Pos

Militer Tak Tunduk Peradilan Umum, Perpres Terorisme Diprotes

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil menolak rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme untuk dibahas lebih lanjut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aturan tersebut dinilai dapat mengancam Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara, TNI tak tunduk kepada peradilan umum meski bergerak di ranah penegakan hukum terorisme.

Koalisi itu terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS, Imparsial, Elsam, YLBHI, Amnesti Internasional Indonesia (AII), Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Pers, LBH Masyarakat, dan lainnya.

“Mengancam karena memberikan mandat yang sangat luas dan berlebihan kepada TNI. Apalagi, pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum,” kata Koalisi Masyarakat Sipil melalui keterangan resmi, Sabtu (9/5).

Salah satu yang disoroti kelompok ini adalah ketiadaan ketundukan pada sistem peradilan umum oleh TNI lantaran terdapat sistem peradilan tersendiri bagi anggotanya selama melakukan operasi.

Hal itu menjadi berbahaya lantaran pertanggungjawaban akan kesalahan dalam operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara akan menjadi tidak jelas.

Selain itu, dari segi pemberian kewenangan kepada militer untuk melakukan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri pun dianggap tidak sejalan dengan hakikat pembentukannya sebagai alat pertahanan negara.

“Yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum. Sehingga adalah salah dan keliru jika militer diberi kewenangan penindakan secara langsung dan mandiri di dalam negeri,” lanjutnya.

Sejatinya, kata koalisi ini, militer tidak perlu memiliki kewenangan penangkalan dan penindakan terorisme lantaran sudah diatur dalam criminal justice system, yang mana penindakan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian.

Namun, pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme di dalam negeri dalam dilakukan hanya sebatas pemberian bantuan kepada aparat penegak hukum yang berwajib apabila terdapat eskalasi teror yang tinggi.

Sehingga, secara prinsip penanganan tersebut tidak dapat idlakukan secara mandiri sebagaimana dijelaskan dalam rancangan Perpres itu.

“Dan pelibatannya harus melalui keputusan politik negara,” kata Koalisi Masyarakat Sipil.

Salah satu bahaya penindakan secara mandiri oleh militer adalah tumpang tindih tugas yang akan terjadi antar dua institusi negara karena memiliki kewenangan yang serupa.

Selain itu, rancangan Perpres itu pun diniai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Rancangan perpres ini, pengerahan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden tanpa ada pertimbangan DPR yang disyaratkan oleh UU TNI,” tulis Koalisi dalam keterangannya.

Oleh sebab itu, kelompok ini pun meminta agar seluruh fraksi partai politik di DPR untuk menolak Rancangan Perpres tersebut karena memiliki masalah serius dalam substansi aturan yang tertera

Selain itu, mereka pun meminta agar Presiden Jokowi tidak mendandatangani rancangan Perpres tersebut dengan sejumlah alasan yang telah disebutkan tersebut, dengan salah satu fokusnya adalah HAM di Indonesia.

Perpres Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Salah satunya, dalam pasal 43I.

“Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang,” tertulis dalam ayat (1).

Ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan soal pelibatan TNI ini diatur dalam Perpres

 

CNN Indonesia | Minggu, 10/05/2020 06:01 WIB

Bagikan :

Rencana Pelibatan TNI Hadapi Terorisme Dianggap Membahayakan HAM

TEMPO.COJakarta – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga yang fokus pada isu hak asasi manusia (HAM) meminta seluruh fraksi di DPR RI menolak rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Mereka berdalih aturan itu berbahaya bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang TNI.

Koalisi menilai aturan itu memberikan mandat yang luas dan berlebihan kepada TNI. Terlebih pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

Menurut koalisi, hal itu membuat penanganan tindak pidana terorisme oleh TNI lewat fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan (Pasal 2 Rancangan Perpres) memberi cek kosong bagi militer dan berbahaya.

“Jika terjadi kesalahan dalam operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas,” kata peneliti Imparsial, Husein Ahmad, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2020.

Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma, menuturkan pengaturan fungsi penangkalan seperti yang tertuang dalam Pasal 3 rancangan ini sangat luas, namun tanpa penjelasan yang lebih rinci. Imbasnya TNI berhak terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, berujar istilah penangkalan tidak dikenal dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut dia, UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan yang dikoordinasikan oleh BNPT, bukan TNI. “Berbeda halnya dengan Rancangan Perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan pencegahan (Pasal 7 Rancangan Perpres),” tuturnya.

Julius mencontohkan masalah yang bisa timbul jika perpres ini sah adalah militer bisa mengambil alih tugas penegak hukum. Padahal hakikat dibentuknya TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang. “Bukan untuk penegakan hukum,” ujar dia.

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, menambahkan tugas militer dalam mengatasi kejahatan terorisme selayaknya ditujukan khusus untuk menghadapi ancaman di luar negeri, seperti pembajakan kapal atau pesawat atau operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri.

Jika TNI ingin terlibat penanganan terorisme di dalam negeri, maka sifatnya hanya perbantuan kepada aparat penegak hukum. Pelibatannya pun harus melalui keputusan politik negara seperti yang tertuang dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni keputusan presiden yang dikonsultasikan dengan DPR

“Sementara di dalam Rancangan perpres ini, pengerahan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan hanya melalui keputusan presiden tanpa ada pertimbangan DPR yang disyaratkan oleh UU TNI,” ucap Husein.

 

 

Reporter:

Ahmad Faiz Ibnu Sani

Editor:

Amirullah

Sabtu, 9 Mei 2020 19:59 WIB

Bagikan :

Rancangan Perpres Dinilai Terlalu Beri Kewenangan TNI Tangani Terorisme

Jakarta –

Detik.comKoalisi Masyarakat Sipil (KMS) menilai Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme mengancam kehidupan HAM di Indonesia. Mereka menilai mandat yang diberikan kepada TNI berlebihan dan tidak tunduk pada sistem peradilan umum.

“Dengan tidak adanya keharusan untuk tunduk pada sistem peradilan umum, penanganan tindak pidana terorisme oleh TNI kepada warga negara di dalam negeri melalui fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan (Pasal 2 Rancangan Perpres) tidak hanya berbahaya, tapi juga sama saja memberikan cek kosong kepada militer,” demikian tertulis dalam keterangan pers Koalisi Masyarakat Sipil, Sabtu (9/5/2020).

Mereka menilai, bila tidak ada mekanisme akuntabilitas militer yang jelas, jika ke depan ada operasi yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara, akan menjadi tidak jelas juga penyelesaiannya. Mereka juga menyoroti soal kewenangan fungsi penangkalan yang dinilai ‘sangat luas’.

KMS menggarisbawahi diksi ‘operasi lainnya’ yang ada dalam Rancangan Perpres karena dianggap berpotensi membahayakan HAM di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pengaturan kewenangan fungsi penangkalan dalam Rancangan Peraturan Presiden sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya (Pasal 3),” katanya.

“Sementara itu, Peraturan Presiden ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan ‘operasi lainnya’. Dengan pasal ini, TNI mempunyai keleluasaan untuk terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia,” tambahnya.

KMS mengatakan istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT seperti diatur dalam Pasal 43.

Dalam UU tersebut kewenangan pencegahan terorisme diberikan kepada BNPT, bukan kepada TNI. Tapi dalam Rancangan Perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan pencegahan seperti tertulis dalam Pasal 7.

KMS menilai, jika militer dapat menjalankan fungsi penindakan kejahatan terorisme di dalam negeri, hal itu tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang. KMS menyatakan tugas militer dalam mengatasi kejahatan terorisme seharusnya ditujukan khusus untuk menghadapi ancaman terorisme di luar negeri, seperti pembajakan kapal/pesawat Indonesia di luar negeri, operasi pembebasan warga negara Indonesia di luar negeri.

“Pemberian kewenangan penindakan tindak pidana terorisme di dalam negeri dengan alasan menghadapi ancaman terorisme kepada Presiden, objek vital dan lainnya (Pasal 9) akan merusak mekanisme criminal justice system dan berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM yang tinggi,” ungkapnya.

KMS menyatakan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme di dalam negeri sifatnya hanya perbantuan yang dilakukan jika penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi eskalasi teror yang tinggi. Dan pelibatan harus melalui keputusan politik negara, sehingga operasi pelibatan TNI tidak dapat dilakukan mandiri seperti diatur dalam Perpres karena bisa menyebabkan tumpang tindih tugas antara penegak hukum dengan militer.

Perpres ini dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yakni UU TNI. Selain itu, KMS juga menyoroti penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Rancangan Perpres.

Koalisi masyarakat sipil menilai, Rancangan Perpres tentang tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme ini bertentangan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU TNI, pelibatan militer dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI). Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR (penjelasan Pasal 5 UU TNI),” ungkapnya

 

Tim detikcom – detikNews
Sabtu, 09 Mei 2020 19:11 WIB
Bagikan :