Pos

Profesialisme Militer Lemah, Alusista Masih Kurang, Kesejahteraan Prajurit Belum Maksimal

RadarKotaNews – Terkait rencana Pergantian Panglima TNI dan Entri Pertahanan, refomasi bidang pertahanan adalah bagian dari Reformasi sektor Keamanan atau yang dikenal nama Security Sector Reform ( SSR ) yakni Merupakan Sebuah Praktek Progran perubahan Pertahanan.

Demikian disampaikan Dirketur Imparsial, Al Araf, dalam diskusi yang bertajuk “Evaluasi Bidang Pertahanan dan Menimbang Pergantian Panglima TNI dan Menhan” di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, selasa (02/05)

Lanjut Al Araf, memang ada pencapaian perubahan yang signifikal dalam Sistem keamanan seperti masuknya Sipil kedalam kementrian Pertahanan terkait reformasi Militer. Namun pertanyaaannya adalah apakah sistem reformasi ini sudah selesai.

Menurutnya, ada beberapa tolak ukur yang dapat di simpulkan; Pertama, Aspek Legislatif; kedua Aspek Sosialisasi; Ketiga, Konteks Perundang undangan. Dalam Konteks perlindungan dan HAM dst.

“Dalam perundang undangan Kementrian Pertahanan dan TNI memprioritaskan Legislasi yang penting dibuat dalam kerangka mendorong Reformasi militer yakni agenda Reformasi Peradilan. Dalam bentuk legislasi belum terbentuk RUU.”terangnya.

Ia menilai, dalam Konteks kemampuan Pengembangan Kebijakan, menyusun Perencanaan pertahanan, seperti Program bela negara juga tidak sejalan dengan UU pertahanan dan UU TNI dimana Program tersebut sudah dilakukan tanpa adanya undang undang yang melandasinya sebagaimana diharuskan oleh UU Pertahanan dan UU TNI itu sendiri.

Kebijakan Bidang pertahanan tidak sejalan dengan agenda reformasi pertahanan sebagaimana terlihat dari pertahanan struktur Komando teritorial di beberapa daerah padahal restruktural kader adalah mandat yang tertuang dalam pasal 11 UU TNI.

“Dalam kontek profesialisme militer itu lemah seperti Alusista masih kurang, kesejahteraan prajurit masih belum maksimal,”ungkapnya.

Menurutnya ada 4 kecenderungan yang ia simpulkan; Daya cangkup TNI yang mencondong ke Teritorial seperti mengatasi demo, mengatasi masalah warga pertanian dll; Kedua, Agenda kemanan tidak terwaspadai; ketiga, Sektor keamanan masih minim

Dan trakhir menurut Al Araf, Presiden Harus memperhatikan regenerasi yang mendalam dan bisa memperhatikan sistem keamanan, demi proses penyegaran dalam keamanan.(Denis)

Bagikan :

Imparsial : Pengadaan Alutsista Rawan Penyimpangan

JakartaGreater.com Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai sektor pertahanan, khususnya bidang pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) menjadi salah satu sektor yang rawan penyimpangan praktik korupsi.

“Pertahanan sudah lama menjadi sektor yang rawan korupsi. Kasus korupsi sektor ini, bisa dimulai dari pengadaan alutsista hingga perawatannya,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, 4/4/3017.

Menurutnya, dugaan korupsi penjualan kapal PT PAL kepada Filipina beberapa waktu lalu membuktikan betapa rentannya sektor pertahanan, khususnya tentang pengadaan alutsista.

Dia mengatakan, dengan ditangkapnya Direktur Utama PT PAL lndonesia oleh KPK atas dugaan korupsi penjualan kapal Strategic Sealiti Vessel (SSV) kepada Filipina, menjadi bukti kerawanan tersebut.

Dalam kasus korupsi alutsista sebelumnya, pada 2016, salah satu pejabat di Kementerian Pertahanan bahkan telah divonis penjara seumur hidup atas dugaan korupsi pengadaan alutsista senilai 12 juta Dollar Amerika yang dilakukannya dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Korupsi alutsista, merupakan kejahatan luar biasa karena akan mengurangi kapasitas alutsista nasional. Padahal, dalam rangka modernisasi alutsista untuk mencapai kekuatan pokok minimum/Minimum Essential Force (MEF) pemerintah telah berjuang mati-matian menganggarkan dana melalui APBN.

“Korupsi alutsista akan mengurangi kapasitas alutsista itu sendiri dalam rangka modernisasi”, ungkapnya.

Al Araf menjelaskan, potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian hingga perawatan (maintenance). Pola korupsi di sektor alutsista diduga terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain penggelembungan harga pembelian (mark-up), pembelian alutsista yang “under-spek”, hingga pemangkasan biaya perawatan.

“Kondisi yang demikian disebabkan karena tertutupnya ruang lembaga independen seperti KPK untuk mengusut kasus koruspsi, khususnya yang melibatkan oknum aparat TNI,” ujarnya.

Hal itu juga, disebabkan oleh proses reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31 tahun 1997 yang hingga saat ini belum selesai dilakukan, sehingga lembaga seperti KPK sulit melakukan investigasi dugaan korupsi yang melibatkan oknum anggota TNI.

Kemudian, masih terlibatnya pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alustasta menjadi salah satu penyebab utama dalam korupsi pengadaan alutsista. Hal ini terlihat antara lain dalam kasus penjualan kapal perang PT PAL ke Filipina.

“Pembelian alutsista bekas membuka ruang terjadinya skandal korupsi karena pembelian alutsista bekas sulit untuk dimonitoring khususnya terkait dengan proses retrovit,” katanya.

Dalih tentang “rahasia negara” dalam pembelian alutsista juga, menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ini. Selain juga minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.

Di tempat yang sama, Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi, menjelaskan, berdasarkan Government Defence Anti-corruption Index yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2015 menempatkan Indonesia pada posisi buruk karena sektor pertahanan dinilai sangat rentan terhadap korupsi.

“Korupsi di perusahaan BUMN penyuplai alutsista patut diwaspadai. Sekarang ini sudah saatnya, penyuplai alutsista harus dikontrol dengan cara mengembangkan program-program antikorupsi,” ujar Dedi.

Pemerintah Indonesia bahkan ditempatkan pada grade D yang berarti sangat tinggi terjadinya korupsi di sektor pertahanan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa problem korupsi pada sektor pertahanan di Indonesia disebabkan oleh dua hal.

Yaitu, lemahnya kapasitas internal dalam proses pengadaan alutsista dan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista.

Sementara itu, anggota ICW Tama S Langkun, mengakui, baru pertama kalinya KPK berani masuk ke ranah korupsi alutsista, padahal sektor pengadaan alutsista merupakan ranah yang cukup sensitif.

“Ada suap dalam kasus PAL yang notabene BUMN. Harus ada tangung jawab di kementerian karena terkait pengadaan. Karena itu juga harus diusut pihak-pihak lain, tidak hanya perusahan yang mengerjakan kapal. Ke depannya harus ada evaluasi pengadaan barang dan jasa di kementerian,” kata Tama.

Dalam upaya meminimalisasi ruang potensi terjadinya korupsi di sektor pengadaan alutsista, maka pemerintah disarankan perlu melakukan langkah pencegahan.

Di antaranya harus segera dilakukannya reformasi peradilan militer melalui revisi UU 31 tahun 1997; pembelian alutsista tidak boleh melibatkan pihak ketiga (broker), pembelian alutsista harus dilakukan antara government to government (G to G), pengadaan alutsista seharusnya membeli barang baru dan tidak membeli barang bekas.

Bagikan :

Imparsial: Pengadaan Alutsista Rawan Korupsi

KIBLAT.NET, Jakarta – Imparsial menilai sektor pertahanan khususnya dalam bidang pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) masih menjadi salah satu sektor yang rawan penyimpangan praktik korupsi.

“Pertahanan sudah lama menjadi sektor yang sangat rawan korupsi. Korupsi sektor ini, dimulai dari pengadaan alutsista hingga perawatannya,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan Selasa (4/4).

Menurutnya, dugaan korupsi penjualan kapal PT PAL kepada Filipina beberapa waktu lalu membuktikan betapa rentannya sektor pertahanan, khususnya tentang pengadaan alutsista.

“Penangkapan Direktur Utama PT PAL lndonesia oleh KPK atas dugaan korupsi penjualan kapal Strategic Sealiti Vessel (SSV) kepada Filipina menjadi bukti kerawanan tersebut.” ungkapnya.

“Pada tahun 2016 lalu, satu pejabat di Kementerian Pertahanan divonis penjara seumur hidup atas dugaan korupsi pengadaan alutsista senilai 12 juta Dollar Amerika yang dilakukannya dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2014” lanjutnya.

Korupsi alutsista, menurut Al Araf, merupakan kejahatan luar biasa karena akan mengurangi kapasitas alutsista nasional. Padahal, dalam rangka modernisasi alutsista untuk mencapai kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF), pemerintah sudah berjuang mati-matian menganggarkan dana melalui APBN.

“Korupsi alutsista akan mengurangi kapasitas alutsista itu sendiri dalam rangka modernisasi. Imbasnya, tidak heran banyak kecelakaan yang terjadi,” ungkapnya.

Al Araf pun menjelaskan, potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian hingga perawatan (maintenance). Pola korupsi di sektor alutsista diduga terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain penggelembungan harga pembelian (mark-up), pembelian alutsista yang “under-spek”, hingga pemangkasan biaya perawatan

Reporter: Muhammadi Jundii
Editor: Imam S.

Bagikan :

Imparsial: Sektor Alutsista Rawan Dikorupsi

Kumparan–Direktur Utama Imparsial, Al Araf, mengatakan ditangkapnya Direktur Utama PT PAL Indonesia dalam kasus dugaan korupsi penjualan kapal Strategic Sealift Vessel kepada Filipina membuktikan sangat rentan terjadi korupsi di sektor pertahanan, khususnya dalam pengadaan alutsista.
Ia juga mengatakan potensi dugaan korupsi di sektor alutsista itu terjadi dimulai dari proses pembelian hingga perawatan.
“Pola korupsi di sektor alutsista diduga terjadi dalam beberapa bentuk, seperti penggelembungan harga pembelian, pembelian alutsista yang under-spek, hingga pemangkasan biaya perawatan,” ujar Al Araf dalam diskusi Membongkar Korupsi Alutsista di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).
Al Araf menilai dugaan korupsi di sektor alutsista tersebut disebabkan oleh lima hal. Pertama, tertutupnya KPK mengusut korupsi, khususnya yang melibatkan oknum aparat TNI. Faktor selanjutnya adalah terlibatnya pihak ketiga (broker) menjadi penyebab utama korupsi dalam pengadaan alutsista.
Faktor ketiga adalah pembelian alutsista bekas membuka ruang skandal terjaidnya korupsi, keempat dalih tentang “rahasia negara” dalam pembeliaan alutsista menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi pada sektor pertahanan. Dan terakhir, minimnya pengawasan internal dan eksternal dalam pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.
Al Araf mengapresiasi langkah KPK dalam mengungkapakan kasus korupsi di PT PAL. Ia berharap pemerintah bisa segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU 31 tahun 1997.
“Kami mengapresiasi langkah KPK dalam mengusust kasus ini. Kami juga meminta agar pemerintah segera melakukan revisi UU mengenai peradilan militer,” ujarnya.
Namun ia juga berharap banyak kepada KPK agar membongkar kasus-kasus dugaan korupsi alutsista lainya. Kasus-kasus tersebut antara lain, pembelian sukhoi pada pemerintahan yang lalu, pembelian rudal MLRS, dan kasus-kasus lainnya.
Bagikan :

Imparsial Desak Dugaan Skandal Pembelian Sukhoi hingga Rudal MLRS Dibongkar

Detiknews Jakarta – Vonis seumur hidup bagi Brigjen Teddy Hermayadi dinilai bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus lain dalam proyek pembelian alat utama sistem pertahanan (alutista). Direktur Eksekutif Imparsial mengatakan sebenarnya masih banyak dugaan kasus serupa namun belum diproses hukum cecara baik.

“Kasus-kasus tersebut antara lain kasus dugaan skandal Sukhoi tahun 2012 harus dibongkar karena sudah disampaikan ke KPK dan DPR, terkait skandal pembelian rudal MLRS dari Brasil, dugaan skandal pembelian tank Leopard itu harus dibongkar oleh Pemerintah dan DPR,” ujar Al Araf di Hotel Ibis, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Menurutnya, pemerintah harusnya juga melakukan penelusuran adakah kertelibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang menimpa Brigjen Teddy tersebut. Mengingat kasus korupsi alutista ini berskala besar.

“Menelusuri apakah ada perintah dari komandan dalam kasus tersebut. Sehingga upaya pengungkapan kasus Brigjen Teddy menjadi terang benderang. Biasanya kasus korupsi dalam skala besar seperti itu tidak hanya melibatkan satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa pihak. Oleh Karena itu menulusuri pihak-pihak lain menjadi sangat penting,” katanya.

Dia menambahkan, perlunya Pemerintah melakukan revisi terhadap UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar penegak hukum yang lain bisa ikut mengawasi dan memproses kasus korupsi alutista.

“Revisi Undang-Undang Peradilan Militer upaya untuk reformasi terhadap Peradilan Militer harus dilakukan, agar KPK bisa terlibat dalam menginvestigasi dan mengawasi dugaan kasus korupsi disektor pertahan. Hanya dengan mereformasi Peradilan Militer dengan merevisi Undang-Undang No 31 tahun 1997 penanganan alutista kedepannya agar lebih baik,” tambahnya.

“Pada akhirnya mekanisme di peradilan umum, kalau reformasi peradilan militer dilakukan, KPK terlibat maka anggota militer yang terlibat kasus korupsi bisa diadili di peradilan umum. Sehingga upaya membongkarnya (kasus korupsi alutista) lebih jelas dan lebih terang,” lanjutnya.
(asp/asp)

Bagikan :

Pemerintah Perlu Mengungkap Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alutsista Hingga Tuntas dan Dilakukan Secara Menyeluruh

Kiri ke Kanan : Erwin Natosmal, Ardi Manto, Al Araf, Adnan Topan, Niccolo Attar

Konferensi Pers

 Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada 30 November 2016 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kabid Pelaksana Pembiayaan Kemenhan (2010-2014), Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi senilai USD 12 juta.

Kami memandang putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentunya perlu untuk diapresiasi secara positif sebagai langkah penting dalam membongkar dan mengadili dugaan korupsi dalam pengadaan Alutsista.. Vonis pengadilan ini sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa penyimpangan dalam pengadaan alutsista yang selama ini sering di dengar masyarakat benar adanya. Dengan vonis ini diharapkan memberikan efek detterence (cegah) bagi anggota-anggota militer lain yang ingin melakukan korupsi.

Kami menilai upaya mengungkap dan membongkar kasus ini hingga tuntas menjadi sangat penting untuk dilakukan pemerintah mengingat praktik korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu,  pemerintah khususnya kementerian pertahanan perlu  menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut kemungkinan pihak-pihak lain yang di duga terlibat dalam kasus ini.

Adanya kasus korupsi dalam pengadaan alutsista sesungguhnya sesuatu yang sangat ironis karena secara nyata realitas kondisi alutsista di Indonesia sangat terbatas dan memprihatinkan. Apalagi praktik korupsi itu terjadi ditengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas serta di tengah realitas banyaknya kecelakaan yang di alami alutsista  Indonesia, terkahir jatuhnya helikopter Bell milik TNI AD.

Pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan selama ini diduga sarat dengan berbagai penyimpangan dan dugaan praktik korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Karena itu, putusan Pengadilan Militer II ini juga harus dijadikan sebagai momentum dan menjadi langkah awal pemerintah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan Alutsista.

Dalam konteks itu, pemerintah harus mengusut dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan Alutsista lainnya, seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia pada tahun 2012 yang diduga sarat berbagai kejanggalan, dugaan skandal pengadan rudal MLRS dari Brasil, pengadaan pembelian tank Leopard pada masa pemerintahan yang lalu. Membiarkan kasus-kasus lain tidak dibongkar itu sama saja akan melanggengkan praktik korupsi dalam pengadaan Alutsista.

Kami menilai bahwa pengadaan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya, beberapa kasus pengadaan Alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up. Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan karena memiliki potensi bermasalah yang lebih besar, tidak hanya akan membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga akan beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, kendati ketentuan tentang pengadaan Alutsista telah mensyaratkan untuk tidak melibatkan pihak ketiga (broker) melainkan langsung dilakukan dalam mekanisme government to government, dalam kenyataannya sejumlah pengadaan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up (penggelembungan harga) di dalam pengadaan Alutsista yang merugikan keuangan negara.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya di Kementerian Pertahanan rawan terhadap terjadinya penyimpangan atau korupsi. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal anggaran belanja negara untuk pengadaan Alutsista di Indonesia menggunakan dana yang sangat besar.

Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Lebih dari itu, menjadi penting bagi pemerintah dan parlemen untuk melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997 sehingga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan bisa menjadi lebih baik.

 

Jakarta, 05 Desember 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, ICW, ILR, Elsam, KontraS, LBH Pers, YLBHI, Lespersi, IDSPS, Setara Institut, HRWG.

Bagikan :

Imparsial : “Agenda Reformasi TNI Mengalami Stagnasi”

koalisi-masyarakat-sipilBeritaasatu.com, Jakarta – Jelang HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 71, yang diperingati setiap 5 Oktober tiap tahunnya, disikapi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi dengan sejumlah catatan- catatan terkait pelaksanaan agenda reformasi TNI.  Secara umum Koalisi Masyarakat Sipil menilai terjadi Stagnasi dalam Reformasi TNI.

“terjadi Stagnasi dalam reformasi TNI, terlihat dari belum dijalankan sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal 1998.  Keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil, mengancam demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia” ujar Al Araf , Direktur Imparsial dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta , Selasa (4/10)

Catatan-catatan terkait reformasi TNI, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK saat ini, tambahnya

“Restrukturisasi Komando Teritorial (KOTER), salah satu agenda reformasi yang diusung gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal 1998. Agenda ini disuarakan satu paket dengan penghapusan fungsi social-politik ABRI (dwi fungsi ABRI), namun pada perjalanannya hingga kini tak kunjung direstrukturisasi bahkan dipertahankan”, dijelaskannya

Eksitensi KOTER terlihat dari pembentukan KODAM baru di papua Barat, yang tentunya akan di ikuti dengan pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim). Korter juga menjadi intrumen Kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Suharto pada Orde Baru.

Hal lain yang juga menjadi catatan Koalisi masyarakat Sipil adalah pengadaan Alutsista. Pengembangan alutsista sebagai bagian dari modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Upaya moderenisasi harus dijalankan secara transparasi dan akuntabel.

“selama ini, pengadaan alutsista sarat dengan dugaan terjadinya Mark-UP dan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (Broker). Dimasa depan hendaknya pengadaan alutsista tidak melibatkan lagi pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan melalui mekanisme government to government ” pungkas Al.

Ditambahkan olehnya, Ketiadaan peran dan wewenang lembaga seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista, membuat proses pengadaan rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Padahal , belanja Alutsista Indonesia menggunakan dana besar.

 

Bagikan :

Menata Ulang Alutsista

PERISTIWA jatuhnya helikopter Bell 412 EP milik TNI-AD di Poso pada 21 Maret 2016 kembali memperpanjang rentetan kecelakaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia. Read more

Bagikan :

Modernisasi Minus Transparansi

“Sebagai salah seorang perwira, hati nurani saya tergerak melihat rekan-rekan saya gugur berjatuhan akibat ketidaklayakan pesawat dan buruknya sistem pemeliharaan yang penuh dengan perilaku korupsi.”

Itulah sepenggal kegelisahan seseorang yang mengaku anggota militer dalam forum Kompasiana. Meski keotentikan tulisan dan identitas penulis tidak jelas, cerita tidak sedap soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukanlah hal baru.

Setahun lalu, Indonesia Corruption Watch(ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menduga ada penggelembungan harga pengadaan pesawat Sukhoi. Ini akibat ada pihak ketiga alias broker, selain penggunaan kredit ekspor dan bukan state credit yang kemudian menjadi skandal. ICW bersama koalisi sempat melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hingga kini belum juga tampak titik terang.

Terlalu mahal

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2010 dan 2011 terhadap direktorat peralatan TNI AD juga mengindikasikan kemahalan senilai Rp 7.491.052.500 pada pengadaan alat bidik senapan EOTech 552.A65/1 Holographic Sight, Night Vision Goggles ATN PS-14 Generation 3 Night Vision Monocular, dan Shotgun Benelli.

Kemahalan terjadi akibat proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, misalnya tidak langsung dilakukan ke pabrikan. Perhitungan harga perkiraan sendiri hanya menggunakan proforma invoice dari rekanan.

Berbagai kejanggalan pengadaan alutsista masih terus berlanjut. Pada kasus terbaru, pengadaan kapal perusak kawal rudal (PKR) dari Belanda yang tidak dilengkapi peluncur rudal dan peluncur torpedo sebagai inti dari fungsi kapal. Tanpa kedua peluncur, kondisi kapal jauh di bawah ideal sebuah kapal tempur di kelasnya. Konon, pemerintah harus menganggarkan 75 juta euro lagi untuk melengkapi peluncur rudal dan torpedo.

Meski dalam pembangunan kapal PKR pihak Belanda melibatkan PT PAL, pertanyaannya adalah, apakah hal itu akan menguntungkan atau merugikan? Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan di beberapa media bahwa PT PAL hanya kebagian pekerjaan senilai 7 juta dollar Amerika Serikat (AS) dari nilai kontrak pengadaan kapal PKR sebesar 220 juta dollar AS atau 3 persen. Untuk alih teknologi, pihak Indonesia masih dibebani 1,5 juta dollar AS.

Apabila dibandingkan dengan pembangunan proyek kapal landing platform dock kerja sama dengan Korea sebelumnya—porsi lokal PT PAL mencapai 15 juta dollar AS dari harga total per kapal 42 juta dollar AS (35 persen), kerja sama dengan Belanda ini merupakan kemunduran.

Pengadaan kapal PKR diduga kemahalan mengingat ada pihak lain yang memberikan penawaran kapal dengan jenis dan harga relatif sama, tetapi dengan perlengkapan lebih memadai. Dari berbagai sumber yang diperoleh, pihak Orizzonte Sistemi Navali dari Italia menyanggupi pembuatan kapal PKR 100 persen dilakukan di Indonesia bekerja sama dengan PT PAL dengan harga relatif sama dan spesifikasi kapal yang dilengkapi dengan persenjataan modern.

Hal itu membuat Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta kerja sama pengadaan kapal ditinjau ulang (Kompas, 17 Januari 2013) untuk memastikan kerja sama itu memang layak dan tidak merugikan negara.

Kerja sama dapat efektif apabila dilakukan dengan cara learning by doing melalui pembangunan proyek 100 persen di galangan dalam negeri serta melibatkan semua pemangku kepentingan (pengguna/TNI, akademisi, dan industri pendukung) agar organisasi dan sistem di galangan tersebut dapat terlibat secara langsung dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mensyaratkan porsi lokal minimum 35 persen.

Transparansi

Persoalan kapal PKR itu hanya satu bagian dari rangkaian karut-marut pengadaan alutsista dan barang di sektor pertahanan. Kasus-kasus itu menunjukkan adanya permasalahan akuntabilitas di sektor pertahanan. Government Defence Anti-corruption Index 2013 yang dirilis Transparency International di Inggris menempatkan Indonesia pada posisi buruk karena pemerintahan rentan terhadap korupsi di sektor pertahanan.

Menurut hasil survei tersebut, sekitar 70 persen negara memiliki mekanisme buruk terhadap korupsi di sektor pertahanan. Dari 82 negara yang disurvei, 57 negara gagal melindungi diri, termasuk Indonesia yang mendapat nilai E dari skala A-F. Persoalan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengadaan alutsista termasuk sebagai faktornya.

Persoalan pada sektor pertahanan ini harus direspons otoritas politik secara serius. Perlu disadari, risiko keamanan warga dipertaruhkan dalam setiap dugaan korupsi bidang pertahanan. Selain itu, hal ini juga merupakan pertaruhan bagi nyawa setiap prajurit. Sudah bukan rahasia lagi, prajurit gugur berjatuhan akibat ketidaklayakan alutsista dan buruknya sistem pemeliharaan.

Pengawasan sektor pertahanan yang minim menjadi lahan subur tumbuhnya bisnis persenjataan. Kuatnya rekanan atau broker ini makin membuat proses pengadaan alutsista karut-marut. Menghadapi kompleksitas persoalan ini, beberapa terobosan dapat dilakukan.

Pertama, prinsip bahwa setiap pengadaan persenjataan perlu dipertanggungjawabkan kepada publik (public goods). Sudah seyogianya DPR dan pemerintah melibatkan masyarakat sipil lebih jauh untuk mengawasi kebijakan, anggaran, dan mekanisme pengadaan. Hal itu sesungguhnya sudah dilakukan Bulgaria yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi sebagai perwakilan publik ke dalam tim pengawas tender.

Kedua, transparansi. Pembiayaan yang menggunakan anggaran negara tidak dapat dilindungi dengan dalih kerahasiaan. Apabila berkaitan dengan strategi militer, kerahasiaan memang perlu dijamin. Namun, hal itu tak berlaku dalam hal pendanaan. Nepal dalam UU-nya menyatakan, pembiayaan terhadap item rahasia adalah tindakan ilegal.

Ketiga, mengatasi persoalan korupsi juga perlu menyentuh setiap personel. Hal ini perlu diwujudkan ke dalam doktrin militer agar terbentuk kultur antikorupsi di sektor pertahanan.

Lebih dari itu, upaya mereformasi peradilan militer penting segera direalisasikan untuk membangun akuntabilitas di sektor pertahanan. Sering kali pengungkapan dugaan kasus korupsi di sektor pertahanan terhambat karena dalih persoalan yurisdiksi peradilan militer. Juru bicara KPK Johan Budi pernah menyatakan, salah satu kesulitan pengungkapan kasus Sukhoi adalah soal yurisdiksi peradilan militer yang sulit ditembus KPK.

Sudah seharusnya revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer segera dilakukan mengingat hal itu mandat TAP MPR dan UU TNI. Tanpa reformasi peradilan militer, modernisasi alutsista akan selalu dibayang-bayangi dugaan praktik korupsi.

Al Araf  
Direktur Program Imparsial
Pengajar FISIP Universitas
 Paramadina dan Al Azhar
Pegiat Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

KOMPAS, 27 Mei 2013

 

Bagikan :

Angela dan Leopard

Kanselir Jerman Angela Merkel berkunjung ke Indonesia saat pemerintah berencana membeli tank Leopard dari Jerman. Menurut Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, pembelian tank belum tentu dibahas Presiden SBY dan Merkel.

Semua bergantung pada hasil laporan penilaian tim teknis Indonesia yang masih berada di Jerman.
Meski menuai kritik dari banyak kalangan, pemerintah bersikukuh membeli tank Leopard itu. Sebelumnya rencana membeli Leopard dari Belanda gagal setelah ditolak DPR, masyarakat sipil, dan parlemen Belanda sendiri yang menyinggung masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Diperkirakan nilai kontrak pembelian dari Jerman ini membesar menjadi 280 juta dollar AS.
Tak bisa dimungkiri, membangun kekuatan pertahanan Indonesia dengan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan kebutuhan. Jatuhnya pesawat Fokker 27 beberapa waktu lalu dan beberapa insiden sebelumnya menunjukkan kondisi alutsista yang dimiliki TNI memprihatinkan. Meski demikian, pengadaan armada tempur bagi penguatan pertahanan Indonesia tak boleh dilakukan sembarangan.
Membeli alutsista butuh anggaran yang besar. Kehati-hatian dan kecermatan penting. Pengadaan alutsista sudah seharusnya diletakkan sebagai kelanjutan dari kebijakan, strategi, doktrin pertahanan, dan kapasitas dukungan anggaran dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas juga indikator perlu sebab terdapat kasus pengadaan alutsista yang diduga bermasalah, seperti pembelian Sukhoi dari Rusia.
Bukan Prioritas
Pembelian tank Leopard sebenarnya bukan prioritas pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanannya. Dalam buku postur pertahanan yang diterbitkan Kementerian Pertahanan pada 2007, pembelian tank tempur utama—dikenal sebagai MBT— tak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan. Padahal, kebijakan dan buku postur pertahanan negara yang dibuat tersebut adalah bentuk perencanaan hingga 2029.
Dengan kata lain, kebijakan membeli Leopard tak konsisten dan tak sejalan dengan rencana pembangunan postur pertahanan negara hingga 2029. Kalaupun ada perubahan ancaman yang mendasar, tentu saja pemerintah dapat merevisi kebijakan pembangunan postur pertahanan itu. Apakah ada perubahan lingkungan strategis dan ancaman nyata yang memaksa Indonesia membeli tank Leopard?
Sebagai negara kepulauan dan tropis, ruang gerak MBT Leopard dengan berat lebih dari 60 ton tentu akan menghadapi kendala operasional dan mobilisasi dalam penggunaannya, meski bukan tidak mungkin MBT bisa digunakan di Indonesia. Hanya saja, seberapa efektifkah strategi MBT itu bisa digunakan dalam realitas geografis negara seperti Indonesia? Apakah tidak ada strategi lain yang lebih efektif dan efisien dalam membangun kekuatan darat, khususnya dalam menjaga perbatasan?
Indonesia berbeda dengan negara-negara kontinental yang memiliki kontur dan sifat tanah lebih solid sehingga dimungkinkan untuk mengandalkan MBT dalam membangun kekuatan pertahanan daratnya. Dalam beberapa peperangan yang terjadi, kekuatan tank mudah dikalahkan dengan serangkaian serangan tempur dari udara ke darat.
Kondisi infrastruktur penunjang MBT Leopard juga belum memadai di Indonesia. Jika tank ini akan digunakan menjaga perbatasan darat di Kalimantan atau Papua tentu saja dibutuhkan infrastruktur jalan dan sarana angkutan laut yang memadai. Masalahnya, dua hal itu sejauh ini ti- dak juga dibangun layak. Kondisi jalan di perbatasan Kalimantan, misalnya, tidak dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan tempur. Tentu saja minimnya infrastruktur penunjang hanya akan mempersulit tank itu bermanuver secara efektif. Artinya, harapan menimbulkandeterrence effect sulit dicapai.
Jika hanya ingin memperkuat pengawalan perbatasan, bukankah Indonesia lebih butuh pesa- wat tanpa awak untuk membawa guided missile atau dengan memperkuat sistem penguatan rudal dan radar dengan daya jangkau yang memadai dan terintegrasi? Ini sejalan dengan pembangunan postur pertahanan negara sebagaimana ditegaskan dalam buku postur pertahanan negara yang, dalam perencanaan 2010-2029, salah satunya akan memprioritaskan pembangunan dan pemenuhan sistem rudal strategis yang terintegrasi dengan sistem satelit dan nanoteknologi.
Kekhawatiran dan ancaman membeli tank Leopard bagi masyarakat sipil justru terlihat ketika rapat kerja dengan Komisi I DPR akhir tahun lalu. Pihak Mabes TNI secara gamblang menyatakan 100 tank itu akan ditempatkan di Jakarta dan Surabaya.
Dengan pernyataan yang bertolak belakang ini tentu saja wajar bila muncul pertanyaan, untuk menghadapi siapa tank ini? Seperti di Mesir atau Suriahkah, tank untuk menghadapi daya kritis warga? Apalagi pernah ada insiden penggunaan tank untuk tujuan politik di Indonesia: menjelang Presiden Abdurrahman Wahid turun dari kekuasaan, tersua tank menghadap istana negara yang diduga sebagai daya paksa agar Gus Dur mau turun dari jabatannya.
Lebih dari itu, penting digaris- bawahi keinginan menaruh tank Leopard di perbatasan. Salah satunya di Papua. Dikhawatirkan akan jadi alat represif penekan rakyat Papua, terutama Papua saat ini sedang bergolak! Bahaya sekali bila tank Leopard ini digunakan untuk menghadapi rakyat Papua.
Penguatan matra darat memang tetap harus dilakukan. Namun, pemerintah perlu mencermati kemajuan teknologi pertahanan yang lebih efektif dan efisien, realitas kondisi geografis, infrastruktur, kebijakan, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan kavaleri TNI dengan tank jenis light atau medium, serta membeli helikopter yang memiliki kapasitas tempur atau angkut.
Itu sejalan dengan keinginan pengembangan industri pertahanan di dalam negeri, yang juga akan mengembangkan pembuat- an tank jenis ringan, bekerja sama dengan beberapa negara lain. Lagi pula, kebijakan SBY menekankan pentingnya mengembangkan dan membangun industri pertahanan dalam negeri.
Kalaupun harus membeli alutsista dari luar, transfer teknologi menjadi sebuah keharusan dan pertanyaannya: mungkinkah Pemerintah Jerman sukarela melakukan transfer teknologi dalam pembelian Leopard? Kalaupun ada transfer teknologi, cukup maukah kita menerima teknologi MBT Leopard yang didesain beberapa puluh tahun lalu?
Semoga Kanselir Jerman Angela Merkel menaruh perhatian pada semua ini. Adapun Presiden SBY tak perlu terburu-buru beli Leopard mengingat urgensinya yang banyak dipertanyakan publik dan parlemen. Segala hasrat dan kepentingan segelintir elite harus dihindari dalam pengadaan alutsista.

Al Araf
Direktur Program Imparsial,
Pengajar FISIP 
Universitas Al Azhar dan Paramadina Jakarta

KOMPAS, 11 Juli 2012

Bagikan :