Pos

Imparsial Tekankan Dua Hal yang Harus Disoroti Komisi I DPR Ketika Panggil Menhan Prabowo

Hal yang perlu diperhatikan Komisi I DPR RI adalah bagaimana langkah Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk memajukan kemampuan pertahanan.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Senior Imparsial, Anton Aliabbas, menekankan dua hal yang perlu disoroti oleh Komisi I DPR RI yang berencana memanggil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto.

Menurut Anton, pertama adalah terkait dengan janji Prabowo dalam debat Pilpres 2019 yang berencana membangun kembali sektor pertahanan RI untuk menjadi Macan Asia karena dinilai lemah.

 Hal yang perlu diperhatikan Komisi I DPR RI adalah bagaimana langkah Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk memajukan kemampuan pertahanan.

“Menjadi penting bagi Parlemen khususnya Komisi I untuk menyoroti apa program dan rencana strategis Prabowo dalam membangun sektor pertahanan ke depan?” kata Anton saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (29/10/2019).

Hal kedua yang perlu disoroti oleh Komisi I DPR adalah terkait anggaran.

Menurutnya, itu karena dalam lima tahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo sudah menaikkan anggaran pertahanan yang cukup signifikan.

Bahkan, menurutnya sepanjang 2014-2018, anggaran pertahanan Indonesia sudah berada lebih dari 1% Produk Domestik Bruto.

Menurut Anton, sekalipun meleset dari target 1,5% dari PDB, nilai anggaran pertahanan Indonesia sudah cukup besar.

“Sayangnya, selama periode pemerintahan Jokowi pertama, pengelolaan anggaran pertahanan masih belum memuaskan. Bahkan, pada tahun 2016, serapan anggaran pertahanan hanya mencapai 87,3 persen dari total anggaran Rp 112,3 triliun,” kata Anton.

Selain itu, menurutnya peningkatan anggaran pertahanan juga tidak terlalu memberi kontribusi positif terhadap modernisasi alutsista.

Ia mengatakan, hal itu ditandai dengan semakin menurunnya proporsi alokasi modernisasi alutsista di dalam anggaran pertahanan.

“Tahun 2018 lalu hanya mencapai 9,1 persen dari total Rp 106,6 triliun, tahun 2019 ini turun lagi menjadi 8,58 persen dari total Rp 109,5 triliun. Dan tahun 2020 mendatang hanya dialokasikan 9,11 persen dari total anggaran 131,2 triliun,” kata Anton.

Ia menilai, penurunan proporsi alokasi modernisasi alutsista ini tidak boleh dibiarkan begitu saja sebab percepatan modernisasi persenjataan Indonesia semestinya merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kenaikan anggaran pertahanan.

Menurutnya, di sisi lain, hasil audit BPK terhadap anggaran pertahanan juga sama.

Ia mengatakan, sepanjang 2015-2018, BPK hanya memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian dan baru tahun 2019, diberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

“Oleh karena itu, Komisi I ke depan hendaknya bisa lebih cermat dan mendorong peningkatan proporsi belanja modal termasuk di dalamnya modernisasi alutsista,” kata Anton.

Selain itu, menurutnya Komisi I hendaknya juga mendorong Kementerian Pertahanan untuk rutin mempublikasikan laporan kebijakan dan keuangan anggaran pertahanan setiap tahunnya guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor pertahanan.

Karena menurutnya, dengan demikian, publik juga bisa ikut mengawasi penggunaan setiap rupiah oleh Kementerian Pertahanan.

Anton mengatakan, hal tersebut juga harus diikuti dengan dibuka kembalinya akses publik dalam rapat-rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan.

 

Bagikan :

Visi Misi Sektor Pertahanan dan Keamanan Dua Capres Bersifat Umum

Sejumlah kalangan menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali akan menggelar debat keempat pemilihan presiden 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3). Debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto ini akan berbicara soal ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.

Agenda pertahanan dan keamanan yang ada kata Gufron cenderung bersifat umum. Justru beberapa isu strategis tambahnya yang selama ini banyak diperbicangkan publik dan menjadi kegelisahan masyarakat sipil dalam isu sektor keamanan seperti peradilan militer, reformasi militer, isu tentang kesejahteraan, restrukturisasi komando teritorial, persoalan Papua malah tidak banyak muncul dalam visi misi agenda bidang keamanan kedua pasangan calon presiden tersebut.

Diskusi publik "Bedah Visi Pertahanan dan Keamanan Calon Presiden" di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3) (Foto: VOA/Fathiyah).
Diskusi publik “Bedah Visi Pertahanan dan Keamanan Calon Presiden” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3) (Foto: VOA/Fathiyah).

“Padahal isu-isu tadi mungkin sejak 98, bukan empat tahun terakhir sudah banyak diperbincangkan dalam ruang-ruang publik kita tetapi itu tidak dimasukan dalam agenda strategis yang akan mereka dorong dalam lima tahun kedepan. Tidak ada satupun paslon yang bicara isu sektor keamanan dalam konteks agenda reformasi sektor keamanan,” kata Gufron.

Gufron menambahkan sektor keamanan harus kuat dan didukung oleh alutsista yang modern dan profesional. Agenda-agenda sektor keamanan tambahnya harus mendorong penguatan tata kelola keamanan yang demokratik seperti penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam kontes pengadaan alutista.

Penguatan prisip negara hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia menurut Gufron juga penting dilakukan. Dia juga menilai tidak ada upaya untuk mengevaluasi misalnya soal resolusi konflik di Papua secara damai, padahal penyelesaian konflik Papua salah satu agenda yang sangat penting.

Saat ini kata Usman Hamid, tentara masih diorientasikan ke dalam musuh dalam negeri seperti bahaya laten komunis.

“Masih mengorientasikan negara kita ke dalam musuh dalam negeri, bahaya laten komunis, itu saja, buka disita itu terlalu kecil kalau harus menjadi tugas tentara , itu urusan polisi. Tentara kalau ada tank Malaysia masuk ke Kalimantan Barat, baru urusan tentara. Kalau tank Papua Nugini masuk ke Wutung itu baru urusan tentara. Kalau ada pesawat dari Darwin masuk ke Kupang baru urusan tentara .Itu urusannya sangat besar. Lalu tugas negara ikut urusin sawah, urusan keluarga berencana ya bukan. Itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah sipil, mereka dilatih dan dididik untuk itu,” jelas Usman.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan dalam debat, Prabowo akan bicara soal penguatan TNI dan Polri. Dia menyatakan , TNI dan Polri akan lebih sejahtera di bawah Prabowo-Sandiaga. Mereka juga akan dapat anggaran yang lebih tinggi agar mampu memodernisasi alutsista.

Soal reorganisasi yang sempat ramai beberapa waktu lalu–termasuk usul menempatkan tentara di kementerian, Andre menyatakan jika pasangan nomor urut dua akan menyelesaikan itu. Dia pun berjanji Prabowo-Sandiaga akan memperkuat industri pertahanan. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga agar bisa diekspor.

Sementara Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ,Arya Sinulingga tidak menjelaskan detail program yang akan ditawarkan dalam debat bidang pertahanan-keamanan. Arya Sinulingga hanya mengatakan Jokowi akan menawarkan gagasan baru yang disesuaikan dengan situasi zaman. (fw/em)

28/03/2019
Bagikan :

Profesialisme Militer Lemah, Alusista Masih Kurang, Kesejahteraan Prajurit Belum Maksimal

RadarKotaNews – Terkait rencana Pergantian Panglima TNI dan Entri Pertahanan, refomasi bidang pertahanan adalah bagian dari Reformasi sektor Keamanan atau yang dikenal nama Security Sector Reform ( SSR ) yakni Merupakan Sebuah Praktek Progran perubahan Pertahanan.

Demikian disampaikan Dirketur Imparsial, Al Araf, dalam diskusi yang bertajuk “Evaluasi Bidang Pertahanan dan Menimbang Pergantian Panglima TNI dan Menhan” di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, selasa (02/05)

Lanjut Al Araf, memang ada pencapaian perubahan yang signifikal dalam Sistem keamanan seperti masuknya Sipil kedalam kementrian Pertahanan terkait reformasi Militer. Namun pertanyaaannya adalah apakah sistem reformasi ini sudah selesai.

Menurutnya, ada beberapa tolak ukur yang dapat di simpulkan; Pertama, Aspek Legislatif; kedua Aspek Sosialisasi; Ketiga, Konteks Perundang undangan. Dalam Konteks perlindungan dan HAM dst.

“Dalam perundang undangan Kementrian Pertahanan dan TNI memprioritaskan Legislasi yang penting dibuat dalam kerangka mendorong Reformasi militer yakni agenda Reformasi Peradilan. Dalam bentuk legislasi belum terbentuk RUU.”terangnya.

Ia menilai, dalam Konteks kemampuan Pengembangan Kebijakan, menyusun Perencanaan pertahanan, seperti Program bela negara juga tidak sejalan dengan UU pertahanan dan UU TNI dimana Program tersebut sudah dilakukan tanpa adanya undang undang yang melandasinya sebagaimana diharuskan oleh UU Pertahanan dan UU TNI itu sendiri.

Kebijakan Bidang pertahanan tidak sejalan dengan agenda reformasi pertahanan sebagaimana terlihat dari pertahanan struktur Komando teritorial di beberapa daerah padahal restruktural kader adalah mandat yang tertuang dalam pasal 11 UU TNI.

“Dalam kontek profesialisme militer itu lemah seperti Alusista masih kurang, kesejahteraan prajurit masih belum maksimal,”ungkapnya.

Menurutnya ada 4 kecenderungan yang ia simpulkan; Daya cangkup TNI yang mencondong ke Teritorial seperti mengatasi demo, mengatasi masalah warga pertanian dll; Kedua, Agenda kemanan tidak terwaspadai; ketiga, Sektor keamanan masih minim

Dan trakhir menurut Al Araf, Presiden Harus memperhatikan regenerasi yang mendalam dan bisa memperhatikan sistem keamanan, demi proses penyegaran dalam keamanan.(Denis)

Bagikan :

Imparsial : Pengadaan Alutsista Rawan Penyimpangan

JakartaGreater.com Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai sektor pertahanan, khususnya bidang pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) menjadi salah satu sektor yang rawan penyimpangan praktik korupsi.

“Pertahanan sudah lama menjadi sektor yang rawan korupsi. Kasus korupsi sektor ini, bisa dimulai dari pengadaan alutsista hingga perawatannya,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, 4/4/3017.

Menurutnya, dugaan korupsi penjualan kapal PT PAL kepada Filipina beberapa waktu lalu membuktikan betapa rentannya sektor pertahanan, khususnya tentang pengadaan alutsista.

Dia mengatakan, dengan ditangkapnya Direktur Utama PT PAL lndonesia oleh KPK atas dugaan korupsi penjualan kapal Strategic Sealiti Vessel (SSV) kepada Filipina, menjadi bukti kerawanan tersebut.

Dalam kasus korupsi alutsista sebelumnya, pada 2016, salah satu pejabat di Kementerian Pertahanan bahkan telah divonis penjara seumur hidup atas dugaan korupsi pengadaan alutsista senilai 12 juta Dollar Amerika yang dilakukannya dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Korupsi alutsista, merupakan kejahatan luar biasa karena akan mengurangi kapasitas alutsista nasional. Padahal, dalam rangka modernisasi alutsista untuk mencapai kekuatan pokok minimum/Minimum Essential Force (MEF) pemerintah telah berjuang mati-matian menganggarkan dana melalui APBN.

“Korupsi alutsista akan mengurangi kapasitas alutsista itu sendiri dalam rangka modernisasi”, ungkapnya.

Al Araf menjelaskan, potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian hingga perawatan (maintenance). Pola korupsi di sektor alutsista diduga terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain penggelembungan harga pembelian (mark-up), pembelian alutsista yang “under-spek”, hingga pemangkasan biaya perawatan.

“Kondisi yang demikian disebabkan karena tertutupnya ruang lembaga independen seperti KPK untuk mengusut kasus koruspsi, khususnya yang melibatkan oknum aparat TNI,” ujarnya.

Hal itu juga, disebabkan oleh proses reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31 tahun 1997 yang hingga saat ini belum selesai dilakukan, sehingga lembaga seperti KPK sulit melakukan investigasi dugaan korupsi yang melibatkan oknum anggota TNI.

Kemudian, masih terlibatnya pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alustasta menjadi salah satu penyebab utama dalam korupsi pengadaan alutsista. Hal ini terlihat antara lain dalam kasus penjualan kapal perang PT PAL ke Filipina.

“Pembelian alutsista bekas membuka ruang terjadinya skandal korupsi karena pembelian alutsista bekas sulit untuk dimonitoring khususnya terkait dengan proses retrovit,” katanya.

Dalih tentang “rahasia negara” dalam pembelian alutsista juga, menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ini. Selain juga minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.

Di tempat yang sama, Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi, menjelaskan, berdasarkan Government Defence Anti-corruption Index yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2015 menempatkan Indonesia pada posisi buruk karena sektor pertahanan dinilai sangat rentan terhadap korupsi.

“Korupsi di perusahaan BUMN penyuplai alutsista patut diwaspadai. Sekarang ini sudah saatnya, penyuplai alutsista harus dikontrol dengan cara mengembangkan program-program antikorupsi,” ujar Dedi.

Pemerintah Indonesia bahkan ditempatkan pada grade D yang berarti sangat tinggi terjadinya korupsi di sektor pertahanan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa problem korupsi pada sektor pertahanan di Indonesia disebabkan oleh dua hal.

Yaitu, lemahnya kapasitas internal dalam proses pengadaan alutsista dan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista.

Sementara itu, anggota ICW Tama S Langkun, mengakui, baru pertama kalinya KPK berani masuk ke ranah korupsi alutsista, padahal sektor pengadaan alutsista merupakan ranah yang cukup sensitif.

“Ada suap dalam kasus PAL yang notabene BUMN. Harus ada tangung jawab di kementerian karena terkait pengadaan. Karena itu juga harus diusut pihak-pihak lain, tidak hanya perusahan yang mengerjakan kapal. Ke depannya harus ada evaluasi pengadaan barang dan jasa di kementerian,” kata Tama.

Dalam upaya meminimalisasi ruang potensi terjadinya korupsi di sektor pengadaan alutsista, maka pemerintah disarankan perlu melakukan langkah pencegahan.

Di antaranya harus segera dilakukannya reformasi peradilan militer melalui revisi UU 31 tahun 1997; pembelian alutsista tidak boleh melibatkan pihak ketiga (broker), pembelian alutsista harus dilakukan antara government to government (G to G), pengadaan alutsista seharusnya membeli barang baru dan tidak membeli barang bekas.

Bagikan :

Imparsial: Pengadaan Alutsista Rawan Korupsi

KIBLAT.NET, Jakarta – Imparsial menilai sektor pertahanan khususnya dalam bidang pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) masih menjadi salah satu sektor yang rawan penyimpangan praktik korupsi.

“Pertahanan sudah lama menjadi sektor yang sangat rawan korupsi. Korupsi sektor ini, dimulai dari pengadaan alutsista hingga perawatannya,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan Selasa (4/4).

Menurutnya, dugaan korupsi penjualan kapal PT PAL kepada Filipina beberapa waktu lalu membuktikan betapa rentannya sektor pertahanan, khususnya tentang pengadaan alutsista.

“Penangkapan Direktur Utama PT PAL lndonesia oleh KPK atas dugaan korupsi penjualan kapal Strategic Sealiti Vessel (SSV) kepada Filipina menjadi bukti kerawanan tersebut.” ungkapnya.

“Pada tahun 2016 lalu, satu pejabat di Kementerian Pertahanan divonis penjara seumur hidup atas dugaan korupsi pengadaan alutsista senilai 12 juta Dollar Amerika yang dilakukannya dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2014” lanjutnya.

Korupsi alutsista, menurut Al Araf, merupakan kejahatan luar biasa karena akan mengurangi kapasitas alutsista nasional. Padahal, dalam rangka modernisasi alutsista untuk mencapai kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF), pemerintah sudah berjuang mati-matian menganggarkan dana melalui APBN.

“Korupsi alutsista akan mengurangi kapasitas alutsista itu sendiri dalam rangka modernisasi. Imbasnya, tidak heran banyak kecelakaan yang terjadi,” ungkapnya.

Al Araf pun menjelaskan, potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian hingga perawatan (maintenance). Pola korupsi di sektor alutsista diduga terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain penggelembungan harga pembelian (mark-up), pembelian alutsista yang “under-spek”, hingga pemangkasan biaya perawatan

Reporter: Muhammadi Jundii
Editor: Imam S.

Bagikan :

Imparsial: Sektor Alutsista Rawan Dikorupsi

Kumparan–Direktur Utama Imparsial, Al Araf, mengatakan ditangkapnya Direktur Utama PT PAL Indonesia dalam kasus dugaan korupsi penjualan kapal Strategic Sealift Vessel kepada Filipina membuktikan sangat rentan terjadi korupsi di sektor pertahanan, khususnya dalam pengadaan alutsista.
Ia juga mengatakan potensi dugaan korupsi di sektor alutsista itu terjadi dimulai dari proses pembelian hingga perawatan.
“Pola korupsi di sektor alutsista diduga terjadi dalam beberapa bentuk, seperti penggelembungan harga pembelian, pembelian alutsista yang under-spek, hingga pemangkasan biaya perawatan,” ujar Al Araf dalam diskusi Membongkar Korupsi Alutsista di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).
Al Araf menilai dugaan korupsi di sektor alutsista tersebut disebabkan oleh lima hal. Pertama, tertutupnya KPK mengusut korupsi, khususnya yang melibatkan oknum aparat TNI. Faktor selanjutnya adalah terlibatnya pihak ketiga (broker) menjadi penyebab utama korupsi dalam pengadaan alutsista.
Faktor ketiga adalah pembelian alutsista bekas membuka ruang skandal terjaidnya korupsi, keempat dalih tentang “rahasia negara” dalam pembeliaan alutsista menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi pada sektor pertahanan. Dan terakhir, minimnya pengawasan internal dan eksternal dalam pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.
Al Araf mengapresiasi langkah KPK dalam mengungkapakan kasus korupsi di PT PAL. Ia berharap pemerintah bisa segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU 31 tahun 1997.
“Kami mengapresiasi langkah KPK dalam mengusust kasus ini. Kami juga meminta agar pemerintah segera melakukan revisi UU mengenai peradilan militer,” ujarnya.
Namun ia juga berharap banyak kepada KPK agar membongkar kasus-kasus dugaan korupsi alutsista lainya. Kasus-kasus tersebut antara lain, pembelian sukhoi pada pemerintahan yang lalu, pembelian rudal MLRS, dan kasus-kasus lainnya.
Bagikan :

Imparsial Desak Dugaan Skandal Pembelian Sukhoi hingga Rudal MLRS Dibongkar

Detiknews Jakarta – Vonis seumur hidup bagi Brigjen Teddy Hermayadi dinilai bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus lain dalam proyek pembelian alat utama sistem pertahanan (alutista). Direktur Eksekutif Imparsial mengatakan sebenarnya masih banyak dugaan kasus serupa namun belum diproses hukum cecara baik.

“Kasus-kasus tersebut antara lain kasus dugaan skandal Sukhoi tahun 2012 harus dibongkar karena sudah disampaikan ke KPK dan DPR, terkait skandal pembelian rudal MLRS dari Brasil, dugaan skandal pembelian tank Leopard itu harus dibongkar oleh Pemerintah dan DPR,” ujar Al Araf di Hotel Ibis, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Menurutnya, pemerintah harusnya juga melakukan penelusuran adakah kertelibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang menimpa Brigjen Teddy tersebut. Mengingat kasus korupsi alutista ini berskala besar.

“Menelusuri apakah ada perintah dari komandan dalam kasus tersebut. Sehingga upaya pengungkapan kasus Brigjen Teddy menjadi terang benderang. Biasanya kasus korupsi dalam skala besar seperti itu tidak hanya melibatkan satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa pihak. Oleh Karena itu menulusuri pihak-pihak lain menjadi sangat penting,” katanya.

Dia menambahkan, perlunya Pemerintah melakukan revisi terhadap UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar penegak hukum yang lain bisa ikut mengawasi dan memproses kasus korupsi alutista.

“Revisi Undang-Undang Peradilan Militer upaya untuk reformasi terhadap Peradilan Militer harus dilakukan, agar KPK bisa terlibat dalam menginvestigasi dan mengawasi dugaan kasus korupsi disektor pertahan. Hanya dengan mereformasi Peradilan Militer dengan merevisi Undang-Undang No 31 tahun 1997 penanganan alutista kedepannya agar lebih baik,” tambahnya.

“Pada akhirnya mekanisme di peradilan umum, kalau reformasi peradilan militer dilakukan, KPK terlibat maka anggota militer yang terlibat kasus korupsi bisa diadili di peradilan umum. Sehingga upaya membongkarnya (kasus korupsi alutista) lebih jelas dan lebih terang,” lanjutnya.
(asp/asp)

Bagikan :

Pemerintah Perlu Mengungkap Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alutsista Hingga Tuntas dan Dilakukan Secara Menyeluruh

Kiri ke Kanan : Erwin Natosmal, Ardi Manto, Al Araf, Adnan Topan, Niccolo Attar

Konferensi Pers

 Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada 30 November 2016 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kabid Pelaksana Pembiayaan Kemenhan (2010-2014), Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi senilai USD 12 juta.

Kami memandang putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentunya perlu untuk diapresiasi secara positif sebagai langkah penting dalam membongkar dan mengadili dugaan korupsi dalam pengadaan Alutsista.. Vonis pengadilan ini sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa penyimpangan dalam pengadaan alutsista yang selama ini sering di dengar masyarakat benar adanya. Dengan vonis ini diharapkan memberikan efek detterence (cegah) bagi anggota-anggota militer lain yang ingin melakukan korupsi.

Kami menilai upaya mengungkap dan membongkar kasus ini hingga tuntas menjadi sangat penting untuk dilakukan pemerintah mengingat praktik korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu,  pemerintah khususnya kementerian pertahanan perlu  menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut kemungkinan pihak-pihak lain yang di duga terlibat dalam kasus ini.

Adanya kasus korupsi dalam pengadaan alutsista sesungguhnya sesuatu yang sangat ironis karena secara nyata realitas kondisi alutsista di Indonesia sangat terbatas dan memprihatinkan. Apalagi praktik korupsi itu terjadi ditengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas serta di tengah realitas banyaknya kecelakaan yang di alami alutsista  Indonesia, terkahir jatuhnya helikopter Bell milik TNI AD.

Pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan selama ini diduga sarat dengan berbagai penyimpangan dan dugaan praktik korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Karena itu, putusan Pengadilan Militer II ini juga harus dijadikan sebagai momentum dan menjadi langkah awal pemerintah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan Alutsista.

Dalam konteks itu, pemerintah harus mengusut dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan Alutsista lainnya, seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia pada tahun 2012 yang diduga sarat berbagai kejanggalan, dugaan skandal pengadan rudal MLRS dari Brasil, pengadaan pembelian tank Leopard pada masa pemerintahan yang lalu. Membiarkan kasus-kasus lain tidak dibongkar itu sama saja akan melanggengkan praktik korupsi dalam pengadaan Alutsista.

Kami menilai bahwa pengadaan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya, beberapa kasus pengadaan Alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up. Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan karena memiliki potensi bermasalah yang lebih besar, tidak hanya akan membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga akan beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, kendati ketentuan tentang pengadaan Alutsista telah mensyaratkan untuk tidak melibatkan pihak ketiga (broker) melainkan langsung dilakukan dalam mekanisme government to government, dalam kenyataannya sejumlah pengadaan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up (penggelembungan harga) di dalam pengadaan Alutsista yang merugikan keuangan negara.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya di Kementerian Pertahanan rawan terhadap terjadinya penyimpangan atau korupsi. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal anggaran belanja negara untuk pengadaan Alutsista di Indonesia menggunakan dana yang sangat besar.

Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Lebih dari itu, menjadi penting bagi pemerintah dan parlemen untuk melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997 sehingga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan bisa menjadi lebih baik.

 

Jakarta, 05 Desember 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, ICW, ILR, Elsam, KontraS, LBH Pers, YLBHI, Lespersi, IDSPS, Setara Institut, HRWG.

Bagikan :

Imparsial : “Agenda Reformasi TNI Mengalami Stagnasi”

koalisi-masyarakat-sipilBeritaasatu.com, Jakarta – Jelang HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 71, yang diperingati setiap 5 Oktober tiap tahunnya, disikapi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi dengan sejumlah catatan- catatan terkait pelaksanaan agenda reformasi TNI.  Secara umum Koalisi Masyarakat Sipil menilai terjadi Stagnasi dalam Reformasi TNI.

“terjadi Stagnasi dalam reformasi TNI, terlihat dari belum dijalankan sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal 1998.  Keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil, mengancam demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia” ujar Al Araf , Direktur Imparsial dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta , Selasa (4/10)

Catatan-catatan terkait reformasi TNI, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK saat ini, tambahnya

“Restrukturisasi Komando Teritorial (KOTER), salah satu agenda reformasi yang diusung gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal 1998. Agenda ini disuarakan satu paket dengan penghapusan fungsi social-politik ABRI (dwi fungsi ABRI), namun pada perjalanannya hingga kini tak kunjung direstrukturisasi bahkan dipertahankan”, dijelaskannya

Eksitensi KOTER terlihat dari pembentukan KODAM baru di papua Barat, yang tentunya akan di ikuti dengan pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim). Korter juga menjadi intrumen Kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Suharto pada Orde Baru.

Hal lain yang juga menjadi catatan Koalisi masyarakat Sipil adalah pengadaan Alutsista. Pengembangan alutsista sebagai bagian dari modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Upaya moderenisasi harus dijalankan secara transparasi dan akuntabel.

“selama ini, pengadaan alutsista sarat dengan dugaan terjadinya Mark-UP dan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (Broker). Dimasa depan hendaknya pengadaan alutsista tidak melibatkan lagi pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan melalui mekanisme government to government ” pungkas Al.

Ditambahkan olehnya, Ketiadaan peran dan wewenang lembaga seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista, membuat proses pengadaan rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Padahal , belanja Alutsista Indonesia menggunakan dana besar.

 

Bagikan :

Menata Ulang Alutsista

PERISTIWA jatuhnya helikopter Bell 412 EP milik TNI-AD di Poso pada 21 Maret 2016 kembali memperpanjang rentetan kecelakaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia. Read more

Bagikan :