Pos

SKB 11 Menteri Rentan Penyalahgunaan, Imparsial Minta Pemerintah Kembali ke UU

Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam upaya pencegahan tindakan dan paparan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menunjuk sebelas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB).

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro berpendapat, bahwa ia tidak melihat ada kebutuhan yang sifatnya mendesak tentang bagaimana pemerintah, merasa perlu untuk melakukan pengawasan kepada para ASN yang dianggap radikal.

“Isi SKB 11 kementerian dan lembaga yang sebagian besar membahas terkait ujaran kebencian pun sebenarnya telah ada pada beberapa undang-undang. Dari aturan yang telah ada baik itu bentuk pidana, peraturan pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup kuat sebagai wujud menindak atau menangani,” papar Ardianto dalam diskusi bersama media di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12).

Ardianto menilai, jika poin-poin dalam SKB ini rentan terhadap abuse atau penyalahgunaan. Baik dari penguasa dalam hal ini atasan, atau pihak yang mencari-cari alasan yang tidak suka dengan ASN yang bersangkutan.

Misalnya, pada poin keempat SKB 11 kementerian dan lembaga yang menyatakan dapat menindak ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan berupa likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial terkait konten ujaran kebencian terhadap UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, aturan terkait norma bagi ASN sejatinya telah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (PS)

 

Oleh: Anisa Tri K

Bagikan :

Sebut SKB 11 Menteri Multitafsir, Imparsial: Rentan Disalahgunakan Penguasa

Suara.com – Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro mempertanyakan urgensi pemerintah dalam menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di sisi lain, Ardimanto juga mengangap isi SKB 11 kementerian dan lembaga tidak mengindahkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Ardimanto aturan terkait norma bagi ASN sejati telah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sementara, kata dia, isi SKB 11 kementerian dan lembaga yang sebagian besar membahas terkait ujaran kebencian pun sebenarnya telah ada undang-undang lain yang mengaturnya.

“Sehingga kita tidak melihat ada kebutuhan yang sifatnya mendesak tentang pengaturan bagaimana pemerintah mengawasi ASN-ASN yang dianggap radikal. Menurut kami dari aturan yang telah ada baik itu pidana, peraturan pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup kuat menindak atau menangani,” kata Ardimanto dalam diskusi bertajuk ‘Peran Negara dalam Menangani Radikalisme dan Intoleransi’ di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).

Ardimanto juga menganggap kalau beberapa poin yang tercantum dalam SKB 11 kementerian dan lembaga tidak mengindahkan prinsip HAM. Misalnya, pada poin ke-empat SKB 11 kementerian dan lembaga yang menyatakan dapat menindak ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan berupa likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial terkait konten ujaran kebencian terhadap UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintah.

“Ini juga sifatnya multitafsir. Dia juga rentan terhadap abuse atau penyalahgunaan nantinya. Ini penyalahgunaan bisa dari penguasa bisa dari atasan atau pihak yang mencari-cari alasan yang tidak suka dengan ASN,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan menilai adanya SKB 11 kementerian dan lembaga membuktikan kalau pemerintah tidak membaca secara baik terkait persoalan radikalisme.

Halili mengungkapkan temuan terkait adanya ASN, Polisi, dan TNI yang terpapar paham radikalisme memang bukanlah rahasia lagi. Kendati begitu, pemerintah dikatakan Halili seharusnya juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi dalam mengeluarkan suatu aturan.

“Tapi kita harus tegaskan penanganan isu ini oleh pemerintah harus tetap diambil dalam kerangka demokratik ways, cara-cara demokrasi, pendekatan-pendekatan yang memberikan respek terhadap HAM dan seterusnya,” kata Halili.

“Jadi penanganan radikalisme atau bahkan ekstrimisme kekerasan itu harus tetap diambil dalam kerangka HAM, demokrasi, dan rule of law.”

 

 

Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Senin, 02 Desember 2019 | 18:08 WIB
Bagikan :

Imparsial Desak Pemerintah Cabut SKB Penanganan Radikalisme ASN

 

 

JawaPos.com – Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 11 instansi pemerintah terkait penanganan radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diterbitkannya portal pengaduan ASN tengah menjadi kontroversi. Imparsial menilai langkah ini sebagai bentuk kebijakan yang eksesif. Ke depannya diperkirakan akan berdampak buruk.

“Dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,” kata Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri kepada wartawan, Rabu (27/11).

Menurutnya, aturan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga ia sebut berpotensi menjadi instrumen politik kontrol terhadap ASN untuk digunakan sebagai alat kontestasi antarsesama ASN.

Lebih lanjut, Gufron menjelaskan, sifat eksesif kebijakan ini terlihat dari multitafsirnya aturan tersebut. Seperti yang tertuang pada poin satu bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran. Di antaranya, tidak jelasnya istilah ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

“Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut,” tambahnya.

Gufron menuturkan, pelarangan ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi. “Sehingga ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah tidak dikenal dalam hukum,” imbuhnya.

Gufron menilai, penyebaran ujaran kebencian harus dibuktikan melalui perundang-undangan sebagai pedoman hukum yang pasti Indonesia. Dan prosesnya pun harus digelar di pengadilan agar putusannya memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini justru bertentangan dengan SKB ini, yang mengatur ujaran kebencian melalui tindakan administrasi dan pelaporan online.

Selain itu, satuan tugas ataupun kementerian-kementerian yang menandatangani SKB tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan. Karena kementerian bukan pengadilan.

Sebagai lembaga pembela HAM, Imparsial mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus SKB tentang Penanganan radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. “Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian, termasuk yang melibatkan ASN, hendaknya mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang ada,” pungkas Gufron.

Sebelumnya, 11 instansi pemerintah melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) penanganan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Selasa (12/11). Mereka juga meluncurkan portal aduan ASN, aduanasn.id.

11 instansi pemerintah tersebut yakni MenpanRB, Mendagri, Menkumham, Menag, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, dan Komisi ASN.

Adapun SKB ini disepakati bahwa ASN tidak boleh menyampaikan pendapat baik itu secara lisan maupun tulis dan bentuk lainnya melalui media soail yang bersifat ujaran kebencian kepada negara, maupun suku, ras, agama dan golongan. ASN dilarang menyebarkan pendapat yang berbau ujaran kebencian melalui media sosial.

ASN juga dilarang membuat dan menyebarkan berita hoax di media sosial. ASN dilarang menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan dasar negara, hingga ASN dilarang memberikan like, dislike atau komentar terhadap konten ujaran kebencian di media sosial.

Editor : Kuswandi

Reporter : Sabik Aji Taufan

27 November 2019, 10:07:57 WIB

Bagikan :

“Pemerintah Cabut SKB Radikalisme ASN”

Press Release

 

Pemerintah melalui 6 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB ini mengatur antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan). Pemerintah juga telah membuat portal aduan ASN yang dianggap melanggar jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB tersebut.

IMPARSIAL memandang penerbitan SKB dan pembuatan portal aduan untuk ASN tersebut merupakan bentuk kebijakan yang eksesif dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kotrol terhadap ASN dan digunakan sebagai alat kontestasi antar-sesama ASN.

Sifat eksesif kebijakan tersebut dapat dilihat antara lain dari konsep ujaran kebencian pada poin 1 bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir, seperti tidak jelasnya istilah “ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah”. Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, larangan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi. Terlepas dari adanya kiritik yang ada, keseluruhan aturan yang disebutkan tadi, kesemuanya bermaksud untuk melindungi person (individu). Sehingga ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah tidak dikenal dalam hukum.

Dalam menyatakan seseorang melakukan penyebaran ujaran kebencian atau tidak, tentu haruslah dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yakni melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui tindakan admisitrasi negara apalagi berdasarkan laporan online. Terlebih lagi, satuan tugas (Satgas) ataupun Kementerian-kementerian tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang (dalam konteks ini adalah ASN) telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga peradilan.

IMPARSIAL menilai bahwa penyebaran ujaran kebencian yang massif di ruang publik terutama di media sosial memang harus ditangkal dan ditangani dengan serius. Penyebaran ujaran ini tidak hanya menyerang martabat manusia, tetapi juga berdampak pada keberagaman sosial di masyarakat. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN, harus mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi.

Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif). Mengacu pada Pasal 20 ayat 2 ICCPR, ujaran kebencian yang dilarang dan pada level tertentu ditangani melalui proses hukum, merupakan ujaran kebencian yang memiliki unsur ajakan atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dll.

IMPARSIAL mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan ASN hendaknya mengacu pada aturan  dan mekanisme hukum yang ada.

 

 

Jakarta, 26 November 2019

 

Gufron Mabruri (Wakil Direktur Imparsial)

Ardi Manto Adiputra (Koordinator Peneliti Imparsial)

Anton Aliabbas (Peneliti Senior Imparsial)

Hussein Ahmad (Peneliti Imparsial)

Annisa Yudha (Peneliti Imparsial)

Bagikan :

Imparsial soal Cadar: Pemerintah Tak Boleh Semena-mena kepada Abdi Negara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pernyataan kontroversial Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tak hanya disanggah para agamawan atau ormas-ormas Islam. Sebuah protes juga datang dari Imparsial terkait larangan bercadar oleh Menag.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai Pemerintah tidak boleh semena-mena terhadap para pegawai. Karena itu, wacana larangan memakai cadar bagi abdi negara harus dihentikan.

“Karena kan tidak ada korelasi cara dia berpakaian dengan cara dia bekerja,” kata Gufron saat dihubungi wartawan, Kamis, (31/10).

Menurut dia, pemerintah tak boleh semena-mena terhadap abdi negara. Harus ada penghormatan terhadap keyakinan beragama yang dianut ASN.

“Saya kira tak perlu dibuat pelarangan secara eksplisit. Karena itu melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan,” kata dia.

Menurut Gufron, pasti ada anggapan bahwa pengguna cadar cenderung radikal dan hal terkait lain. Namun penilaian tersebut tak bisa dilakukan sembarangan. Dahulu, Indonesia punya pengalaman pahit dalam penumpasan komunis.

Gufron tak ingin label PKI berulang dan menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Karena terlepas dari perbedaan pandangan, keyakinan seseorang harus dihormati.

“Jadi kebijakan itu menurut saya tidak diperlukan karena tak ada korelasi cara berpakaian dan kinerja,” kata Gufron. (Aza)

 

Oleh: Rudi Hasan

Bagikan :