Pos

Politisasi SARA Harus Dihindari dalam Kontestasi Politik Pilkada dan Aparat Pertahanan Keamanan Harus Independen Serta Profesional dalam Menjamin Rasa Aman Masyarakat

 konpres-03-nov-2016

Konferensi Pers

Koalisi Masyarakat Sipil

 

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 15 Februari 2017, penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan menghimpun dukungan politik semakin menghiasi ruang publik. Belakangan ini, terutama di DKI Jakarta, intensitas penggunaan sentimen isu ini semakin tinggi. Perkembangan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Kami memandang bahwa menguatnya isu SARA menjelang Pilkada serentak bukan hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tapi juga sangat berbahaya. Apalagi penggunaan dan penyebarannya di ruang publik belakangan ini juga semakin diwarnai oleh ujaran kebencian yang memupuk dan membiakkan benih-benih intoleransi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ikatan sosial primordial yang akan mengikis kebhinekaan yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Elit politik dan publik secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi adalah kesempatan politik untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat di tingkat lokal/daerah. Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpinnya. Di titik ini, politik yang konstruktif yang mengedepankan seleksi calon pemimpin dari sisi integritasnya, serta gagasan dan agenda yang diusungnya harus didorong.

Karena itu, politisasi dan sentimen kebencian yang berbasis SARA harus dihindari dan dibuang jauh-jauh untuk memastikan proses politik elektoral ini tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif dan memastikan terpilihnya calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, kami juga memandang bahwa sangat penting dan sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk bersikap netral dan profesional menjelang dan pada saat pelaksanaan hajatan Pilkada ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik untuk tujuan lain yang merupakan bentuk dari penyimpangan profesionalitasnya harus dihindari. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Hal ini ini harus diwujudkan dengan independensinya dan berfokus menjamin keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Keberpihakan aparat terhadap salah satu kandidat justru akan mengancam keamanan pelaksanaan Pilkada.

Dalam dinamika demokrasi aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi oleh konstitusi dan konvenan hak sipil dan politik. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan itu bagian dari kehidupan berdemokrasi. Namun demikian, segala bentuk aksi kekerasan perlu dihindari dan tidak dibenarkan karena itu justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan.

Selain itu, menjaga perdamaian dan keamanan bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan, tapi juga tentunya menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Di titik ini, masyarakat dan khususnya elit-elit di dalam masyarakat dituntut untuk juga mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi dalam pelaksanan elektoral ini.

Kami memandang:

  1. Elit politik dan juga masyarakat secara umum untuk menghindari politisasi SARA dalam kontestasi politik Pilkada dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting dalam demokrasi dan fundamen kebangsaan;
  1. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus bersikap netral dan menunjukkan independensinya dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;
  1. Segala bentuk tindak kekerasan sudah seharusnya dihindari. Pilkada adalah bagian dari pesta demokrasi sehingga kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut itu yang harus dikedepankan bukannya ketakutan, kebencian dan kekerasan yang justru diperlihatkan.

 

Jakarta, 03 November 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

IMPARSIAL, ELSAM, YLBHI, HRWG, SETARA Insitute, ILR, LBH Pers, KontraS, ICW

 

Bagikan :

DPR Jangan Mengkhianati Mandat Reformasi Melalui Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

DPR saat ini tengah membahas draft revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Salah satu isu penting dalam pembahasan tersebut adalah tentang pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 43B ayat (1) dan (2) draft RUU. Koalisi masyarakat sipil menilai, pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan terorisme rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dapat merusak mekanismecriminal justice sistem.

Klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga bertentangan dengan prinsip pengaturan tata kelola keamanan dalam sistem pemerintahan yang demokratik dan tidak sejalan dengan mandat reformasi. Meski perbantuan TNI kepada Polri dalam menanggulangi terorisme dimungkinkan sebagai bagian dari tugas operasi militer selain perang, tapi pelibatan itu seharusnya tidak diatur dalam RUU ini. Karena sebenarnya pengaturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dalam kerangka operasi militer selain perang sudah diatur dalam UU TNI No 34 tahun 2004, pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam pasal tersebut pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masuk dalam kategori tugas operasi militer selain perang yang dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Dengan demikian, pengaturan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak perlu lagi diatur dalam RUU anti terorisme karena sudah diatur dalam UU TNI dan tidak tepat jika diatur dalam RUU Anti Terorisme.

Secara lebih konprehensif, pengaturan tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah sebaiknya diatur dalam UU tentang tugas perbantuan yang hingga kini belum dibuat, yang mengatur secara komprehensif meliputi prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, limitasi waktu, maupun kendali komando. Pembentukan aturan tentang tugas perbantuan merupakan amanat TAP MPR No.VII/ 2000, amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lebih dari itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari dalam pertanggungjawaban bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah seharusnya membentuk aturan tentang tugas perbantuan sebagai dasar pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang dan bukan dengan mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui RUU ini.

Koalisi menilai upaya menanggulangi aksi terorisme harus tetap diletakkan dalam koridor penegakan hukum (criminal justice system). Karena itu, revisi UU anti terorisme tetap harus diletakkan dalam ranah model crimical justice sistem dan jangan sampai menggeser ke arah war model dengan pelibatan militer secara aktif. Jika itu terjadi maka upaya penanganan terorisme akan semakin eksesif dan represif dan berpotensi besar melanggar HAM.

Meski demikian, aparat penegak hukum juga tidak boleh bertindak berlebihan dalam penanganan terorisme yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Mekanisme criminal justice sistem dalam penanganan terorisme perlu tetap dilakukan secara profesional dan proporsional dan menghormati HAM.

Koalisi juga menilai, klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang keterlibatan TNI yang luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri. Ini bisa dilihat dari luasnya lingkup penanggulangan terorisme dan tidak rigidnya klausul pelibatan TNI dalam RUU ini. Dalam Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mencakup: pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan kerja sama internasional.

Dengan luasnya lingkup penanggulangan terorisme (Pasal 43A ayat (3)) dan tidak rigidnya klausul pengaturan pelibatan TNI (Pasal 43B ayat (1) dan (2)) dikhawatirkan akan menjadi cek kosong bagi TNI. Ketentuan itu bisa ditafsirkan secara luas untuk terlibat dalam semua aspek atau dimensi penanggulangan terorisme yang terbungkus dalam dalih memberikan perbantuan kepada Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme.

Untuk itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak:

  1. DPR dan pemerintah menghapus ketentuan pasal 43B ayat (1) dan (2) RUU terorisme dan seluruh pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di dalam revisi UU anti-terorisme.
  2. Revisi UU anti terorisme tetap harus berada dalam pendekatan criminal justic sistem dan jangan menggeser ke arah pendekatan war model karena hal itu akan membuka ruang keterlibatan TNI secara luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri yang tidak sejalan dengan mandat reformasi.
  3. Membentuk dan membahas dengan segera RUU tentang tugas perbantuan. karena RUU tugas perbantuan diperlukan tidak hanya untuk pelibatan dalam menanggulangi terorisme, tapi juga untuk tugas-tugas perbantuan TNI kepada pemerintah lainnya.

 

Jakarta, 21 Juni 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, KontraS, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Lesperssi, PBHI, ICW, Setara Institute, PK2MP)

Bagikan :

Revisi UU Anti Terorisme harus dapat Menjaga Keseimbangan antara Menjamin Keamanan dan Perlindungan HAM

Siaran Pers Imparsial
No.02/Siaran Pers/IMP/I/2016

Pasca terjadinya serangan terorisme di kawasan Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016, pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini didorong oleh pemerintah dengan dalih bahwa regulasi itu dipandang belum memadai guna mendukung pencegahan dan penindakan terorisme. Beberapa usulan pun telah muncul untuk dimasukan dalam revisi UU tersebut.

IMPARSIAL memandang bahwa terorisme memang merupakan ancaman bagi keamanan publik yang harus ditangkal dan ditindak. Kebijakan negara untuk menanggulangi terorisme bukan hanya perlu, tetapi juga merupakan suatu keharusan sebagai bagian dari kewajiban Negara untuk memastikan rasa aman masyarakat. Kendati demikian, kewajiban Negara untuk mencegah dan memerangi terorisme harus dijalankan dalam koridor tetap menghormati tatanan negara demokratik, prinsip negara hukum, dan tidak mengabaikan norma HAM. Dalam kerangka ini, kebijakan negara dalam penanggulangan terorisme harus membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan titik keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan adanya perlindungan kebebasan dan hak-hak individu.

Kami juga memandang mengingat kompleksitas penyebab aksi teror dan resiko besar yang dapat ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, negara semestinya merumuskan kebijakan yang komprehensif. Kebijakan ini mencakup dua bidang, yakni: 1). Kebijakan anti-terorisme, yakni merupakan segenap kebijakan yang dimaksud untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme (keadilan, demokrasi, korupsi, pelaung tumbuhnya kekerasan, dsb). Sebagai kebijakan preventif, anti-terorisme memerlukan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, kultural, politik, dan hubungan luar negeri; dan 2). Kebijakan kontra-terorisme, yakni merupakan segenap instrument yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebagai kebijakan yang bersifat koersif, kontra-terorisme menuntut profesionalitas dan proporsionalitas instrument penindak.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merivisi UU Anti terorisme harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara menjamin keamanan di satu sisi dengan perlindungan HAM di sisi lain. Namun sayangnya sejumlah usulan yang muncul dalam rencana revisi UU terorisme problematik dan berpotensi menmbulkan persoalan bagi kehidupan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Adanya kehendak pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada lembaga intelijen (BIN) untuk menangkap adalah keliru. BIN bukanlah lembaga penegak hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh diberikan kewenangan judicial. BIN adalah lembaga intelijen yang berfungsi melakukan deteksi dini dan bukan instrumen penindak dalam kerangka penegakan hukum. Kehendak untuk memberikan kewenangan BIN dapat menangkap justru akan menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penanganan terorisme. Dengan kerja yang tertutup, pemberian kewenangan ini kepada BIN justru akan membuka ruang terjadinya abuse of power dalam berbagai macam bentuk, seperti kemungkinan terjadinya penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan sebagainya. Hal ini tentu akan mengancam kehidupan negara demokrasi, negara hukum, kebebasan dan HAM itu sendiri.

Pemberian kewenangan menangkap kepada BIN akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kerja antar aparat negara, khususnya tumpang tindih kerja antara insitusi kepolisian dengan BIN. Penting untuk diingat, upaya penanganan terorisme di Indonesia menggunakan mekanismecriminal justice sistem model dimana institusi penegak hukum lah yang terdepan untuk mengatasi terorisme sebagaimana diatur dalam UU 15/2003. Karena itu, adalah salah dan keliru jika negara memberikan kewenangan menangkap kepada BIN dalam upaya untuk mengatasi ancaman terorisme. Dalam konteks penanganan terorisme, fungsi BIN tetap diletakakan dalam tugas dan fungsi aslinya untuk melakukan pencegahan dengan deteksi dini.

Pemberian kewenangan penangkapan kepada BIN juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan hakikat intelijen yang sebenarnya yaitu sebagai badan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan memberikan informasi kepada pejabat pengambil kebijakan. Maka usulan untuk memberikan kewenangan menangkap kepada Intelijen Negara harus dikesampingkan.

Kami juga menilai wacana untuk memperpanjang masa penangkapan terduga teroris berpotensi menimbulkan persoalan baru. Usulan perpanjangan masa penangkapan nampaknya tidak diperlukan mengingat ketentuan yang diatur dalam UU terorisme sesungguhnya sudah cukup. Jika dibandingkan untuk tindak pidana yang lain sebagaimana diatur dalam KUHAP dimana masa penangkapan tersebut hanya 1x 24 jam. Dalam konteks ini, langkah penting bagi penegak hukum adalah memperbaiki profesionalitas dan kapasitas dalam penanganan kasus.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merubah UU Anti-teorisme harus menempatkan perlindungan terhadap ”liberty of person” dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap ”security of person”. Atasnama keamanan, kebebasan tidak bisa dikorbankan. Dalam konteks ini, revisi UU anti terorisme harus dijalankan melalui kerangka yang tetap menjunjung tinggi tatanan negara yang demokratik, prinsip negara hukum, serta menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Jakarta, 25 Januari 2016

Al Araf  

Direktur Eksekutif

Bagikan :