Presiden Perlu Segera Membuka Laporan TPF Kasus Munir dan Membentuk Tim Pencara Fakta Baru

Konferensi Pers Bersama

konpres-munir-27-oktober-2016

Keberadaan dokumen resmi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir menjadi kontroversi di publik paska keluarnya keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu kepada publik. Dalam menanggapi putusan itu, pemerintah menyatakan laporan itu tidak diketahui keberadannya dan tidak ada di sekeretaris negara.

Belum diketahuinya dokumen resmi TPF menimbulkan reaksi dari mantan Presiden SBY dan beberapa jajaran menteri di era SBY. Mantan sekretaris kabinet era SBY, Sudi Silalahi menyatakan bahwa laporan TPF itu telah diterima oleh SBY dan salinannya juga telah diberikan kepada beberapa instansi terkait. Namun demikian, menurutnya semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY dan pada akhir masa jabatannya beberapa dokumen penting sudah diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kami memandang bahwa belum ditemukannya dokumen resmi laporan TPF Munir menunjukkan bahwa tata kelola sistem administasi pemerintahan di negara ini sangat buruk. Dokumen yang begitu penting bagi proses penegakkan hukum di dalam rangka mengungkap suatu kejahatan pembunuhan tidak diketahui keberadaannya. Pemerintahan masa SBY maupun pemerintahan masa Jokowi tidak bisa lepas tanggungjawab dari masalah ini karena hal ini merupakan masalah serius dalam tatat kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Dokumen hasil penyelidikan kasus pembunuhan Munir yang dibuat oleh TPF adalah dokumen resmi Negara dalam kerangka penegakan hukum bagi penyelesaian kasus Munir. Tentu tidak tepat dan keliru jika dokumen itu di akhir masa pemerintahan SBY diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, karena pengungkapan kasus Munir belum selesai.

Jika benar dokumen resmi negara itu hilang maka hal itu merupakan sebuah kejahatan tindak pidana. Mengacu pada Pasal 53 undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum atau badan publik yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana dengan pidana penjara dua tahun. Sedangkan mengacu pada undang-undang no 43/2009 tentang kearsipan, Pasal 86 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip diluar prosedur yang benar sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat 2 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Lebih dari itu, belum diketemukannya dokumen resmi laporan TPF semakin menguatkan dan mempertegas bahwa pembunuhan terhadap Munir merupakan pembunuhan politik (political assassination) yang melibatkan operasi yang bersifat rahasia yang dilakukan secara terencana dan bersekongkol. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki keahlian khusus yang berupaya keras menutup upaya penyelesaian kasus Munir dan salah satunya terlihat dari masalah dokumen resmi kasus Munir ini.

Kami menegaskan bahwa upaya pengungkapan kasus pembunuhan Munir belum selesai dimana beberapa temuan hasil penyelidikan TPF hingga kini belum ditindaklanjuti. Keterangan dari mantan sekretaris kabinet masa SBY, Sudi Silalahi yang menyebutkan bahwa semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY adalah pernyataan yang tidak benar. Pembunuhan Munir merupakan pembunuhan politik yang dijalankan melalui permufakatan jahat dan terencana. Menurut laporan akhir TPF, kasus pembunuhan Munir itu melibatkan empat level pelaku dimana perencana belum tersentuh hukum. Karena itu, proses pengungkapan kasus itu tidak hanya sebatas pelaku lapangan, tapi juga harus menjangkau pelaku di tingkat perencana yang menjadi otak dibalik pembunuhan itu.

Pemerintahan masa Jokowi-JK semestinya mengambil langkah penting dan nyata untuk mencari dan segera membuka dokumen resmi laporan TPF kepada publik, serta menindaklanjuti semua hasil temuan TPF. Pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa dan tidak boleh menjadikan hilangnya dokumen resmi TPF sebagai dalih atau alasan untuk mengingkari kewajibannya mengungkap pembunuhan Munir hingga tuntas.

Kontroversi seputar hilangnya dokumen TPF itu sejatinya tidak akan dan tidak perlu terjadi jika pemerintah, baik masa SBY maupun Jokowi hari ini, memiliki kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus itu hingga tuntas. Masalahnya kemauan politik rendah dan terlihat setengah hati.

Sebagai seorang Presiden, Jokowi tentu tidak boleh kalah dengan kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin berupaya menghambat dan menggagalkan upaya pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi juga tidak boleh mengambil sikap dan langkah kompromistik yang akan mengakibatkan kasus pembunuhan Munir tidak terselesaikan.

Kami mendesak :

  1. Pemerintahan Jokowi-JK segera menemukan dokumen resmi laporan TPF Munir dan  mengungkapnya kepada publik dan segera menindaklanjuti semua temuan hasil laporan tersebut.
  2. Presiden harus segera memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus Muchdi Purwopranjono. Upaya itu sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan temuan dalam laporan TPF atau fakta-fakta persidangan terkait kasus pembunuhan Munir sebagai Novum baru.
  3. Presiden perlu mencopot Jaksa Agung jika Jaksa Agung tidak mau untuk menyelesaikan kasus Munir dan tidak mau mengajukan PK atas kasus Muchdi Purwopranjono
  4. Presiden segera membentuk Tim Pencari Fakta baru dengan kewenangan yang lebih kuat dengan anggota yang tida hanya terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga melibatkan unsur masyarakat.
  5. DPR perlu mengambil langkah nyata di dalam upaya penyelesaian kasus Munir dengan meminta dan mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir dengan membentuk tim pencari fakta baru kasus Munir dan mendesak Jaksa Agung untuk  mengajukan PK atas kasus Muchdi Purwopranjono.

 

Jakarta, 27 Oktober 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

(Imparsial, Kontras, LBH Jakarta, Setara Institute, mantan Anggota TPF Munir)

Bagikan :
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *