakan pengosongan rumah
purnawirawan yang masih disengketakan dan segera menerbitkan kebijakan moratorium
pengosongan rumah purnawirawan di seluruh Indonesia.
3. Pemerintah segera memberikan kejelasan status kepemilikan yang sah terhadap lahan dan
bangunan yang disengketakan di seluruh Indonesia.

 

Jakarta, 21 November 2019
Imparsial
Narahubung:
081259668926 (Hussein)
081213340612 (Gufron)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *