Pos

Pemerintah Perlu Mengungkap Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alutsista Hingga Tuntas dan Dilakukan Secara Menyeluruh

Kiri ke Kanan : Erwin Natosmal, Ardi Manto, Al Araf, Adnan Topan, Niccolo Attar

Konferensi Pers

 Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada 30 November 2016 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kabid Pelaksana Pembiayaan Kemenhan (2010-2014), Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi senilai USD 12 juta.

Kami memandang putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentunya perlu untuk diapresiasi secara positif sebagai langkah penting dalam membongkar dan mengadili dugaan korupsi dalam pengadaan Alutsista.. Vonis pengadilan ini sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa penyimpangan dalam pengadaan alutsista yang selama ini sering di dengar masyarakat benar adanya. Dengan vonis ini diharapkan memberikan efek detterence (cegah) bagi anggota-anggota militer lain yang ingin melakukan korupsi.

Kami menilai upaya mengungkap dan membongkar kasus ini hingga tuntas menjadi sangat penting untuk dilakukan pemerintah mengingat praktik korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu,  pemerintah khususnya kementerian pertahanan perlu  menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut kemungkinan pihak-pihak lain yang di duga terlibat dalam kasus ini.

Adanya kasus korupsi dalam pengadaan alutsista sesungguhnya sesuatu yang sangat ironis karena secara nyata realitas kondisi alutsista di Indonesia sangat terbatas dan memprihatinkan. Apalagi praktik korupsi itu terjadi ditengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas serta di tengah realitas banyaknya kecelakaan yang di alami alutsista  Indonesia, terkahir jatuhnya helikopter Bell milik TNI AD.

Pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan selama ini diduga sarat dengan berbagai penyimpangan dan dugaan praktik korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Karena itu, putusan Pengadilan Militer II ini juga harus dijadikan sebagai momentum dan menjadi langkah awal pemerintah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan Alutsista.

Dalam konteks itu, pemerintah harus mengusut dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan Alutsista lainnya, seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia pada tahun 2012 yang diduga sarat berbagai kejanggalan, dugaan skandal pengadan rudal MLRS dari Brasil, pengadaan pembelian tank Leopard pada masa pemerintahan yang lalu. Membiarkan kasus-kasus lain tidak dibongkar itu sama saja akan melanggengkan praktik korupsi dalam pengadaan Alutsista.

Kami menilai bahwa pengadaan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya, beberapa kasus pengadaan Alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up. Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan karena memiliki potensi bermasalah yang lebih besar, tidak hanya akan membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga akan beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, kendati ketentuan tentang pengadaan Alutsista telah mensyaratkan untuk tidak melibatkan pihak ketiga (broker) melainkan langsung dilakukan dalam mekanisme government to government, dalam kenyataannya sejumlah pengadaan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up (penggelembungan harga) di dalam pengadaan Alutsista yang merugikan keuangan negara.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya di Kementerian Pertahanan rawan terhadap terjadinya penyimpangan atau korupsi. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal anggaran belanja negara untuk pengadaan Alutsista di Indonesia menggunakan dana yang sangat besar.

Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Lebih dari itu, menjadi penting bagi pemerintah dan parlemen untuk melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997 sehingga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan bisa menjadi lebih baik.

 

Jakarta, 05 Desember 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, ICW, ILR, Elsam, KontraS, LBH Pers, YLBHI, Lespersi, IDSPS, Setara Institut, HRWG.

Bagikan :

Menata Ulang Alutsista

PERISTIWA jatuhnya helikopter Bell 412 EP milik TNI-AD di Poso pada 21 Maret 2016 kembali memperpanjang rentetan kecelakaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia. Read more

Bagikan :

Modernisasi Minus Transparansi

“Sebagai salah seorang perwira, hati nurani saya tergerak melihat rekan-rekan saya gugur berjatuhan akibat ketidaklayakan pesawat dan buruknya sistem pemeliharaan yang penuh dengan perilaku korupsi.”

Itulah sepenggal kegelisahan seseorang yang mengaku anggota militer dalam forum Kompasiana. Meski keotentikan tulisan dan identitas penulis tidak jelas, cerita tidak sedap soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukanlah hal baru.

Setahun lalu, Indonesia Corruption Watch(ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menduga ada penggelembungan harga pengadaan pesawat Sukhoi. Ini akibat ada pihak ketiga alias broker, selain penggunaan kredit ekspor dan bukan state credit yang kemudian menjadi skandal. ICW bersama koalisi sempat melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hingga kini belum juga tampak titik terang.

Terlalu mahal

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2010 dan 2011 terhadap direktorat peralatan TNI AD juga mengindikasikan kemahalan senilai Rp 7.491.052.500 pada pengadaan alat bidik senapan EOTech 552.A65/1 Holographic Sight, Night Vision Goggles ATN PS-14 Generation 3 Night Vision Monocular, dan Shotgun Benelli.

Kemahalan terjadi akibat proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, misalnya tidak langsung dilakukan ke pabrikan. Perhitungan harga perkiraan sendiri hanya menggunakan proforma invoice dari rekanan.

Berbagai kejanggalan pengadaan alutsista masih terus berlanjut. Pada kasus terbaru, pengadaan kapal perusak kawal rudal (PKR) dari Belanda yang tidak dilengkapi peluncur rudal dan peluncur torpedo sebagai inti dari fungsi kapal. Tanpa kedua peluncur, kondisi kapal jauh di bawah ideal sebuah kapal tempur di kelasnya. Konon, pemerintah harus menganggarkan 75 juta euro lagi untuk melengkapi peluncur rudal dan torpedo.

Meski dalam pembangunan kapal PKR pihak Belanda melibatkan PT PAL, pertanyaannya adalah, apakah hal itu akan menguntungkan atau merugikan? Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan di beberapa media bahwa PT PAL hanya kebagian pekerjaan senilai 7 juta dollar Amerika Serikat (AS) dari nilai kontrak pengadaan kapal PKR sebesar 220 juta dollar AS atau 3 persen. Untuk alih teknologi, pihak Indonesia masih dibebani 1,5 juta dollar AS.

Apabila dibandingkan dengan pembangunan proyek kapal landing platform dock kerja sama dengan Korea sebelumnya—porsi lokal PT PAL mencapai 15 juta dollar AS dari harga total per kapal 42 juta dollar AS (35 persen), kerja sama dengan Belanda ini merupakan kemunduran.

Pengadaan kapal PKR diduga kemahalan mengingat ada pihak lain yang memberikan penawaran kapal dengan jenis dan harga relatif sama, tetapi dengan perlengkapan lebih memadai. Dari berbagai sumber yang diperoleh, pihak Orizzonte Sistemi Navali dari Italia menyanggupi pembuatan kapal PKR 100 persen dilakukan di Indonesia bekerja sama dengan PT PAL dengan harga relatif sama dan spesifikasi kapal yang dilengkapi dengan persenjataan modern.

Hal itu membuat Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta kerja sama pengadaan kapal ditinjau ulang (Kompas, 17 Januari 2013) untuk memastikan kerja sama itu memang layak dan tidak merugikan negara.

Kerja sama dapat efektif apabila dilakukan dengan cara learning by doing melalui pembangunan proyek 100 persen di galangan dalam negeri serta melibatkan semua pemangku kepentingan (pengguna/TNI, akademisi, dan industri pendukung) agar organisasi dan sistem di galangan tersebut dapat terlibat secara langsung dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mensyaratkan porsi lokal minimum 35 persen.

Transparansi

Persoalan kapal PKR itu hanya satu bagian dari rangkaian karut-marut pengadaan alutsista dan barang di sektor pertahanan. Kasus-kasus itu menunjukkan adanya permasalahan akuntabilitas di sektor pertahanan. Government Defence Anti-corruption Index 2013 yang dirilis Transparency International di Inggris menempatkan Indonesia pada posisi buruk karena pemerintahan rentan terhadap korupsi di sektor pertahanan.

Menurut hasil survei tersebut, sekitar 70 persen negara memiliki mekanisme buruk terhadap korupsi di sektor pertahanan. Dari 82 negara yang disurvei, 57 negara gagal melindungi diri, termasuk Indonesia yang mendapat nilai E dari skala A-F. Persoalan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengadaan alutsista termasuk sebagai faktornya.

Persoalan pada sektor pertahanan ini harus direspons otoritas politik secara serius. Perlu disadari, risiko keamanan warga dipertaruhkan dalam setiap dugaan korupsi bidang pertahanan. Selain itu, hal ini juga merupakan pertaruhan bagi nyawa setiap prajurit. Sudah bukan rahasia lagi, prajurit gugur berjatuhan akibat ketidaklayakan alutsista dan buruknya sistem pemeliharaan.

Pengawasan sektor pertahanan yang minim menjadi lahan subur tumbuhnya bisnis persenjataan. Kuatnya rekanan atau broker ini makin membuat proses pengadaan alutsista karut-marut. Menghadapi kompleksitas persoalan ini, beberapa terobosan dapat dilakukan.

Pertama, prinsip bahwa setiap pengadaan persenjataan perlu dipertanggungjawabkan kepada publik (public goods). Sudah seyogianya DPR dan pemerintah melibatkan masyarakat sipil lebih jauh untuk mengawasi kebijakan, anggaran, dan mekanisme pengadaan. Hal itu sesungguhnya sudah dilakukan Bulgaria yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi sebagai perwakilan publik ke dalam tim pengawas tender.

Kedua, transparansi. Pembiayaan yang menggunakan anggaran negara tidak dapat dilindungi dengan dalih kerahasiaan. Apabila berkaitan dengan strategi militer, kerahasiaan memang perlu dijamin. Namun, hal itu tak berlaku dalam hal pendanaan. Nepal dalam UU-nya menyatakan, pembiayaan terhadap item rahasia adalah tindakan ilegal.

Ketiga, mengatasi persoalan korupsi juga perlu menyentuh setiap personel. Hal ini perlu diwujudkan ke dalam doktrin militer agar terbentuk kultur antikorupsi di sektor pertahanan.

Lebih dari itu, upaya mereformasi peradilan militer penting segera direalisasikan untuk membangun akuntabilitas di sektor pertahanan. Sering kali pengungkapan dugaan kasus korupsi di sektor pertahanan terhambat karena dalih persoalan yurisdiksi peradilan militer. Juru bicara KPK Johan Budi pernah menyatakan, salah satu kesulitan pengungkapan kasus Sukhoi adalah soal yurisdiksi peradilan militer yang sulit ditembus KPK.

Sudah seharusnya revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer segera dilakukan mengingat hal itu mandat TAP MPR dan UU TNI. Tanpa reformasi peradilan militer, modernisasi alutsista akan selalu dibayang-bayangi dugaan praktik korupsi.

Al Araf  
Direktur Program Imparsial
Pengajar FISIP Universitas
 Paramadina dan Al Azhar
Pegiat Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

KOMPAS, 27 Mei 2013

 

Bagikan :

Angela dan Leopard

Kanselir Jerman Angela Merkel berkunjung ke Indonesia saat pemerintah berencana membeli tank Leopard dari Jerman. Menurut Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, pembelian tank belum tentu dibahas Presiden SBY dan Merkel.

Semua bergantung pada hasil laporan penilaian tim teknis Indonesia yang masih berada di Jerman.
Meski menuai kritik dari banyak kalangan, pemerintah bersikukuh membeli tank Leopard itu. Sebelumnya rencana membeli Leopard dari Belanda gagal setelah ditolak DPR, masyarakat sipil, dan parlemen Belanda sendiri yang menyinggung masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Diperkirakan nilai kontrak pembelian dari Jerman ini membesar menjadi 280 juta dollar AS.
Tak bisa dimungkiri, membangun kekuatan pertahanan Indonesia dengan memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan kebutuhan. Jatuhnya pesawat Fokker 27 beberapa waktu lalu dan beberapa insiden sebelumnya menunjukkan kondisi alutsista yang dimiliki TNI memprihatinkan. Meski demikian, pengadaan armada tempur bagi penguatan pertahanan Indonesia tak boleh dilakukan sembarangan.
Membeli alutsista butuh anggaran yang besar. Kehati-hatian dan kecermatan penting. Pengadaan alutsista sudah seharusnya diletakkan sebagai kelanjutan dari kebijakan, strategi, doktrin pertahanan, dan kapasitas dukungan anggaran dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas juga indikator perlu sebab terdapat kasus pengadaan alutsista yang diduga bermasalah, seperti pembelian Sukhoi dari Rusia.
Bukan Prioritas
Pembelian tank Leopard sebenarnya bukan prioritas pemerintah dalam membangun kekuatan pertahanannya. Dalam buku postur pertahanan yang diterbitkan Kementerian Pertahanan pada 2007, pembelian tank tempur utama—dikenal sebagai MBT— tak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan. Padahal, kebijakan dan buku postur pertahanan negara yang dibuat tersebut adalah bentuk perencanaan hingga 2029.
Dengan kata lain, kebijakan membeli Leopard tak konsisten dan tak sejalan dengan rencana pembangunan postur pertahanan negara hingga 2029. Kalaupun ada perubahan ancaman yang mendasar, tentu saja pemerintah dapat merevisi kebijakan pembangunan postur pertahanan itu. Apakah ada perubahan lingkungan strategis dan ancaman nyata yang memaksa Indonesia membeli tank Leopard?
Sebagai negara kepulauan dan tropis, ruang gerak MBT Leopard dengan berat lebih dari 60 ton tentu akan menghadapi kendala operasional dan mobilisasi dalam penggunaannya, meski bukan tidak mungkin MBT bisa digunakan di Indonesia. Hanya saja, seberapa efektifkah strategi MBT itu bisa digunakan dalam realitas geografis negara seperti Indonesia? Apakah tidak ada strategi lain yang lebih efektif dan efisien dalam membangun kekuatan darat, khususnya dalam menjaga perbatasan?
Indonesia berbeda dengan negara-negara kontinental yang memiliki kontur dan sifat tanah lebih solid sehingga dimungkinkan untuk mengandalkan MBT dalam membangun kekuatan pertahanan daratnya. Dalam beberapa peperangan yang terjadi, kekuatan tank mudah dikalahkan dengan serangkaian serangan tempur dari udara ke darat.
Kondisi infrastruktur penunjang MBT Leopard juga belum memadai di Indonesia. Jika tank ini akan digunakan menjaga perbatasan darat di Kalimantan atau Papua tentu saja dibutuhkan infrastruktur jalan dan sarana angkutan laut yang memadai. Masalahnya, dua hal itu sejauh ini ti- dak juga dibangun layak. Kondisi jalan di perbatasan Kalimantan, misalnya, tidak dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan tempur. Tentu saja minimnya infrastruktur penunjang hanya akan mempersulit tank itu bermanuver secara efektif. Artinya, harapan menimbulkandeterrence effect sulit dicapai.
Jika hanya ingin memperkuat pengawalan perbatasan, bukankah Indonesia lebih butuh pesa- wat tanpa awak untuk membawa guided missile atau dengan memperkuat sistem penguatan rudal dan radar dengan daya jangkau yang memadai dan terintegrasi? Ini sejalan dengan pembangunan postur pertahanan negara sebagaimana ditegaskan dalam buku postur pertahanan negara yang, dalam perencanaan 2010-2029, salah satunya akan memprioritaskan pembangunan dan pemenuhan sistem rudal strategis yang terintegrasi dengan sistem satelit dan nanoteknologi.
Kekhawatiran dan ancaman membeli tank Leopard bagi masyarakat sipil justru terlihat ketika rapat kerja dengan Komisi I DPR akhir tahun lalu. Pihak Mabes TNI secara gamblang menyatakan 100 tank itu akan ditempatkan di Jakarta dan Surabaya.
Dengan pernyataan yang bertolak belakang ini tentu saja wajar bila muncul pertanyaan, untuk menghadapi siapa tank ini? Seperti di Mesir atau Suriahkah, tank untuk menghadapi daya kritis warga? Apalagi pernah ada insiden penggunaan tank untuk tujuan politik di Indonesia: menjelang Presiden Abdurrahman Wahid turun dari kekuasaan, tersua tank menghadap istana negara yang diduga sebagai daya paksa agar Gus Dur mau turun dari jabatannya.
Lebih dari itu, penting digaris- bawahi keinginan menaruh tank Leopard di perbatasan. Salah satunya di Papua. Dikhawatirkan akan jadi alat represif penekan rakyat Papua, terutama Papua saat ini sedang bergolak! Bahaya sekali bila tank Leopard ini digunakan untuk menghadapi rakyat Papua.
Penguatan matra darat memang tetap harus dilakukan. Namun, pemerintah perlu mencermati kemajuan teknologi pertahanan yang lebih efektif dan efisien, realitas kondisi geografis, infrastruktur, kebijakan, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan kavaleri TNI dengan tank jenis light atau medium, serta membeli helikopter yang memiliki kapasitas tempur atau angkut.
Itu sejalan dengan keinginan pengembangan industri pertahanan di dalam negeri, yang juga akan mengembangkan pembuat- an tank jenis ringan, bekerja sama dengan beberapa negara lain. Lagi pula, kebijakan SBY menekankan pentingnya mengembangkan dan membangun industri pertahanan dalam negeri.
Kalaupun harus membeli alutsista dari luar, transfer teknologi menjadi sebuah keharusan dan pertanyaannya: mungkinkah Pemerintah Jerman sukarela melakukan transfer teknologi dalam pembelian Leopard? Kalaupun ada transfer teknologi, cukup maukah kita menerima teknologi MBT Leopard yang didesain beberapa puluh tahun lalu?
Semoga Kanselir Jerman Angela Merkel menaruh perhatian pada semua ini. Adapun Presiden SBY tak perlu terburu-buru beli Leopard mengingat urgensinya yang banyak dipertanyakan publik dan parlemen. Segala hasrat dan kepentingan segelintir elite harus dihindari dalam pengadaan alutsista.

Al Araf
Direktur Program Imparsial,
Pengajar FISIP 
Universitas Al Azhar dan Paramadina Jakarta

KOMPAS, 11 Juli 2012

Bagikan :

Harga Sukhoi Terbang Tinggi

Saya menyadari bahwa tulisan Andi Widjajanto berjudul ”Estimasi Harga Sukhoi 30 MK2” yang dimuat di Kompas, 28/3/2012, mengajak pembaca memahami rumus teoretis dalam menghitung harga Sukhoi 30MK2.
Sebagai dosen Teknologi Senjata FISIP Universitas Indonesia, bisa dimengerti apabila ia ingin agar masyarakat tidak jatuh pada kesimpulan keliru. Apalagi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan telah mempersoalkan pembelian enam unit Sukhoi 30 MK2 karena harganya dianggap tak wajar. Namun, ada perbedaan referensi dan persepsi antara Andi dan Koalisi. Andi dalam menghitung harga Sukhoi hanya bersandar pada teori dan istilah-istilah yang dijelaskan dalam buku keilmuan, tetapi kurang didukung data lain, termasuk proforma invoice dan kontrak. Sementara Koalisi memakai data faktual karena bersumber dari Kementerian Pertahanan selaku pengusul pengadaan Sukhoi.
Teori versus Fakta
Akibat terlalu teoretis, rumus dan istilah yang digunakan Andi kurang dapat menjelaskan inti permasalahan yang tengah dipersoalkan Koalisi. Salah satu contoh bahwa terjadi pencampuradukan penghitungan harga Sukhoi, yang terdiri atas berbagai macam faktor penentu harga dengan pembiayaan, perawatan, amunisi dan sistem persenjataan, rudal, serta rumus-rumus kenaikan atau inflasi pembiayaan yang tidak ada korelasi dengan inti permasalahan dan pada akhirnya menimbulkan kerancuan.
Pada kenyataannya, pembiayaan perawatan yang terbagi ke dalam hitungan 1.000, 3.000, dan 6.000 jam terbang sebagaimana ditulis Andi tidak menjadi bagian dari komponen yang diperhitungkan dalam kontrak sebagaimana dipaparkan Wamenhan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR pada 26 Maret 2012. Tentu tak masuk akal jika pemerintah harus membayar di depan biaya perawatan yang baru akan dilakukan lima tahun mendatang.
Untuk amunisi dan sistem rudal, pada dokumen autentik yang dimiliki Koalisi, enam Sukhoi yang akan kita beli tak memasukkan amunisi dan rudal dalam paket pembelian. Sebagaimana penjelasan Wamenhan, kebutuhan amunisi dan rudal masih dalam perencanaan dan akan dibelanjakan terpisah pada 2012.
Hal lain yang cukup mengganggu adalah penyebutan tipe mesin AL-37FD untuk pesawat Sukhoi 30MK2. Dalam katalog yang dikeluarkan Rosoboronexport (2011) ataupun berbagai macam sumber informasi atas spesifikasi teknis Sukhoi 30MK2, dinyatakan tipe mesin untuk Sukhoi 27SK/SKM ataupun Sukhoi 30MK2 adalah tipe AL-31F turbofans produksi Saturn. Penulis tidak mengerti apakah telah terjadi salah ketik dalam soal ini atau memang merujuk pada tipe mesin Sukhoi yang berbeda.
Jika mengacu pada harga dasar pesawat tempur yang mencakup rangka pesawat, mesin, dan avionik sebagaimana ditulis Andi sebesar 55 juta dollar AS-60 juta dollar AS, justru inilah yang hingga kini masih misterius. Kontrak pembelian enam Sukhoi 30 MK2 berikut proforma invoice sebagai rujukan paling autentik atas spesifikasi teknis pesawat serta ruang lingkup pekerjaan pembelian—hingga melahirkan angka dalam kontrak jual beli 470 juta dollar AS—sebagai harga versi Kemenhan tak kunjung dibuka.
Meskipun Komisi I DPR dalam rapat kerja dengan Kemenhan sudah meminta agar kontrak dan proforma invoice dibuka, hingga hari ini permintaan itu tidak pernah digubris. Oleh karena itu, wajar jika muncul dugaan bahwa Kemenhan sedang menyembunyikan sesuatu.
Barangkali benar bahwa harga satuan pesawat terdiri atas rangka pesawat, mesin, dan avionik. Akan tetapi, harus diingat, dari total anggaran 470 juta dollar AS yang diajukan Kemenhan, terdapat usulan membeli 12 mesin AL-31F seri 23 dengan harga satuan 6,8 juta dollar AS. Anehnya, pada usulan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan 2011, Kemenhan juga mengajukan pembelian mesin untuk Sukhoi sebanyak lima unit dengan harga satuan 5 juta dollar AS.
Pertanyaannya, apakah enam unit Sukhoi yang akan kita beli sebenarnya tanpa mesin sehingga harus membeli 12 mesin secara terpisah? Jika tanpa mesin, gugur asumsi bahwa harga satuan pesawat terdiri atas rangka, mesin, dan avionik. Demikian pula dari sisi harga mesin, terdapat indikasi ketidakwajaran karena harga internasional yang beredar atas mesin seri AL-31F untuk Sukhoi 30MK2 hanya berkisar 3 juta dollar AS hingga 3,5 juta dollar AS. Artinya, jika dibandingkan dengan harga yang diusulkan Kemenhan, terlihat selisih hingga 100 persen lebih mahal daripada harga wajarnya.
Adanya ketidakwajaran harga itu tentu tidak bisa dilepaskan dari penggunaan kredit komersial dalam pembelian Sukhoi. Alhasil, pihak ketiga, dalam hal ini PT Trimarga Rekatama sebagai agen, ikut terlibat di dalam pengadaannya sebagaimana terlihat pada pengumuman TNI AU, 21 Oktober 2011. Meskipun dalam nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Rusia dan Indonesia pada 2007 Sukhoi tak termasuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibeli melalui fasilitas kredit negara (state credit), terdapat klausul amandemen dalam MOU yang membuka ruang untuk perubahan.
Terlebih lagi pihak Rusia justru mempertanyakan mengapa alokasi state credityang masih sisa dari gagalnya pembelian kapal selam dari Rusia tidak digunakan.Rosoboronexport sendiri sebenarnya punya kantor di Jakarta, tetapi mengapa masih melibatkan agen dalam pengadaan Sukhoi. Di sinilah timbul kecurigaan, penggunaan kredit komersial sebenarnya hanya untuk membuka ruang bagi pihak ketiga/agen. Bukan rahasia lagi, dalam perdagangan senjata di Indonesia brokersering kali berperan besar dalam mengatur dan mempermainkan harga.
Hal ini diperkuat pengakuan anggota Komisi I DPR, Helmi Fauzi, yang menyatakan keterlibatan calo atau rekanan membuka celah bagi mafia anggaran (Kompas, 29/3/2012). Dalam keputusan rapat Komisi I dan Kemenhan, 26 Maret 2012, Kemenhan akhirnya setuju akan berusaha mengubah pengadaan alutsista dari kredit komersial ke kredit negara dari Rusia.
Salah Kesimpulan
Berdasarkan uraian fakta di atas, patut disayangkan jika dalam tulisan Andi kemudian terdapat kesimpulan harga pembelian enam Sukhoi dianggap wajar. Sejak kapan sebuah teori dapat memberikan kesimpulan atas fakta yang tengah terjadi? Bukankah sebaliknya, kesimpulan yang ditarik dari sebuah teori harus berlandaskan atas fakta?
Barangkali karena minimnya data autentik, sandaran teoretis keilmuan yang ia gunakan tak sanggup menjelaskan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Perlu ditekankan, Koalisi tak dalam kepentingan menggagalkan upaya memodernisasi alutsista TNI yang memang sangat minim dan dalam kondisi memprihatinkan.
Sebaliknya, siapa pun warga negara Indonesia akan bangga jika TNI memiliki armada tempur kuat sehingga diperhitungkan negara lain sekaligus akan meningkatkan harga diri bangsa dalam arus percaturan global. Namun, ini tak lantas membuat proses pengadaan alutsista boleh dilakukan secara tidak transparan dan akuntabel. Jika Kemenhan mampu memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengadaan alutsista, akan meningkatkan citra positif pemerintah dalam upaya memodernisasi alutsista sehingga dukungan publik serta-merta mengalir.
Al Araf
Direktur Program Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial);
Pegiat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan
KOMPAS, 03 April 2012
Bagikan :